Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al Jufri mengatakan, partainya belum mengambil keputusan final menyikapi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

"PKS untuk masalah kenaikan BBM ini belum final. Kalau ada penolakan itu dari DPP tapi dari partai belum ada keputusan," ujar Salim di Jakarta, Senin (3/6).\

Salim yang menjabat Menteri Sosial itu secara pribadi meyakini PKS akan setuju dengan kenaikan BBM berubsidi sebab menurut dia subsidi saat ini sebagian besar dinikmati masyarakat menengah ke atas.

"BBM ini riilnya Rp10 ribu, Rp4.500 itu disubsidi pemerintah. Hampir 80% yang menikmati subsidi orang kaya dan menengah ke atas, kalau dibiarkan ini tidak adil,"katanya.

Menurut dia, sederhananya subsidi seharusnya diberikan kepada orang bukan barang. Tapi yang terjadi selama ini barang yang disubsidi yaitu BBM sehingga yang menikmati orang yang menengah ke atas.

"Jadi Rp30 triliun untuk subsidi kasih ke orang susah jauh lebih bagus dan tepat sasaran daripada dibiarkan dinikmati kelompok atas. Kalau saya ditanya ya naikkan, tinggal uang Rp30 triliun itu diberi tepat sasaran," tambahnya.

Kompensasi Pemerintah merencanakan kenaikan harga BBM bersubsidi pada Juni mendatang sehingga harga bensin naik menjadi Rp6.500 per liter dan solar Rp5.500 per liter.

Sebagai kompensasi, pemerintah memberikan BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat)sebesar Rp150.000 pe rbulan kepada 15,5 juta rumah tangga sangat miskin selama enam bulan untuk mengatasi dampak inflasi akibat kenaikan BBM.

Salim mengatakan, pemerintah menganggarkan Rp14 triliun untuk kompensasi. Selain kompensasi, pemerintah juga memberi tambahan raskin dengan anggaran sekitar Rp4 triliun serta tambahan anggaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Rp720 miliar.

"Penerima raskin ini akan menerima BLSM, juga menerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan PKH. Jumlah mereka hampir 25 persen dari penduduk, bayangkan berapa banyak yang dibantu," tambahnya.

Menurut dia, penerima BLSM akan memegang kartu sendiri yang langsung dibawa ke kantor pos untuk mencairkan bantuan, sistemnya sama seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

Salim juga meyakinkan bahwa jumlah penerima kompensasi tidak akan bertambah karena sesuai data penerima raskin 15,5 juta rumah tangga yang datanya bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). (Ant)

sumur