VIVAnews - Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menganggap penolakan Wali Kota Depok Nurmahmdui Ismail terhadap sikap partai mendukung Pilkada melalui DPRD hal wajar sebagai warga negara yang memiliki aspirasi pribadi. Menurut dia, berbeda ketika sudah menjadi UU siapapun wajib menjalan hal tersebut. .

"Kalau Nur Mahmudi menegaskan, itu pendapat pribadi. Pada akhirnya diserahkan partai dan DPR," katanya di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 11 September 2014.

Menurutnya opsi pemilihan kepala derah dilakukan oleh DPRD tidak melanggar konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945. Ditegaskannya, hanya pemilihan presiden yang diatur dalam UUD 1945 harus langsung dipilih rakyat.

"Pasal 18 ayat 4 UUD 45 menghasilkan Pilkada beda dengan Pilpres, pilpres memang rakyat langsung pasal 6A ayat 2. Tapi Pilkada dipilih demokratis caranya dua, bisa rakyat atau wakil rakyat yang memilih," katanya.

Berdasarkan UUD baginya tidak ada masalah jika DPRD memilih kepala daerah. Sebab, anggota DPR merupakan representasi wakil rakyat, karena dipilih oleh rakyat.

"Rakyat kan sudah memilih wakil artinya wakil dipilih rakyat. Kemudian melaksanakan peran sebagai wakil untuk memilih pimpinan daerah," katanya.

Ia meminta para kepala daerah yang menolak pemilihan oleh oleh DPRD tuk kembali melihat pasal dalam UUD. Nurmahmudi juga meyakini para kepala daerah tersebut memahami bahwa yang memutuskan RUU Pilkada adalah DPR.

Sumber

Padahal


PKS Akan Beri Sanksi pada Kader yang Tidak Setuju RUU Pilkada

Jakarta - Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) mengaku tidak setuju dan mengancam keluar dari partai kalau RUU Pilkada disetujui. Mendengar gonjang ganjing di partai lain, PKS mengaku akan tegas terhadap kader yang tidak menyetujui hal tersebut.

"Anda bisa bayangkan Golkar saja berani memberikan sanksi apalagi PKS," ujar Ketua Fraksi PKS di DPR, Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR RI, Rabu ( 10/9/2014).

Hidayat mengutarakan, para kader PKS yang menjadi kepala daerah mengaku tidak akan melawan dan menyetujui apapun putusan partai. "Mereka sudah sampaikan bahwa mereka menyepakati apapun yang diputuskan DPP," ujarnya.

Hidayat mengutarakan, RUU Pilkada yang lagi diperjuangkan dirinya tetap ada azas konstitusional. Dan lebih dekat dengan prinsip Pancasila sila ke 4.

"Ini juga menghindari konflik-konflik di lapangan yang timbul akibat pemilihan oleh rakyat. Dan pemilihan oleh wakil rakyat juga demokratis kan?" tutupnya.

Sumber

Diberi sanksi ga ya?