TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komitmen calon presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendukung kemerdekaan Palestina sebagai sebuah negara dan diakui secara penuh keanggotaannya di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dinilai sebagai sikap tegas dan pemahamannya atas konstitusi.

Jokowi juga dinilai memahami ruh dari konstitusi soal kemerdekaan adalah hak sebuah bangsa.

"Presiden Pertama Indonesia Soekarno begitu tegas memperjuangkan kemerdekaan Palestina saat itu. Jokowi sangat memahami konstitusi dan bagaimana amanat Pembukaan UUD 1945.

Apa yang disampaikan Jokowi juga gambaran agar publik bisa melihat bagaimana mungkin dirinya yang akan melanjutkan gagasan politik Tri Sakti Bung Karno tetapi melupakan apa yang menjadi esensi dari sebuah kemerdekaan yang merupakan hak sebuah bangsa,” kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti, di Jakarta, Minggu (22/6/2014), malam.

Jadi, menurut Ray, pemahaman sebuah kemerdekaan bagi Jokowi jauh lebih mendalam daripada pemahaman yang didasari pada hubungan berbasis partai, termasuk yang selama ini mengklaim sebagai terdepan dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

“Intinya, soal komitmen memperjuangkan kemerdekaan Palestina tidak ada hubungannya dengan basis partai, apakah ia berbasis nasional atau sebut misalnya Islam,” jelasnya.

Jokowi, lanjut Ray, menggambarkan dua hal skaligus, yakni menegakan hak kemerdekaan Palestina tidak dapat ditawar, dan masalah Palestina adalah masalah kemanusiaan yang harus ditegakan.

Sebelumnya, saat debat ketiga calon presiden yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum, Jokowi menyampaikan dukungannya kemerdekaan Palestina dan untuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Kami mendukung Palestina menjadi negara merdeka dan berdaulat, serta masuk sebagai anggota PBB," katanya dalam debat capres di Hotel Holiday Inn, Kemayoran, Jakarta, Minggu (22/6/2014) malam.