JAKARTA- Marwah Daud, saksi ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Prabowo-Hatta, menemukan banyak nama yang tidak valid dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dia menyebut DPT yang memuat nama 'siluman' itu sebagai 'DPT oplosan'.
"Dalam penelitian yang kami lakukan, data DPT yang diambil berdasarkan NIK, ketika diolah terdapat DPT oplosan. DPT yang sedemikian besar, memasukan pemilih oplosan fiktif karena tidak ada dalam NIK yang menjadi kode induk administrasi. Banyak pemilih bodong karena tidak ada NIK mereka," kata Marwah di ruang sidang lantai 2, Gedung MK Jakarta, Jumat (15/8/2014).
Marwah pun mengambil contoh pernyataan salah satu juru bicara Jokowi-JK, Khofifah, yang menurutnya pernah mengeluarkan pernyataan jika DPT adalah hal yang penting. "Saya mengambil pernyataan Khofifah yang memiliki pernyataan dan pengalaman yang pernah mengatakan Pemilu depend on the voter, tergntung pemilih, DPT kalau yang pilih fiktif, jadi pejabat palsu yang dipilih," tuturnya.
Diakhir keterangannya, Marwah pun meminta kepada MK untuk mendiskualifikasi pasangan Jokowi-JK sebagai pemenang Pilpres 2014.
"Kami meminta agar MK melakukan diskualifikasi capres terpilih melalui pembuktian. Dengan cara audit forensik, kedua melalui Pansus DPR RI sehingga bisa sungguh-sungguh kita menghendaki Pemilu yang jujur. Presiden juga harus turun tangan bangun pusat data," tukasnya.
(ugo)