TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Usulan atau tuntutan dari kubu pasangan Prabowo Subiyanto-Hatta Rajasa agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda penetapan hasil rekapitulasi nasional Pilpres dinilai semakin menguak sikap tidak konsisten dan tak siap menerima hasil pilpres.
 
Usulan tersebut juga tidak konsisten dengan klaim kemenangan tipis sebagaimana selalu disuarakan selama ini.

"Ironis, gagasan tunda pengumuman ditengah masih ada keyakinan menang real count 1,6 persen atau bahkan 7 persen. Kalau menang ngapain tunda?" kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Ari Dwipayana, di Jakarta, Minggu (20/7/2014).

Gagasan menunda penetapan hasil pilpres, namun melakukan deklarasi kemenangan dari kubu Prabowo-Hatta, lanjutnya, menjadi absurd.

"Logika tidak nyambung. Jangan-jangan memang benar lagi panik lihat hasil real count KPU," ujar Ari.

Terlebih, kata dia, sebelumnya dari tim sukses Prabowo-Hatta ada yang menyatakan telah menyiapkan massa kepung KPU pada saat penetapan hasil pilpres.

"Ini (tuntutan penundaan penetapan rekapitulasi nasional) jadi seperti rencana dadakan yang baru ketemu saat bangun tidur," sindirnya.

Ari juga menilai, gagas tunda pengumuman karena mengklaim banyak dicurangi jadi lucu karena adanya masalah Daftar Pemilih Khusus Tambahan dan pemungutan suara ulang (PSU) bukan kecurangan.

"Pengitungan suara dilakukan berjenjang dihadiri saksi dari pasangan calon. Kalau ada masalah, bisa langsung disampaikan. Kalau mengangkat isu kecurangan di belakang, ini seperti modus," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ari juga menilai bahwa dalam hal rekapitulasi,KPU telah melakukan terobosan dengan mengunggah data C1, DA1 dan DB1. Dengan cara mengunggah itu, KPUmembuka ruang partisipasi warga untuk melakukan kontrol atas proses dan hasil rekapitulasi suara.

"Dan sekaligus untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam proses rekapitulasi suara yang berjenjang ini. Inilah yang memunculkan inisiatif relawan untuk melakukan rekapitulasi suara nasional dan per daerah berbasis data yang diunggah KPU. Sehingga data ini akan jadi instrumen kontrol proses rekapitulasi nasional KPU," ujarnya.

Dan dalam proses rekapitulasi yang berjenjang itu, lanjut dia, setiap tim pemenangan nasional sudah punya saksi dalam proses rekapitulasi nasionak di KPU. Prosesnya terbuka bagi setiap pasangan calon untuk mengajukan keberatan atau koreksi atas laporan rekapitulasi suara per daerah.

http://www.tribunnews.com/pemilu-201...da-hasil-rekap