Kebijakan pemerintah SBY yang mengembangkan mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC) nampaknya terancam tidak diteruskan presiden terpilih Joko Widodo. Pasalnya Jokowi pernah mentah-mentah menolak adanya mobil LCGC karena selain menambah kemacetan, LCGC juga ternyata banyak yang menenggak BBM bersubsidi.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian, M.S Hidayat mengatakan bahwa jika LCGC tidak dilanjutkan maka itu adalah hak dari pemerintahan yang akan datang. Meskipun begitu, dia mengatakan bahwa program tersebut sulit dihentikan karena sudah ada investasi untuk pengembangan mobil tersebut.

"Kalau tidak dilanjutkan itu hak pemerintah yang baru, tapi itu agak sulit karena sudah ada investasi," ujarnya di Jakarta, Kamis (27/7/2014).

Hidayat mengklaim, sebenarnya kebijakan mobil LCGC saat ini sudah baik. Selain ramah lingkungan, LCGC juga mampu menghemat penggunaan BBM sebesar 40 persen. Selain itu, mobil ini juga sangat bermanfaat untuk mencegah membanjirnya produk mobil luar negeri terutama dari Thailand.

Jika mobil luar tersebut masuk, maka dampak yang paling besar terjadi terhadap tidak berkembangnya industri otomotif Indonesia. Di sisi lain, selain harus impor mobil karena tingginya permintaan dalam negeri, pemerintah juga harus menanggung penggunaan BBM untuk konsumsi mobil impor tersebut.

Jadi menurut Hidayat, jika LCGC dihentikan maka akan ada dampak susulan yang besar. "Jika tidak dilakukan itu nanti akan ada mobil impor bisa masuk untuk penuhi demand, konsumsinya BBM juga dan industri komponen dalam negeri juga tidak akan berkembang," tandasnya.




Jangan distop karena itu wacana prematur. LCGC itu cikal bakal mobil nasional, karena komponen lokalnya lebih dari 80%, bahkan ditargetkan 100% 5 tahun kedepan ! bandingkan dengan kendaraan tipe lain. berapa banyak lapangan pekerjaan hilang kalau industri komponen otomotif lokal stop produksi ?

negara maju pun ngga bisa melarang warganya membeli mobil murah.
hanya saja nanti dikasih pajak yang tinggi, biaya parkir tinggi, masuk jalan protokol dikenakan erp, stop subsidi bbm, dibatasi masa pakainya dll. tapi harus jamin dulu sarana transportasi massalnya memadai