JAKARTA, (PRLM).- Lembaga Survei Nasional mengakui kemungkinan telah terjadi kesalahan saat pihaknya melakukan hasil hitung cepat dimana pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menggungguli pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Peneliti Senior LSN Ikhsan Rosidi mengatakan, untuk mempertanggungjawabkan hasil hitung cepatnya, pihaknya pun tengah melakukan audit internal yang hasilnya akan dipublikasi

Di sisi lain Pakar Statistika Universitas Padjadjaran Toni Toharudin meminta agar masyarakat tidak mempercayai lagi lembaga yang hasil hitung cepatnya tak mendekati hitung cepat cepat milik KPU.

"Memang pada akhirnya real count KPU memberikan angka berbeda yang didapat LSN dari quick count. Sebagai lembagai survei kami secara subjektif mengakui dan menghormati hasil itu. Dan kami mengakui besar kemungkinan terjadi kesalahan dalam QC," ucap Ikhsan di Jakarta, Kamis (24/7/2014).

Ikhsan menuturkan, kesalahan pihaknya bisa saja saat pengambilan sampel, proporsi sistem hingga sistem yang ada di lapangan. Untuk itu, pihaknya sedang mencari sumber kesalahannya.

"Kami selalu mengatakan bahwa kegiatan survei dan QC bukan kegiatan politis tapi ilmiah. Sehingga setiap lembaga survei pun pernah melakukan kesalahan," ujarnya.

Dengan demikian, ia menegaskan bahwa LSN tidak akan membubarkan diri. Dan LSN tidak berpikir untuk membubarkan diri.

"Quick count itu sudah dilakukan ratusan kali termasuk kami dan banyak yang meleset. Jadi wajar saja jika sebuah riset sangat mungkin salah. Kalay ada eror wajar saja. Kita akanmemperbaiki eror itu agar tidak terulang dikemudian hari. Sehingga tidak harus dibubarkan," katanya.

Dia pun kemudian menegaskan bahwa LSN sama sekali tidak berkeinginan untuk menyesatkan dan melakukan kebohongan publik. Sebab, apa yang terjadi semata-mata karena eror dibidang ilmiah.

Sementara itu, Toni mengatakan, sesuai keputusan KPU bahwa hasil hitung cepat lembaga survei tidak jauh berbeda hasilnya dengan real count. Artinya, bahwa masyarakat bisa mengetahui lembaga survey mana yang kredibel atau tidak. Itu karena, secara statistik bahwa hitung cepat akan mendekati kebenaran dalam hal real count.

"Dari peristiwa ini, maka masyarakat tentu akan bisa menilai bagaimana hukuman bagi lembaga survei yang tidak kredibel.mmenurut saya paling pas kalau masyarakat sudah tidak mempercayai lagi lembaga tersebut dan tidak ada lagi yang mau pakai ke depan," kata Toni.

Toni pun menyarankan, agar tidak terjadi kesalahan serupa makan harus ada akreditasi terhadap lembaga survei oleh lembaga independen katakanlah Ikatan Perstatistika Indonesia (ISI).

"Kemudian, bahwa ketika akan membuat hitung cepat harus semua berkoordinasi sebelum pelaksanaan baik dari sisi metodologi maupun teknis pelaksanaan hitung cepat, karena kegiatan ini menyangkut controling terhadap proses demokrasi di Indonesia," tuturnya. (Miradin Syahbana Rizky/A-108)***



http://www.pikiran-rakyat.com/node/290676

TV One dan MNC Group harus dipidanakan jg mengingat persengkongkolan terstruktur ini sangat menyandera stabilitas politik Indonesia.