Jakarta - Wali Kota Bogor Bima Arya merupakan salah seorang kepala daerah yang mendukung Pilkada secara langsung. Bima siap mendapatkan sanksi dari PAN karena pendiriannya tersebut.

"Saya tidak berpikir keluar dari partai, tapi kalau partai memberikan sanksi karena saya berbeda pendapat, ya harus siap. Tapi tidak terpikir sedikit pun untuk keluar dari partai," kata Bima Arya saat menghadiri rapat Koordinasi Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menolak pilkada melalui DPRD di Ruang Puri Agung, Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2014).

Bima mengatakan sanski yang bisa didapatnya dari partai bisa berupa sanksi administratif, teguran atau pemecatan. Saksi ini akan sangat tergantung dari tingkat kesalahan. "Tapi menurut saya, ini kan masih berbeda pendapat, bukan melanggar," katanya.

Bima menyatakan, PAN akan berkumpul nanti malam untuk membahas masalah Pilkada tersebut. Dia akan mencoba memberikan pandangan sehingga partainya bisa mengerti persoalan Pilkada ini.

"Saya akan terus berjuang agar partai pun bisa memahami betapa pentingnya persoalan ini. Yang pasti saya pendiri PAN, saya menjadi walikota karena PAN dan sekali matahari tetap matahari, tidak akan saya keluar dari partai. Kita lihatlah bagaimana dinamika partai selanjutnya," katanya.

Bima mengatakan demokrasi bukan hanya dipandang dari segi efektifitas dan efisiensi saja. Menurutnya demokrasi juga menyangkut soal nilai.

"Jadi kalau mengusahakan hemat, tapi kehilangan hak-hak yang hakiki, itu tidak ada artinya. Kalau konflik, saya rasa tidak juga, justru kalau Pilkada itu di DPRD rawan konflik juga, karena harapan warga tidak sesuai dengan proses politik, justru konflik itu akan semakin besar," katanya.

Bima mengatakan, kepala daerah yang berkumpul di Hotel Sahid semuanya berjuang agar Pilkada bisa dilakukan secara langsung. "Saya mendukung teman-teman kepala daerah ini untuk berjuang sampai betul-betul keputusan ini dijalankan, jangan sampai mundur lagi lah ke masa dimana pemilihan itu merampas serta mengebiri hak-hak warga atau rakyat," katanya. Sumber

Kalo ahok diusir karena tdak setuju dgn ruu pilkada, apakah seperti Bima arya dan Ridwan kamil jg diusir dr Indonesia?