Menjadi pejabat publik itu artinya dia sudah mewakafkan dirinya selama 24 jam untuk melayani rakyat. Bukan sebaliknya, dia minta dilayani. Seringkali kita mendengar ada keluhan dari wong cilik, bahwa: “Semua (pejabat) itu sama saja, mudah lupa.” Ungkapan ini terlontar karena kesal dengan janji-janji kampanye yang tidak ditepati. Tak hanya menunaikan janji untuk rakyatnya, bahkan terhadap dirinya juga dia ternyata ingkar. Kemudahan dan fasilitas yang didapat justru malah membuatnya terlena. Kendaraan pun harus berubah dan akhirnya munculah sifat serakah. Kere mungga bale, begitu istilah jawanya.

Jangan salahkan kalau rakyat menuduh pejabat cepat lupa. Karena memang pejabat itulah yang tanpa sadar mengajarkan sikap ini pada rakyatnya. Oknum pejabat seringkali menutup suatu kasus dengan memblow up kasus baru dengan harapan rakyat akan segera melupakan kasus itu. Seperti ketika ada pejabat yang terlibat kasus korupsi, eh mendadak ada tersangka terorisme yang tertangkap. Masih ingat dengan pemberitaan besar-besaran tentang proklamasi ISIS, katanya ini juga untuk menutupi kisruh kenaikan BBM. Tapi, serapi-rapinya membungkus benda busuk, akhirnya akan tercium juga.
Aroma tak sedap tercium dalam kasus mobil dinas untuk pemerintahan Jokowi. Pertama soal pengadaan. Menurut anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, sejumlah argumen yang digunakan pemerintah dalam pengadaan mobil dinas untuk pemerintahan Jokowi-JK di masa datang itu agak janggal. Mengapa pemerintah ngotot memaksakan kehendak dalam hal penggunaan kendaraan Mercedes-Benz buatan Jerman tersebut.

Bamsoet, begitu pria ini biasa disapa, juga mencium aroma tidak sedap dari pemenangan tender dan kelak pada pelelangan mobil bekas Kabinet Indonesia Bersatu II. Memang, pengadaan mobil dinas bukan soal murah atau mahal, namun ada masalah kepatutan di tengah masyarakat mengalami kesulitan ekonomi saat ini. Dengan alas an seperti itu, politisi Partai Golkar itu meminta Jokowi untuk serius menolak pengadaan mobil dinas itu. Apalagi Jokowi selalu mengkampanyekan hidup sederhana.

Tapi hal ini dibantah langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, dia menyebutkan ada tiga pertimbangan yang menyebabkan Mercedez Benz atau Mercy muncul sebagai pemenang tender untuk pengadaan kendaraan dinas pejabat negara setingkat menteri. Pertama, produknya di dalam negeri. Kedua, mendapat free maintanance selama lima tahun. Ketiga, harganya jauh lebih murah dari yang dipakai sekarang beli.
Tapi, polemik pengadaan kendaraan jajaran Kabinet tersebut telah bergeser dari duduk perkara sesungguhnya. Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sangat mengkhawatirkan hal ini akan menjadi duri yang mengganggu tradisi baru yang ingin dibangunnya. Karena selama ini peralihan kekuasan berlangsung konflik jadi SBY tak ingin terjadi seperti itu makanya dia sangat ingin membantu pemerintahan baru.

SBY menginginkan semua pihak untuk tidak mengadu-adu atau membanding-bandingkan dirinya dengan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) termasuk dalam pengadaan mobil dinas bagi jajaran Kabinet Jokowi ini. SBY pun meminta agar isu mobil dinas jajaran Kabinet Jokowi tidak dibawa ke ranah politik.

Karena itu, Presiden SBY meminta masyarakat memaknai niatnya untuk membangun tradisi baru sebelum estafet kepemimpinan diberikan kepada Jokowi. Lebih lanjut SBY juga menjelaskan, pengadaan kendaraan dinas tersebut oleh Sekretariat Negara telah dilakukan melalui mekanisme transparan dan akuntabel sesuai tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) setiap pergantian periode kepemimpinan, sebagaimana dilakukan pada 2004 dan 2009.

Akhirnya rencana pengadaan mobil dinas itu dibatalkan. Pembatalan ini dilakukan setelah rencana pembelian mobil mewah itu mendapat kecaman publik. Jokowi mengapresiasi keputusan Sekretariat Negara (Setneg) yang membatalkan pengadaan mobil dinas khusus menteri, Mercedes-Benz. Alasannya untuk penghematan. Menurut pria yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ini, mobil dinas menteri yang saat ini digunakan di pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih terbilang bagus.

Selain masalah diatas, publik juga mencium bahwa Penolakan itu hanya masalah pencitraan belaka. Memang mobil Mercedez Benz sudah dicitrakan sebagai kendaraan mewah. Sebelumnya Kubu Jokowi juga menyarankan untuk menjual pesawat kepresidenan dengan alasan yang sama, penghematan.
Bambang Soesatyo menyarankan agar Jokowi dan anggota kabinetnya menggunakan mobil dinas Esemka yang dipopulerkan mantan gubernur DKI Jakarta itu sebelum menjadi calon presiden. “Kalau mobil Esemka tidak digunakan maka masyarakat semakin tahu bahwa Esemka itu hanyalah strategi pencitraan dari Jokowi,” sindir Bamsoet.

Ribut-ribut soal mobil dinas ini, maka ingatan kita juga akan terbawa pada sosok Hidayat Nur Wahid. Sosok ini juga pernah menolak menggunakan mobil mewah, yakini ketika menjadi Ketua MPR, pernah menolak volvo, mobil mewah dinas. Saat itu, Hidayat menginginkan memakai mobil dinas lama atau yang murah untuk kegiatan sebagai Ketua MPR. Jadi untuk sebuah pencitraan, Jokowi mengadopsi gaya yang ditradisikan PKS. Hidayat sangat mendukung sikap Jokowi yang memutuskan tidak menggunakan mobil mewah karena itu akan sama dengan prinsip PKS.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengaku tidak tahu mengenai rincian pembelian mobil baru untuk menteri di pemerintahan mendatang atau pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi. Namun, dia mengusulkan agar mobil untuk dinas menteri adalah mobil buatan dalam negeri seperti Toyota Avanza. Dia sedikit menceritakan mobil Toyota Crown Royal Saloon yang merupakan mobil khusus untuk Menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II adalah mobil impor. Bahkan Hidayat mengaku jarang menaiki mobil tersebut.

Sejalan dengan dua Hidayat diatas, Partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih menyarankan presiden terpilih Joko Widodo menggunakan mobil Esemka jika tak mau menggunakan mobil Mercedes Benz.

Pilihan mobil dinas Esemka, sangat tepat, Pertama, agar Jokowi konsisten dengan selama ini yang dikampanyekan. Maklum saja, ketika menjadi Wali Kota Solo, Jokowi gencar memperkenalkan mobil buatan anak bangsa, Esemka. Kedua, agar Jokowi juga bisa lebih maju dari kedua Hidayat diatas, karena mobil yang digunakan benar-benar buatan anak negeri. Kalau Mobil Esemka diangkat jadi produk nasional, itu luar biasa. apalagi digunakan menteri-menteri Jokowi.

Sayangnya, ketika ditanya usulan agar mobil Esemka dijadikan sebagai mobil dinas menteri kabinetnya nanti, Jokowi enggan menanggapinya dengan gamblang. Jokowi mengaku akan berbicara banyak terkait dengan mobil dinas menteri dan pejabat dilantik 20 Oktober 2014 mendatang. "Nanti lah, nanti setelah 20 Oktober (dilantik jadi presiden) saya bicara," tuturnya.

Sumber Terkait:
http://news.okezone.com/read/2014/09...ai-mobil-dinas
http://news.okezone.com/read/2014/09...k-mobil-esemka
http://www.merdeka.com/politik/fadli...il-esemka.html