Enam Fraksi Pendukung Prabowo-Hatta Deklarasi Koalisi Permanen
Selasa, 08 Juli 2014, 23:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Enam Fraksi pendukung capres Prabowo-Hatta, Fraksi Golkar, Demokrat, Gerindra, PKS, PAN, PPP mendeklarasikan terbentuknya koalisi permanen. "Bismillahirahmanirahim, Kita sepakat membentuk Koalisi Permenan Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019," kata Ketua Fraksi Partai Golkar, Setya Novanto di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa usai penetapan UU MD3.

Ada beberapa poin penting dari terbentuknya koalisi permannen itu.

1. Mendukung lembaga perwakilan yang kuat,
2. Mendukung pemerintahan yang demokratis dan konstitusional
3. Mendukung penguatan dan independensi yudikatif
4. Menolak segala bentuk kekerasan dan diskriminasi
5. Menolak pencabutan TAP MPRS No XXV/MPRS/1966 tentang     pembubaran PKI
6. Mendorong agenda percepatan pembangunan infrastruktur nasional sebagai fondasi pemerataan pembangunan ekonomi
7. Mendorong agenda peningkatan kualitas manusia Indonesia
8. Mendorong agenda pembangunan desa dan kerakyatan.

"Demikian komitmen ini kami sampaikan dalam rangka memperkuat koalisi permanen DPR RI periode 2014-2019 dalam rangka mendorong pembangunan bangsa dan negara," kata juru bicara koalisi permanen, Tjatur Sapto Edy.

Hadir dalam deklarasi itu adalah Ketua Fraksi Golkar, Setya Novanto, Ketua FPD, Nurhayati Ali Assegaf, Ketua Fraksi Gerindra, Ahmad Muzani, Ketua FPKS, Hidayat Nur Wahid, Ketua Fraksi PAN, Tjatur Sapto Edy, Ketua FPPP, Hazrul Azwar.
http://www.republika.co.id/berita/pe...alisi-permanen

Jokowi-JK Menang Versi Quick Count
Megawati: Bisa Dilantik Oktober
Rabu, 9 Juli 2014 15:09:59 WIB

JAKARTA (Pos Kota) – Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla meraih 52 persen dibanding Prabowo-Hatta Rajasa yang mendapat 47 persen versi hitung cepat atau quick count dalam Pilpres 2014 ini. Menanggapi hal itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati menilai Jokowi sudah menjadi Presiden Indonesia.

Megawati yang didampingi Wiranto, Surya Paloh, Puan Maharani dan tim suksesnya menyatakan, pasangan Jokowi-Jusuf Kalla unggul sekitar 5 persen dari Prabowo-Hatta. “Kita menyaksikan proses perhitungan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang didukung PDI Perjuangan, Partai NasDem, Hanura, PKB dan PKBI dinyatakan sebagai Presiden RI tahun 2014-2019 versi quick count,” katanya di kediaman kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan.

Mantan Presiden RI keenam ini menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang sudah mendukung Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden dan bisa dilantik pada 20 Oktober 2014 mendatang.

Joko Widodo yang ikut hadir juga menyampaikan rasa terima kasih kepada rakyat Indonesia yang telah mendukung dirinya dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2014 ini.

Saat Jokowi menyampaikan ucapannya, ratusan simpatisan Jokowi-JK bertepuk tangan sambil berteriak Jokowi Presiden.
Sedang Jusuf Kalla yang juga diberi kesempatan berbicara menyampaikan terima kasihnya kepada pemilih muda yang telah memilih dirinya.
http://poskotanews.com/2014/07/09/hl...i-quick-count/

Diwarnai Walk Out, Revisi UU MD3 Akhirnya Disahkan
Tue, 08 Jul 2014 11:26:22 GMT

JAKARTA - Proses sidang Paripurna pengesahan Revisi Undang-undang MPR, DPR, DPD, DPRD (RUU MD3) menjadi UU berjalan dengan perdebatan yang cukup alot. Pimpinan sidang Priyo Budi Santoso mengakui, perbedaan pendapat yang sangat tajam pun terjadi untuk menentukan mekanisme penentuan Ketua DPR periode 2014-2019.

"Sidang Paripurna luar biasa, tapi tadi argumentasi telah ditumpahkan kita berdebat secara sehat, perubahan melalui MD3 dan saya sebagai pimpinan sidang Paripurna mendekatkan yang ada menyamakan persepsi, sudah tidak bisa lagi fraksi-fraksi dan anggota dewan dengan pemetaan yang sama," kata Priyo usai mengesahkan UU MD3 di Ruang Sidang Paripurna DPR, Jakarta, Selasa (8/7/2014).

Dalam pengesahan tersebut dihadiri semua Ketua Fraksi, Pimpinan DPR. Dia pun membenarkan adanya tiga fraksi yang tidak mau ikut mengesahkan RUU MD3 yakni PDIP, PKB dan Hanura, dengan cara walk out.

"Walk out tiga fraksi, PDIP, Hanura dan PKB, itu langkah yang tetap harus dihormati. Kita semua saksikan aklamasi untuk memilih opsi ketiga, yakni Pimpinan DPR termasuk alat kelengkapan dewan nanti akan dipilih langsung secara paket. Ini berbeda dengan UU sebelumnya yang mana Ketua DPR milik pemenang pileg," paparnya.

Priyo pun mengucap syukur dengan disahkannya UU MD3 secara sah dan musyawarah tanpa voting. "UU disetujui pemerintah, Pimpinan DPR langsung dipilih anggota paripurna langsung sah. Syukur bisa musyawarah, fraksi atau gabungan fraksi secara demokratis terjadi di negara demokratis, dan terjadi dua periopde lalu," tuntas Wakil Ketua DPR dari Golkar tersebut.
http://berita.plasa.msn.com/nasional...nya-disahkan-1

Belum Resmi di DPR, PDIP & Koalisi Merah Putih Sudah "Perang"
Tue, 08 Jul 2014 03:57:21 GMT

JAKARTA - Fraksi PDIP merasa dibatasi hak politiknya terkait Revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, DPD (RUU MD3) tentang penentuan Ketua DPR periode 2014-2019. Partai politik yang berseberangan dengan PDIP pada Pilpres 2014, dituding mengintervensi agar kader partai pemenang Pemilu Legislatif 2014 tidak otomatis jadi pimpinan DPR.

Ketua DPP PDIP, Trimedya Panjaitan, menyatakan yang mendukung RUU MD3 adalah mereka yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.

"Mereka memaksakan betul sebelum 9 Juli, karena menggunakan momentum semua masyarakat memerhatikan Pilpres. Sehingga, isu ini enggak ngangkat di media dan tidak menjadi perhatian publik," kata Trimedya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/7/2014).

Menurutnya, publik akan lebih tertarik dengan isu Pilpres dan mencari tahu bagaimana kecurangan-kecurangan terjadi. "Bayangkan, saya disuruh ke Jakarta karena urusan MD3, karena kita mengawal dan mengantisipasi kecurangan. Kalau nanti voting tentu saja PDIP kalah dengan dikeroyok seperti itu," sambungnya.

Wakil Ketua Strategi Kampanye Nasional Prabowo-Hatta, Romahurmuzy (Romi) membantah tudingan itu. Menurut dia, tidak pernah ada niatan Koalisi Merah Putih untuk membatasi hak politik PDIP. "Sebenarnya kita melakukan perubahan UU MD3 untuk penyempurnaan agar ada komunikasi yang lebih pas antara presiden serta DPR nanti di pemerintahan," ujar Romi.

Sekjen PPP tersebut menegaskan partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih bersikap netral dalam pembahasan RUU MD3 ini. Dia menekankan kalaupun Joko Widodo menang di Pilpres, maka sebagai Presiden terpilih dalam UU MD3, dia bisa merangkul partai-partai lain demi menjalankan fungsi eksekutif. "Semangatnya siapapun yang menjadi pemenang Pilpres dengan UU ini harus merangkul partai lain untuk mendapat dukungan mayoritas parlemen," paparnya. (Klik: PDIP: Ada yang Tidak Ikhlas Kami Jadi Ketua DPR)

Juru Debat Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta, Fahri Hamzah menyatakan, RUU MD3 adalah pembenahan sistem. Sebab, aturan kader partai politik pemenang Pemilu Legislatif otomatis jadi Ketua DPR sudah tidak cocok. "Ini penguatan sistem saja. Supaya lebih memadai dalam lobi politik," tukas Fahri.
http://berita.plasa.msn.com/nasional...sudah-perang-1

------------------------------------

Bisa dibayangkan bila Jokowi presiden besok, kebijakannya bisa saja selalu "dijegal" partai oposisi dengan berbagai yang masuk akal atau tidak masuk akal. Bayangkanlah kalau RUU APBN ditolak saja misalnya, bisa tidak gajian tuh PNS dan TNI/Polri. Itu belum misalnya Presiden Jokowi bermaksud menaikkan harga BBM (mengurangi subsidi BBM), pastilah ditolak ramai-ramai