REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon wakil presiden nomor urut 2, Jusuf Kalla, mengklaim jika dikubunya tidak mafia. Pernyataan tersebut disampaikan JK saat Debat Capres-Cawapres putaran terakhir di Jakarta, Sabtu (7/7) ini.

"Di kubu kami tidak ada mafia daging, mafia sapi, haji, Alquran juga tidak,"ujar JK. Pada awalnya, JK bertanya tentang pidato kampanya calon presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto, tentang adanya kleptokrasi alias maling-maling di negeri ini.

Prabowo menyatakan, tidak bermaksud untuk menyinggung pihak tertentu saat menyampaikam pidato di Bandung tersebut. Menurutnya, pernyataan itu ditujukan untuk mengingatkan bangsa tentang maraknya praktik kecurangan saat upaya membangun demokrasi.

Hanya, seperti menyindir capres-cawapres nomor urut 1, JK pun menyebutkan praktik tersebut dilakukan oleh para mafia yang sudah masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Seperti diketahui, mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq divonis bersalah karena perkara suap impor daging sapi. Sementara itu, Ketua Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali menjadi tersangka KPK karena terlibat kasus dugaan korupsi haji. PKS dan PPP adalah partai pendukung koalisi merah-putih yang mengusung capres-cawapres nomor urut 1.

Hanya, catatan Indonesian Corruption Watch (ICW) memperlihatkan jika parpol pengusung utama Jokowi-JK, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masuk dalam jajaran teratas partai pelaku korupsi.

Menurut indeks korupsi yang dirilis oleh ICW periode 2002-2014 (www.antikorupsi.org) sebagai berikut: 1. PDIP (7.7) 2. PAN (5.5) 3. Golkar (4.9) 4. PKB (3.3) 5. PPP (2.7) 6. PKPI (2.1) 7. Gerindra (1.9) 8. Demokrat (1.7) 9. PBB (1.6) 10. Hanura (1.5) 11. PKS (0.3)

Sementara ‎data KPK, selama periode 2005-2013 menyatakan PDIP menduduki rangking nomor dua, partai yang kadernya paling banyak korupsi, yakni 27. Peringkat pertama dipegang oleh Partai Golkar dengan 40 kader terlibat korupsi, Diikuti Demokrat 17, PAN 8, PPP 8, PKB 2, GERINDRA 2, PKS 1, PBR 2, PKPI 1, PBB 2.

Politikus PDIP, Izedrik Emir Moeis, divonis kasus dugaan suap proyek PLTU yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, pada April lalu. Emir Moeis yang juga pimpinan Badan Anggaran DPRRi divonis 3 tahun penjara denda 150 juta rupiah subsider 3 bulan kurungan.

Terakhir, salah satu caleg PDIP Susi Tur Andayani menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta karena diduga terlibat dalam kasus suap mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Meski mendapatkan kursi, Susi gagal memperoleh kursi di DPRD kota Bandar Lampung periode 2014-2019.

http://m.republika.co.id/berita/pemilu/hot-politic/14/07/06/n89492-benarkah-tak-ada-mafia-di-kubu-jokowijk#



Ucup pikun berasa diusung sama partai paling suci, gak taunya setelah nyadar PDIP partai paling RAAAAMMMMPOOOOOKKKK!!



Partai oposisi selama 10 tahun tapi soal korupsi JUAAAAARAAAA! bingitttssss!!!





http://m.jaringnews.com/index.php/po...-pdip-terkorup


http://www.ti.or.id/index.php/news/2...ol-menyedihkan


Indeks korupsi yg dirilis oleh ICW periode 2002-2014 (www.antikorupsi.org), adalah sebagai berikut:
1. PDIP (7.7)
2. PAN (5.5)
3. Golkar (4.9)
4. PKB (3.3)
5. PPP (2.7)
6. PKPI (2.1)
7. Gerindra (1.9)
8. Demokrat (1.7)
9. PBB (1.6)
10. Hanura (1.5)
11. PKS (0.3)


Sumber:
http://indonesia-baru.liputan6.com/r...artai-terkorup
http://www.republika.co.id/berita/na...ks-korupsi-icw
http://news.bisnis.com/read/20140313...-partai-golkar
http://jaringnews.com/politik-perist...kader-terkorup
http://www.beritasatu.com/nasional/1...i-korupsi.html
http://surabaya.tribunnews.com/2014/...artai-terkorup


Sumber TV Paling Makjleb


Berikut Ranking Korupsi Parpol yang dirilis Metro TV
(Kamis 13/3/2014)

1. PDIP 84 Kasus
2. Golkar 60 Kasus
3. PAN 36 Kasus
4. Demokrat 30 Kasus
5. PPP 13 Kasus
6. PKB 12 Kasus
7. Hanura 6 Kasus
8. Gerindra 3 Kasus
9. PKS 2 Kasus

VERSI LAIN

SUMBER WEB KPK







Kwik Kian Gie: Tak Heran Di PDIP Banyak Koruptornya!

Jakarta – Mantan Ketua Litbang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kwik Kian Gie menyatakan tidak merasa heran atas keterlibatan 18 anggota Fraksi PDIP periode 2004-2009 yang diduga menerima travel cek pemilihan Dewan Gubernur BI Miranda Gultom.

Kalau saya ditanya, apakah heran atau tidak. Saya jawab tidak heran karena banyak koruptor di PDIP, kata Kwik di Jakarta, Senin.

Diungkapkan, indikatornya sangat mudah, yaitu mobil para anggota DPR dari PDIP sangat mewah. Saya kenal mereka. Waktu tahun 1998, betapa miskin mereka. Sekarang kok mobil mereka mewah-mewah, kata Kwik.

Dijelaskan, saat dirinya menjabat Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) diminta untuk memberikan paparan tentang korupsi. Lalu peserta bertanya, apakah partai politik tidak korupsi.
“Saya menjawab, partai yang paling korupsi adalah partai saya, PDIP,” kata Kwik.

sumber :
[url]http://nasional.inilah..com/read/detail/400501/kwik-kian-gie-di-pdip-banyak-koruptornya[/url]
http://www.lintas.me/go/menit.tv/kwi...ak-koruptornya




And the godfather mafia proyek is.........


JK Pernah Dilaporkan Gus Dur ke Polisi, Jokowi Harus Waspada

Jakarta, Aktual.co — Calon presiden PDIP Joko Widodo (Jokowi) harus waspada dengan figur yang diduga memiliki rekam jejak korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Terutama, dengan sosok Jusuf Kalla (JK) yang digadang-gadang sementara kalangan untuk menjadi cawapres Jokowi.

Demikian disampaikan peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Gede Sandra kepada Aktual.co, Senin (28/4).

"Tokoh yang paling mengetahui soal rekam jejak KKN yang dimiliki JK adalah mendiang Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur)," tegas Gede.

Gus Dur, sambung Gede, memecatnya dari Kabinet pemerintahannya atas dugaan KKN pada tahun 2000. Bukan hanya itu, Gus Dur juga kembali melaporkan JK pada 2004 atas sejumlah dugaan KKN. Meskipun pada akhirnya laporan ini tidak diproses lebih lanjut oleh kepolisian.

Adalah Laksamana Sukardi bersama Jusuf Kalla, orang yang dipecat Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Presiden keempat Indonesia itu mengatakan, kedua orang itu terlibat dalam sejumlah kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Alasan kedua menteri terlibat KKN itu diutarakan Gus Dur dalam Rapat Konsultasi Tertutup antara pemerintah dan DPR di gedung DPR, Jakarta, 27 April 2000. Saat itu, informasi mengenai hal itu diungkapkan Ketua Fraksi Partai Golkar Eki Syachrudin kepada pers usai menghadiri rapat konsultasi tersebut.

Rapat tertutup yang berlangsung kurang lebih lima jam itu dipimpin oleh Ketua DPR Akbar Tanjung. Presiden didampingi para menteri antara lain Menko Ekuin Kwik Kian Gie, Menkeu Bambang Sudibyo, Menteri Pertambangan dan Energi Susilo Bambang Yudhoyono, Menlu Alwi Shihab, dan Menteri Pendidikan Nasional Yahya Muhaimin.

Kasus KKN yang diungkapkan Gus Dur disampaikan hanya kepada sekitar 40 pimpinan dan sejumlah anggota Dewan yang mengikuti Rapat Konsultasi tertutup tersebut. Alasan Gus Dur, pemaparan kasus KKN itu kurang etis bila disampaikan secara terbuka.

Grup Bosowa, milik Aksa Mahmud adik ipar JK, pada tahun 1997/98 termasuk 20 debitur terbesar Bank Mandiri yang macet. JK yang menjabat sebagai komisaris utama PT Semen Bosowa dan Aksa Mahmud sebagai direktur utama waktu itu dianggap harus bertanggungjawab terhadap kredit macet perusahaan tersebut di Bank Mandiri sebesar Rp1,4 triliun. Berdasarkan laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bank Mandiri pernah menghapusbukukan sebagian utang milik perusahaan milik Kalla ini.

Kalla Grup, Bukaka Grup dan Bosowa Grup, Intim Grup yang semuanya merupakan bisnis keluarga JK, mendapatkan banyak sekali proyek besar pada waktu JK menjabat sebagai Wakil Presiden 2004-2009. Proyek-proyek itu antara lain adalah pembangunan PLTA di Sulawesi Selatan, Bukaka mendapat order pembangunan PLTA di Ussu di Kabupaten Luwu' Timur, berkapasitas 620 MW, PLTA senilai Rp 1,44 triliun di Pinrang. Bukaka juga membangun PLTA dengan tiga turbin di Sungai Poso, Sulawesi Tengah, berkapasitas total 780 MW.

Selain ditengarai memainkan pengaruh kekuasaan untuk mendapatkan bisnis ini, pelaksanaannya kerap melanggar aturan. PLTA Poso, misalnya, mulai dibangun sebelum ada AMDAL yang memenuhi syarat. Jaringan SUTET-nya ke Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara dibangun tanpa AMDAL. Di Sumatera Utara, kelompok yang dipimpin Achmad Kalla, adik kandung JK mendapat order pembangunan PLTA di Pintu Pohan, atau PLTA Asahan III berkapasitas 200 MW .

Bukaka juga terlibat dalam pembangunan pipa gas alam oleh PT Bukaka Barelang Energy senilai 750 juta dolar AS atau setara dengan Rp 7,5 triliun yang akan terentang dari Pagar Dea, Sumatera Selatan ke Batam, pembangunan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) senilai 92 juta dolar AS atau Rp 920 miliar di Pulau Sembilang dekat Batam, pembangunan pembangkit listrik tenaga gas di Sarulla, Tarutung, Sumatera Utara yang akan menghasilkan 300 MW. Terbaru, adalah rencana pembangunan 19 PLTA berkekuatan 10.000 MW. Rencana ini dinilai berbahaya secara ekonomi karena Kalla mendorong BPD-BPD se Indonesia yang membiayainya dengan mengandalkan dana murah di bank-bank milik pemda tersebut.

Masalahnya, dana murah itu adalah dana jangka pendek, sedangkan pembangunan PLTA adalah proyek berjangka waktu panjang. Rata-rata baru setelah 7 tahun, ada duit yang masuk. Jika terjadi sedikit saja goncangan, BPD-BPD bakal semaput karena dana jangka pendek mereka dipakai untuk membiayai proyek jangka panjang. Kengototan Kalla bisa dimaklumi karena kelompok-kelompok Bukaka, Bosowa , dan Intim (Halim Kalla) termasuk paket kontraktor pembangunan 19 PLTU itu.

Kelompok Bosowa mendapat order pembangunan PLTU Jeneponto di Sulsel tanpa tender (Rakyat Merdeka, 7 Juni 2006). Sedangkan kelompok Intim milik Halim Kalla yang juga salah seorang Komisaris Lion Air akan membangun PLTU berkapasitas 3x300 MW di Cilacap, Jateng, dengan bahan baku batubara yang dipasok dari konsesi pertambangan batubara seluas 5 ribu hektar milik kelompok Intim di Kaltim (laporan GlobeAsia, September 2008).

Masih banyak lagi proyek-proyek lainnya seperti Monorail di DKI (akhirnya batal), beberapa bandara, jalan tol dan yang lainnya yang diduga kuat bisnis yang didapat pengaruh dari kekuasaan JK.


http://m.aktual.co/politik/181812jk-pernah-dilaporkan-gus-dur-ke-polisi-jokowi-harus-waspada




Masih pilih Jokowi - JK, MAU?