- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
[Nah Loh] Lima Persoalan di Balik Quick Count RRI
TS
rebleeding
[Nah Loh] Lima Persoalan di Balik Quick Count RRI
JAKARTA - Kebijakan Radio Republik Indonesia (RRI) yang ikut melakukan penghitungan cepat (quick count) pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 menuai kritik. Pengamat Media Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Iswandi Syahputra menilai apa yang dilakukan RRI merupakan persoalan. "Setidaknya ada lima masalah karena RRI lakukan quick count," ujar pengamat media UIN Sunan Kalijaga, Iswandi Syahputra, Minggu (13/7/2014)
Pertama, kata dia, terkait dengan pendanaan. "Salah satu sumber pendanaan RRI dari APBN, apakah DPR sudah setujui dana rakyat tersebut digunakan untuk quick count ? Padahal sudah ada KPU yang juga gunakan dana APBN untuk hitung hasil pilpres. Ini mencurigakan, KPK bisa saja menyelidiki," tuturnya.
Kedua, menurutnya, dengan quick count RRI menjadi tidak netral karena tidak bisa mengkritisi dan membandingkan hasil quick count yang lain. "Redaksi dan penyiarnya cuma membacakan saja hasilnya. Tidak bisa mengkritisi apa yang telah dihasilkan. Jadi hilang fungsi kritis medianya", ungkapnya.
Ketiga, quick count bukanlah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) utama RRI. "Aneh, quick count bukan tupoksinya (tugas pokok dan fungsi) RRI dan berbiaya besar, tapi kok dilakukan? Lebih baik biayanya digunakan untuk penguatan penyiaran perbatasan yang selama ini kurang digarap oleh RRI," ujar mantan anggota KPI Pusat tersebut.
Keempat, sebagai radio publik RRI sebenarnya tidak punya tradisi quick count sehingga secara keilmuan diragukan metodologinya.
Kelima, dengan demikian RRI patut diduga ditunggangi sebagai alat propaganda kepentingan kelompok tertentu. "Ini bisa jadi tragedi. Tidak ada radio publik di dunia yang selenggarakan quick count kecuali RRI. Lebih tepat RRI melakukan quick report dari pada quick count," tuturnya. Diketahui, pada Pilpres 9 Juli lalu RRI melakukan quick count. RRI juga mengumumkan hasil hitung cepatnya yang memenangkan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK). http://m.sindonews.com/read/882462/1...uick-count-rri
Iya ya, ngapain coba, RRI melakukan quick count kan punya Negara, udah ada KPU juga
Bawah ane lgs googling Tupoksi RRI
Pertama, kata dia, terkait dengan pendanaan. "Salah satu sumber pendanaan RRI dari APBN, apakah DPR sudah setujui dana rakyat tersebut digunakan untuk quick count ? Padahal sudah ada KPU yang juga gunakan dana APBN untuk hitung hasil pilpres. Ini mencurigakan, KPK bisa saja menyelidiki," tuturnya.
Kedua, menurutnya, dengan quick count RRI menjadi tidak netral karena tidak bisa mengkritisi dan membandingkan hasil quick count yang lain. "Redaksi dan penyiarnya cuma membacakan saja hasilnya. Tidak bisa mengkritisi apa yang telah dihasilkan. Jadi hilang fungsi kritis medianya", ungkapnya.
Ketiga, quick count bukanlah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) utama RRI. "Aneh, quick count bukan tupoksinya (tugas pokok dan fungsi) RRI dan berbiaya besar, tapi kok dilakukan? Lebih baik biayanya digunakan untuk penguatan penyiaran perbatasan yang selama ini kurang digarap oleh RRI," ujar mantan anggota KPI Pusat tersebut.
Keempat, sebagai radio publik RRI sebenarnya tidak punya tradisi quick count sehingga secara keilmuan diragukan metodologinya.
Kelima, dengan demikian RRI patut diduga ditunggangi sebagai alat propaganda kepentingan kelompok tertentu. "Ini bisa jadi tragedi. Tidak ada radio publik di dunia yang selenggarakan quick count kecuali RRI. Lebih tepat RRI melakukan quick report dari pada quick count," tuturnya. Diketahui, pada Pilpres 9 Juli lalu RRI melakukan quick count. RRI juga mengumumkan hasil hitung cepatnya yang memenangkan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK). http://m.sindonews.com/read/882462/1...uick-count-rri
Iya ya, ngapain coba, RRI melakukan quick count kan punya Negara, udah ada KPU juga
Bawah ane lgs googling Tupoksi RRI
Quote:
Original Posted By rebleeding►RRI Ikut Rilis Quick Count Dipertanyakan
Munculnya hasil hitung cepat (quick count) versi Radio Republik Indonesia (RRI) memunculkan banyak pertanyaan. Mulai motivasi hingga pendanaan RRI dalam melakukan quick countnya. Apalagi, RRI menggunakan aplikasi Android ‘RRI Play’ untuk memudahkan pengiriman hasil penghitungan suara di TPS. “Unik, lembaga seperti RRI kok mau merepotkan diri melakukan quick count. Kenapa tidak menyiarkan saja seperti TVRI. Motivasinya apa? Dananya pun dipertanyakan,” ujar pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor kepada wartawan, Jumat (11/7).
Dia mengungkapkan, baru pada pemilihan presiden kali ini RRI melakukan quick count. Jadi, wajar banyak yang mempertanyakan tujuan lembaga penyiaran pemerintah itu yang terlibat aktif dalam penghitungan suara. Firman tidak menampik kemungkinan quick count RRI didanai salah satu pasangan capres-cawapres. “Pasti ada dana-dana yang belum pasti sumbernya. Dari mana dananya, tetap bisa dipertanyakan. Tetapi yang terpenting adalah, apa motivasinya,” katanya.
Data terakhir RRI menyebutkan, perolehan suara Prabowo Subianto-Hatta Rajasa 47,49 persen. Sementara Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) 52,51 persen. Data yang masuk hingga pukul 15.00 WIB, sebanyak 99,30 persen. Menurut Firman, hasil yang mengunggulkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 itu memicu kecurigaan masyarakat akan netralitas dan independensi RRI. “Memberikan kesan berpihak. Merusak citra RRI karena ada kecurigaan RRI menjadi corong kelompok tertentu,” tuturnya.
http://m.republika.co.id/berita/pemi...-dipertanyakan
Komen dari pengamat LIPI
Biar panastak pinteran dikit
Munculnya hasil hitung cepat (quick count) versi Radio Republik Indonesia (RRI) memunculkan banyak pertanyaan. Mulai motivasi hingga pendanaan RRI dalam melakukan quick countnya. Apalagi, RRI menggunakan aplikasi Android ‘RRI Play’ untuk memudahkan pengiriman hasil penghitungan suara di TPS. “Unik, lembaga seperti RRI kok mau merepotkan diri melakukan quick count. Kenapa tidak menyiarkan saja seperti TVRI. Motivasinya apa? Dananya pun dipertanyakan,” ujar pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor kepada wartawan, Jumat (11/7).
Dia mengungkapkan, baru pada pemilihan presiden kali ini RRI melakukan quick count. Jadi, wajar banyak yang mempertanyakan tujuan lembaga penyiaran pemerintah itu yang terlibat aktif dalam penghitungan suara. Firman tidak menampik kemungkinan quick count RRI didanai salah satu pasangan capres-cawapres. “Pasti ada dana-dana yang belum pasti sumbernya. Dari mana dananya, tetap bisa dipertanyakan. Tetapi yang terpenting adalah, apa motivasinya,” katanya.
Data terakhir RRI menyebutkan, perolehan suara Prabowo Subianto-Hatta Rajasa 47,49 persen. Sementara Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) 52,51 persen. Data yang masuk hingga pukul 15.00 WIB, sebanyak 99,30 persen. Menurut Firman, hasil yang mengunggulkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 itu memicu kecurigaan masyarakat akan netralitas dan independensi RRI. “Memberikan kesan berpihak. Merusak citra RRI karena ada kecurigaan RRI menjadi corong kelompok tertentu,” tuturnya.
http://m.republika.co.id/berita/pemi...-dipertanyakan
Komen dari pengamat LIPI
Biar panastak pinteran dikit
Diubah oleh rebleeding 13-07-2014 11:02
0
4.5K
67
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan