Pembredelan 10 artikel saya di Kompasiana dua hari terakhir sempat membuat saya merasa frustrasi dan bermaksud meninggalkan website ini…saya berpikir untuk apa menulis dan menyampaikan kebenaran beserta bukti-bukti di Kompasiana bila dalam satu klik admin bisa menghapus tanpa alasan…lalu pagi ini saya melihat thread di Kaskus yang menunjukan foto-foto dari hasil kerja PDIP di kantor TVOne menyusul pemberitaan mengenai PDIP di stasiun TV tersebut. Salah satu contoh fotonya:



http://www.kaskus.co.id/show_post/53...3628b47aa/45/-

Perbuatan anarkis di kantor media penyiaran yang dilindungi oleh Konstitusi kita tersebut terjadi atas instruksi Sekjend PDIP Tjahjo Kumolo dan telah mendapat persetujuan partai. Instruksi tersebut diberikan melalui sms berikut:

“Fitnah sdh pada situasi krItis seolah PDI PERJUANGAN mengusung kader PKI. PDIP kawan PKI maka PDIP musuh AD di dmk “berita TVone” : -sikap saya sbg sekjen Partai-anggota kader PDI PERJUANGAN segera kami ‘SIAGA SATU’ disiapkan segera mengepung studio TVone- surat Ijin ke Polda Metro km siapkan. Partai minta pertanggung jawaban Bukti siapa nama anggota PKI yg diberitakan TvOne tsb–ini menyangkut Harga diri Kehormatan Partai dan Ibu Megawati Soekarnoputri yg dilecehkan oleh beritaTvONE– (TjahjoKumolo-sekjen PDIPERJ)—disiagakan/dikonsolidasikan seluruh kader–sambil menunggu perintah Lanjut !”

[url]http://m.inilah..com/read/detail/2115890/arogan-pdip-instruksikan-kader-kepung-tvone[/url]

http://m.detik.com/news/read/2014/07...duk-massa-pdip

Kemudian saya berpikir, yah sudah bila media massa pendukung Jokowi-JK seperti Kompas, Media Indonesia, Tempo dan lain-lain ingin pembredelan pers terulang kembali hanya melalui tangan sipil, maka so be it, biarkan mereka menikmati buah perjuangan mereka tersebut, biarkan mereka merasakan akibatnya mendukung orang, biarkan Goenawan Mohamad, Syafi’i Maarif, Todung Mulya Lubis, Andy F. Noya, Lin Che Wei dan pendukung Jokowi lain yang sempat mengatakan tidak ingin Republik Indonesia dikuasai preman malah mendukung preman naik memimpin Republik Indonesia dan memberangus kebebasan pers dan demokrasi. http://www.tempo.co/read/news/2004/0...ma-Tomy-Winata). Tapi saya berubah pikiran karena teringat perkataan Edward Burke bahwa: “The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing,” Benar! Bila orang baik berdiam diri maka kejahatan akan menang, dan itulah yang diinginkan oleh Jokowi-JK supaya orang-orang yang berjuang menghalangi mereka memimpin negara ini terbungkam dan diikat tali represi supaya diam dan tidak cerewet.

Tidak, saya akan terus berjuang menggunakan Kompasiana karena pembaca di website ini sangat banyak dan mereka harus tahu siapa Jokowi-JK sebenar-benarnya sebab keselamatan negara ini lebih penting daripada ego saya untuk menanti masa depan di mana wajah para pejuang HAM dan demokrasi itu pucat pasi tidak berbentuk ketika menyadari bahwa mereka telah menaikan kelompok pemimpin yang anti demokrasi, anti HAM, anti kebebasan berpendapat, anti Konstitusi dan anti perdamaian. Kita juga tentu ingat bahwa selain cara-cara fisik untuk membungkam informasi seperti yang menimpa TVOne, Jokowi juga memiliki Jasmev yang bertugas membully siapapun yang mengkritik Jokowi seperti yang menimpa Sutiyoso dan Tjipta Lesmana yang kena bully sehingga kapok kritik Jokowi.



http://www.merdeka.com/peristiwa/ban...s-habisan.html

Masalahnya bukan saja Jokowi anti kritik tapi pekerjaan dia juga tidak beres terbukti dengan Laporan BPK untuk tahun anggaran 2013 yang menemukan 86 transaksi bermasalah karena melanggar hukum di bawah pimpinan Jokowi dan kerugian negara hampir mencapai Rp. 2trilyun akibat kebijakan penggunaan anggaran yang amburadul pada era Jokowi. Yang menyedihkan lagi DKI mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian yang merupakan sebuah penurunan dibanding predikat Wajar Tanpa Pengecualian pada era Fauzi Bowo.

http://www.berita8.com/berita/2014/0...-dki-amburadul

Selain itu terbukti juga melalui Laporan Kekayaan Capres yang dirilis oleh KPK bahwa Jokowi memiliki hutang pribadi sebesar Rp. 1,9miliar padahal uang tunai likuid hanya sebesar Rp. 400juta. Fakta Jokowi berhutang berarti Jokowi telah berbohong karena sebelumnya mengatakan dia tidak memiliki hutang pribadi dan yang lebih penting lagi Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay telah menyatakan bahwa syarat seorang untuk menjadi capres adalah tidak boleh memiliki hutang. Selain itu terbukti juga bahwa Jokowi tidak memiliki kemampuan mengelola kekuangan pribadi sehingga patut dipertanyakan kemampuannya mengelola keuangan negara.

http://www.tribunnews.com/pemilu-201...-utang-rp-19-m

http://www.pemilu.com/berita/2014/05...-punya-hutang/

http://nasional.kompas.com/read/2014...Bebas.G30S.PKI

Di atas baru berbicara mengenai inkompetensi dan bakat otoriter diktator Jokowi; kita belum membahas Jusuf Kalla yang dua kali dipecat oleh Presiden Gus Dur dan Presiden SBY karena kasus yang sama yaitu melakukan KKN; kita belum membahas barisan pelanggar HAM berat dan pembantai rakyat Timor Leste seperti Wiranto, Soebagyo HS, Fachrul Rozi dll; pembunuh Munir seperti Hendropriyono, Ass’at dan Muchdi Pr; kita juga belum membahas sisi petugas partai dari Jokowi dan bagaimana pemerintahan PDIP adalah masa-masa penuh chaos dengan pelepasan pulau Sipadan-Ligitan, mengobral aset dan SDA tanpa mikir dan berharga murah, dan yang lebih penting lagi bagi saya adalah fakta bahwa Musdah Mulia, anggota timses Jokowi dari Megawati Institute mengakui rencana mencabut TAP MPRS XXV/1966 tentang larangan penyebaran paham komunisme di Indonesia bila Jokowi-JK menang pilpres, walaupun belakangan Musdah Muliah mencabut pernyataan tersebut ketika mendapat reaksi negatif dari masyarakat, namun dia tidak akan bisa membantah bahwa fraksi PDIP sudah berjuang mencabut TAP MPRS tersebut sejak tahun 2003, yang artinya sudah 10 tahun dan perjuangan PDIP masih sama yaitu legalisasi komunisme di Indonesia!!

http://www.intelijen.co.id/musdah-mu...paham-komunis/

http://news.liputan6.com/read/59658/...rkatung-katung

Sebagai seseorang yang mempelajari sejarah khususnya periode berkuasanya komunis internasional di dunia dan berkuasanya PKI di negeri ini sampai G30S/PKI, garis perjuangan PDIP tersebut membuat saya termotivasi untuk mencegah mereka berkuasa kembali. Komintern memang sudah mati; Partai Komunis Rusia yang dibentuk Lenin memang sudah dilarang oleh Boris Yeltsin; Uni Soviet memang sudah bubar; Pakta Warsawa juga tidak mungkin terbentuk kembali dan RRC sudah meninggalkan komunisme untuk Sosialisme Pasar ala Deng Xiaoping, namun penolakan saya terhadap pencabutan TAP MPRS tersebut bukan karena saya takut komunisme berkuasa di negara ini atau PKI berdiri lagi melainkan pencabutan TAP MPRS tersebut berarti secara simbolis negara mengakui bahwa komunisme dan PKI adalah korban diskriminasi negara padahal menurut Ladislav Bittman, mantan intelijen Cekoslovakia G30S/PKI adalah perbuatan PKI dan kejahatan PKI di negara ini sudah tidak terhitung lagi termasuk pembunuhan terhadap para santri NU sampai menusuk Indonesia dari belakang ketika berjuang melawan Belanda. Selain itu pencabutan TAP MPRS larangan komunisme berarti kita menganggap remeh kematian para korban G30S/PKI dari Ahmad Yani dkk di Jakarta sampai Katamso di Jawa Tengah.

Tanpa pencabutan TAP MPRS sekalipun buku-buku komunisme sudah banyak beredar, orang sudah bebas membahas atau mengutip omongan para tokoh komunis seperti Lenin, Stalin, Mao, DN Aidit atau membuat apologetika bagi komunisme seperti buku Lekra dan “pembantaian 1965″ yang diterbitkan Tempo sehingga pencabutan tersebut sesungguhnya tidak diperlukan bila sekedar mau mempelajari komunisme atau marxisme. Kendati demikian PKI sadar arti simbolis TAP MPRS/1966 tersebut bagi sejarah Indonesia dan bagi sejarah PKI dan oleh karena itu mereka mati-matian berjuang mencabutnya. Rakyat Indonesia dimanapun juga harus berjuang menghalangi para PKI mencuci tangan atas dosa-dosa mereka di Indonesia.

Semua alasan di atas adalah mengapa Prabowo-Hatta harus menang dan Jokowi-JK harus kalah! Demi Indonesia Jokowi-JK harus kalah! Berpikir masak-masak sebelum anda mencoblos!