Desentralisasi merupakan wujud otonomi daerah di Indonesia telah berkembang pesat, tidak hanya pada aspek pendidikan, kebudayaan, politik namun juga ekonomi. Desa sebagai salah satu bagian pemerintahan paling kecil menempati posisi strategis menjadi garda terdepan sebagai pembangunan manusia Indonesia. Sayangnya hal ini tidak banyak disadari baik oleh pemerintah pusat, propinsi maupun daerah. Padahal ujung tombak pembangunan daerah itu terletak di desa.

Melihat pentingnya desa demi kemajuan bangsa. Capres dan Cawapres terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla berjanji di bidang kesejahteraan sosial, untuk menyejahterakan desa. Caranya dengan mengalokasikan dana untuk setiap desa rata-rata Rp 1,4 miliar per tahun. Dana tersebut diberikan dalam bentuk program bantuan khusus dan menjadikan perangkat desa menjadi PNS secara bertahap.

Namun di lain sisi pasangan Capres dan Cawapres terpilih itu juga menghabiskan dana banyak ketika berkampanye di Media Massa. Dilansir www.iklancapres.org pasangan Jokowi-JK menghabiskan dana sebesar Rp 61,94 milyar untuk berkampanye di televisi, radio, dan surat kabar. Dana tersebut di habiskan di lima kota besar saja seperti di Jakarta, Makassar, Surabaya, Medan, dan Banjarmasin.

Sebuah angka yang apabila digunakan untuk merealisasikan janjinya membangun desa dapat menyumbangkan dana Rp 1,4 milyar ke 44 desa. Jika 44 desa mendapat bantuan sebesar 1,4 milyar bukan hanya desa tersebut yang mendapat keuntungan, namun imbas positif juga otomatis mengena kepada Jokowi-JK, dengan setidaknya mendapatkan banyak suara di 44 desa tersebut.

Namun kini Jokowi-JK sudah dipastikan benar-benar menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia usai gugatan pasangan Prabowo-Hatta di tolak mentah-mentah oleh MK. Sebagai warga negara yang baik, mari kita kawal janji-janji sang Presiden dan Wakil Presiden terpilih demi kemajuan bangsa bersama.