Jakarta - PT Freeport Indonesia
berharap pemerintah
memperpanjang kegiatan
usahanya di tambang emas
Papua hingga 2041. Kontrak
Freeport saat ini baru habis
pada 2021.
Pemerintah saat ini memang
tidak berwenang memberikan
izin perpanjangan usaha
Freeport. Alasannya, kepastian
perpanjangan kontrak baru bisa
dibahas paling cepat 2 tahun
sebelum masa kontrak habis,
berarti di 2019.
Bila diperpanjang, bentuk
perjanjian antara Freeport dan
pemerintah Indonesia bukan lagi
kontrak karya, melainkan Izin
Usaha Pertambangan Khusus
(IUPK), jadi posisi pemerintah
lebih tinggi.
Lantas, bagaimana bila
pemerintah memilih untuk tidak
memperpanjang kontrak?
"Paling ekstrem kita habisin
(cadangan) yang ada. dan tidak
akan menambah investasi," ucap
Direktur Utama Freeport
Indonesia Roziq B. Soetjipto,
ditemui di Hotel Four Seasons,
Kuningan, Jakarta, Senin
(11/8/2014).
Rozik mengungkapkan,
cadangan mineral seperti emas,
perak, dan tembaga pada
wilayah operasi Freeport di
Papua yang sudah terbukti
masih akan cukup hingga 40
tahun lagi.
"Bahkan saat ini kita sedang
mengembangkan tambang
bawah tanah, dan sebenarnya di
bawahnya lagi masih ada
cadangan mineral," ungkapnya.
Tetapi untuk dapat mengeruk
cadangan di bawah tanah
tersebut, Freeport harus
mengeluarkan dana investasi
mencapai US$ 8 miliar sampai
2019, kemudian US$ 2,3-US$
2,5 miliar untuk pembangunan
smelter di dalam negeri,.
Tentunya, pihaknya tidak
berharap pemerintah tetap
memberikan kelanjutan usaha,
Freeport bersama pemerintah
Indonesia akan mencari jalan
keluar yang terbaik yang
ujungnya baik untuk
kepentingan bersama termasuk
kepentingan nasional.
"Kita percaya kepada
pemerintah, kita juga
menjalankan apa yang diminta
pemerintah, tiap 6 bulan tugas
yang diberikan selalu
dievaluasi," tutupnya.


m.detik.com/finance/read/2014/08/11/194542/2659226/1034/ini-yang-dilakukan-freeport-bila-kontraknya-tidak-diperpanjang