JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden terpilih 2014-2019, Joko Widodo, meminta pendapat publik dalam penyusunan kabinet pemerintahannya bersama wakil presiden terpilih Jusuf Kalla. Tindakan ini pun menuai apresiasi dari masyarakat.

Warga menilai cara Jokowi-JK ini sebagai sebuah inovasi. Rafi Fauzan, mahasiswa jurusan Pertanian dari Universitas Andalas, mengatakan sistem baru ini menjadikan kehendak rakyat sebagai elemen utama penentuan menteri.

Rakyat merasa dihargai karena diberi hak untuk menentukan sendiri siapa sosok yang paling memiliki kapabilitas di bidang tertentu.

“Ini kemajuan demokrasi Indonesia. Rakyat menjadi elemen yang utama. Menurut saya secara pribadi, calon menteri harus berdasarkan kapabilitas yang dimiliki,” ujar Rafi ketika ditemui di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (26/7/2014).

Padahal, menurut Rafi, Jokowi punya hak prerogatif untuk menentukan sendiri siapa yang akan mendapatkan jabatan menteri.

Rafi pun paham keputusan untuk menentukan menteri tetap ada pada presiden terpilih. Namun, mengajak rakyat untuk ikut memilih sebelum menentukan dinilai langkah yang tepat.

Hal senada juga disampaikan oleh Amanda Restia. Mahasiswi berusia 21 tahun ini mengatakan sistem penjaringan aspirasi yang dilakukan Jokowi dalam menentukan menteri adalah terobosan yang bagus.

Namun, dia mengaku tidak banyak mengenal nama-nama calon menteri yang diusulkan. Oleh karena itu, dia merasa terhambat untuk berpartisipasi.

“Tapi dari sekian banyak nama yang tertera disana, saya cuma tahu beberapa. Jadi harus cari tahu lebih jauh sebelum berpartisipasi,” ujar Amanda.

Sedikit berbeda dengan Rafi dan Amanda, Avi Harwati, memiliki pandangan sendiri tentang sistem penentuan menteri saat ini. Dirinya menyayangkan daftar nama calon menteri yang ada saat ini merupakan usulan dari tim sukses Jokowi-JK.

Perempuan yang bekerja sebagai karyawati ini berharap Jokowi dan Jusuf Kalla dapat mengusulkan sendiri nama calon yang dinilai kompeten, profesional, dan bersih. Walau demikian, Avi tetap menganggap sistem saat ini sebagai cara yang inovatif. Alasan utamanya, karena rakyat terlibat dalam menentukan menteri.

“Hal terpenting sekarang rakyat bisa turut partisipasi aja. Jadi enggak pasif dan enggak cuma terima jadi,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam akun resmi kubu Jokowi-JK di Facebook dengan nama Jokowi Center, publik diminta berpartisipasi dalam memberi pandangan mengenai siapa yang cocok menjadi pembantu presiden dan wakil presiden periode mendatang.

Dalam akun tersebut, diunggah lembaran yang diberi nama Kabinet Alternatif Usulan Rakyat (KAUR). Tertulis, para relawan merasa perlu terus mengawal perjalanan politik Jokowi-JK dengan berbagai cara setelah dinyatakan sebagai pemenang pilpres. Jokowi Center dan Radio Jokowi akhirnya memutuskan untuk ikut mengawal proses penjaringan nama-nama calon menteri yang dianggap layak oleh rakyat.

Ada 34 daftar menteri yang dimintai pendapat. Masing-masing pos ada tiga calon. Ada pula opsi untuk mengisi sendiri nama tokoh di luar tiga calon yang ada.






http://nasional.kompas.com/read/2014...erasa.Dihargai