Akhir2 ini banyak panasbung yang membabi buta tidak menerima sistem pemilu di papua.
Ane kutip artikel tentang apa itu sistem noken dan sejarahnya.


Mengenal Sistem Noken dalam Pemilu Papua

Akhir akhir ini kita sering mendengar istilah Noken dalam pemilu di Papua dan sering kali kita bertanya apa sebenarnya noken ini. Sebenarnya sistem pemilihan dengan cara noken sudah digunakan berkali-kali dalam Pemilu dan Pilkada di Papua belakangan kembali ramai diperdebatkan, menyusul gugatan sengketa hasil Pilpres 2014 yang diajukan kubu Prabowo-Hatta ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebutan noken sendiri diambil dari tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari.

Masyarakat Papua biasanya menggunakannya untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Karena keunikannya yang dibawa dengan kepala, noken ini di daftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia dan pada 4 desember 2012 ini, noken khas masyarakat Papua ditetapkan sebagai warisan kebudayaan tak benda UNESCO.

Istilah noken dalam pemberian suara sudah dikenal sejak masa referendum, jajak pendapat, atau disebut sebagai Perpera pada 1969 di Irian Barat, sebelum namanya berganti menjadi Irian dan Papua kini.

Sistem noken adalah pemberian suara melalui perwakilan oleh kepala suku atas kesepakatan warga di kampung tertentu.

Ada dua cara yang digunakan dalam sistem noken, yakni noken bigmen dan noken gantung.

Noken bigmen artinya seluruh suara diserahkan atau diwakilkan kepada ketua adat. Sedangkan pada noken gantung, warga dapat melihat kesepakatan dan ketetapan suara.

Sistem pemilihan noken merupakan simbol musyawarah tertinggi untuk penentuan pendapat di Papua tanpa rahasia dan lebih mementingkan musyawarah di dalam suku.

Di pemilu Indonesia sendiri, paling tidak noken sudah digunakan pada dua pemilu terakhir pada 2009 dan kini diakui oleh saksi KPU di MK juga dilakukan pada Pilpres 2014.

Setidaknya pada Plpres kali ini terdapat 16 distrik atau kabupaten yang masih menggunakan noken
Pada 2011, MK melalui putusannya nomor 48 tahun 2011 membolehkan penggunaan sistem noken. Tapi sistem itu hanya berlaku pada Pilkada.

Tapi berbeda dengan dahulu, sistem noken kali ini sebagian besar hanya dilakukan di wilayah pedalaman yang secara geografis sullit dijangkau.

Jadi melihat penggunaan sistem noken ini, di dalam pemilu, bisa saja ada salah satu pasangan yang mendapat suara penuh dari satu kampung dan pasangan lainnya tidak mendapat suara alias nihil.

Penjelasan Sistem Noken Menurut mantan Kapolda Papua Irjen Tito Karnavian

Ada dua sistem noken yang biasa digunakan masyarakat di pegunungan Papua, yaitu pola big men atau suara diserahkan dan diwakilkan kepada ketua adat, dan pola noken gantung dimana masyarakat lain dapat melihat suara yang telah disepakati masuk ke kantung partai yang sebelumnya telah ditetapkan.

Dalam sistem noken ini, maka prinsip rahasia tidak lagi berlaku. “Karena ini untuk menghargai sistem big men tadi, dimana warga harus taat pada kesepakan yang telah dibuat dan dipimpin oleh kepala suku,” kata Kapolda Papua Irjen Tito Karnavian, di Mapolda Papua, Jl Sam Ratulangi, Selasa (1/4/2014) yang lalu

Menurut Tito, praktik noken masih terdapat di beberapa wilayah pegunungan di Papua. Ini dikarenakan faktor geografis dan ketersebaran masyarakat di wilayah pegunungan itu sendiri atau mereka yang hidup tanpa akses informasi, transportasi, atau pun komunikasi.

Tidak mudah untuk menjangkau distrik-distrik dan sebaran masyarakat pegunungan. Biaya yang tidak sedikit dikeluarkan bagi para caleg untuk mensosialisasikan visi-misinya.

“Dia harus naik pesawat Rp 50-60 juta sekali jalan,” kata Tito.

Lalu, adakah caleg yang berkampanye di wilayah pegunungan, dan bagaimana mereka yang menyampaikan siapa serta visi misi yang mereka bawa?

Pola sosialisasi yang diterapkan tentu berbeda dengan kampanye pada umumnya. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan upacara Bakar Batu (upacara dimana terdapat babi yang dimasak di atas bara batu). Cara ini dinilai efektif dalam merangkul masyarakat untuk datang dan memperkenalkan diri.

Dalam upacara ini pula mereka bernegosiasi dengan para kepala suku untuk menentukan pilihan. Bisa jadi siapa yang sering bakar batu dialah yang berkesempatan dipilih meski mayoritas pemilih tidak paham dengan maksud si caleg, karena suara mereka diwakilkan oleh ketua suku.

Terkait dengan pro kontra ini, Polda Papua menyarankan agar para partai politik di daerah agar berembug membuat kesepakatan di wilayah mana yang realistis dapat menggunakan noken dam di mana yang menggunakan pola one man one vote (TPS).

“Setelah ada kesepakatan ini maka kalau ada yang tidak sepakat kita minta tidak boleh ada kekerasan apalagi mengerahkan massa, memprovokasi, massa untuk melakukan aksi anarkis. Kita persilakan mereka menggunakan jalur hukum di MK atau PTUN,” terang Tito Seperti dilansir dari Detik.com

sumur : http://www.aktualpost.com/2014/08/13...-pemilu-papua/


Menggugat Sistem Noken Berarti Menggugat Pepera

[JAKARTA] Sistem Noken yang jadi salah satu gugatan Tim Prabowo-Hatta di Mahkamah Konstitusi, menurut Koordinator Perwakilan Suku Papua Benny Naraha Lefaan, merupakan upaya untuk merusak NKRI.

Pasalnya, Benny mengatakan, Sistem Noken bahkan telah digunakan semenjak penentuan Pendapat Rakyat pada 1969 di mana Papua Barat bergabung dengan NKRI.

"Tidak hanya itu, pada saat Presiden SBY menang di dua kali pilpres pun sistem noken sudah digunakan. Tapi kenapa sekarang sangat dipermasalahkan," ujarnya saat konverensi pers di Galery Cafe Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa (5/8).

Selain itu, pada setiap pemilihan baik itu tingkat kepala desa, bupati, wali kota maupun DPRD cara yang sama juga digunakan. "Kalau sudah kalah, jangan pula usik-usik budaya orang," imbuhnya.

Selain itu perwakilan Barisan Relawan Jokowi Presiden 2014 (Bara JP) dari Papua Diben Elaby mengatakan, kalau sistem noken yang digunakan untuk satu keluarga dalam satu kilometer di daerah pegunungan Papua juga dipermasalahkan, menurutnya inilah kegagalan hukum dalam sistem berdemokrasi.

"Jadi yang kami harapkan kita dapat melihatnya secara bijak, karena sistem noken merupakan bagian dari kearifan lokal," katanya.

Seperti dilansir dari Wikipedia, pada 1969, sebuah referendum diadakan di Papua Barat untuk menentukan status daerah bagian barat Pulau Papua, antara milik Belanda atau Indonesia. Pemilihan suara ini menanyakan apakah sisa populasi mau bergabung dengan Negara Republik Rakyat Indonesia atau merdeka.

Para wakil yang dipilih dari populasi dengan suara bulat memilih persatuan dengan Indonesia dan hasilnya diterima oleh PBB. [HIZ/L-8]

sumur : http://www.suarapembaruan.com/home/m...t-pepera/61397

Kesimpulan ane :
TIDAK MENGAKUI SISTEM NOKEN = TIDAK MENGAKUI PAPUA SBG BAGIAN NKRI
Tanggapannya gan?