Nasional - Rabu, 11 Juni 2014 | 22:57 WIB



INILAHCOM, Jakarta - Calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi) dinilai sesumbar soal pengawasan pembangunan sebagai kunci pemberantasan korupsi.

Koordinator Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Ucok Sky Khadafi mengatakan, Jokowi justru terbukti lalai dalam pengawasan selama menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Kasus korupsi Bus Transjakarta senilai Rp 2,3 triliun sudah membuktikan lemahnya pengawasan Jokowi di Jakarta.

"Kalau Jokowi tidak tahu apa-apa, berarti nggak ngawasin dong. Kemarin-kemarin kemana saja dia," kata Ucok, Jakarta, Rabu (11/6/2014).

Sebelumnya, Jokowi mengaku tidak tahu-menahu kasus yang menjerat mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono. Padahal, penggunaan anggaran yang besar sudah seharusnya berada dibawah pengawasan gubernur.

Menurutnya, saat debat pilpres 2014 Jokowi terkesan hanya asal bicara tanpa tahu teknisnya. "Itu hanya sekadar semangat kampanye," katanya.

Dalam kesempatan itu, Ucok juga mempertanyakan konsep manajemen pengawasan yang kelak akan diterapkan Jokowi jika nanti terpilih memimpin Indonesia ke depan.

"Bentuk pengawasannya seperti apa? Tidak jelas konsep pengawasannya seperti apa. Apakah pendekatan lembaga, atau pendekatan masyarakat. Kalau pendekatan masyarakat, berarti masyarakat ikut mengawasi melalui Twitter, media sosial," jelas Ucok.

Diketahui, saat debat pilpres 2014, Jokowi hanya mengatakan kalau manajemen pengawasan akan dilakukan setiap detik.

"Manajemen pengawasan detik ke detik, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Paling lemah manajemen pengawasan," kata Jokowi. [mes]
Rekomendasi Untuk Anda

Komen ane, manajemen kontrol = revolusi mental = ada bukti?




[URL="http://nasional.inilah..com/read/detail/2108850/jakarta-bobol-jokowi-sesumbar-soal-pengawasan"]SUMUR DALEM[/URL]


Update berita sumur yang laen:

Jokowi Dinilai Gagal Awasi Korupsi
Tuesday, 10 June 2014, 14:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam debat capres, Joko Widodo (Jokowi) sempat menyatakan mampu memperkuat pembangunan jika nanti terpilih sebagai presiden. Ia juga optimistis korupsi mampu diberantas jika pengawasan terus digalakkan.‬

Namun, Jokowi dinilai gagal dalam melakukan pengawasan bus Transjakarta. Sehingga menimbulkan dugaan tindak pidana korupsi.‬

Pengamat politik Jari Nusa, Deni Lesmana mengatakan, Jokowi tidak memiliki otensitas mengenai pengawasan. Bahkan, cenderung gagal dalam melakukan pengawasan korupsi, terutama kasus Transjakarta.

"Otensitas Jokowi bicaran pengawasan pembangunan ternoda oleh kasus korupsi Transjakarta" kata Deni, di Jakarta, Selasa (10/6).‬

Pengamat ekonomi politik Bobby Maengkom menambahkan, pernyataan Jokowi itu bertolak belakang dengan apa yang dilakukannya di Jakarta. Karena baru satu tahun menjabat gubernur DKI Jakarta, kasus korupsi kemudian mengemuka dan menjerat pegawai bawahannya.

Menurutnya, kasus korupsi bus Transjakarta menjadi bukti ketidakmampuan Jokowi melakukan pengawasan. "Baru satu tahun terjadi kasus korupsi 2,3 triliun,” katanya.

Ia mengatakan, anggaran bus Transjakarta sangat besar. Sehingga langsung berada di bawah tanggung jawab dan kewenangan gubernur.

Minimal, ucapnya, Jokowi melakukan pengawasan dan pengendalian internal terhadap bawahannya. Namun yang sangat disayangkan, Jokowi malah bersikap seolah tidak tahu menahu.

"Saat ini mantan kepala dinas perhubungan sudah jadi tersangka. Tapi kenapa Jokowi seperti lepas tanggung jawab dan menunjukkan bahwa dia tak tahu apa-apa," ujarnya.

Ketidaktahuan Jokowi, lanjutnya, justru menunjukkan sikap abai terhadap tugas pengawasan. Sehingga, pandangan Jokowi yang menyatakan bahwa pengawasan jadi kunci pembangunan hanya pernyataan kosong belaka. "Kontradiktif dengan kasus bus Transjakarta di pemerintahan DKI Jakarta," tegasnya.

SUMUR DALEM ke 2


TransJakarta Bermasalah, Pengamat: Pengawasan Jokowi Lemah

Pengadaan 656 bus transJakarta dan Bus Kota Terintergrasi Busway (BKTB) yang bermasalah, dinilai karena lemahnya pengawasan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo terhadap anak buahnya. Ditambah lagi salah satu rekanan bisnis Jokowi ketika di Solo, yakni, Michael Bimo Putranto diduga ikut terlibat dalam proyek pengadaan bus tersebut.

Bimo diduga pernah ke Ankai, China untuk memantau proses pengadaan bus. Akibatnya, kasus tersebut mencuat dan berdampak pada citra Jokowi sebagai Gubernur dan politisi.

Pengamat Perkotaan Yayat Supriatna mengatakan, kasus pengadaan bus tersebut merupakan bukti sistem pengawasan Jokowi terhadap anak buahnya sangat lemah. Kemudian yang patut disalahkan juga adalah anak buah Jokowi yang mudah percaya dengan orang yang mengaku dekat dengan Jokowi

"Kenapa banyak yang mengaku orang dekat Jokowi? Karena sistem yang dijalankan Jokowi lemah. Makanya banyak orang yang pernah dekat dengan Jokowi memanfaatkan itu," kata Yayat, Kamis, 13 Maret 2014.

Disampaikan Yayat, terkait dengan pernyataan Jokowi dan Ahok yang mengaku merasa dipermainkan oleh para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, itu dianggap karena kesalahannya sendiri. Menurutnya, dengan adanya kasus tersebut bisa jadi bukti kelemahan sistem pengawasan yang dilakukan Jokowi.

"Itu jelas pengawasan lemah. Mereka seakan-akan dipermainkan sama anak buah. Kenapa bisa begitu, karena pengawasannya lemah," tuturnya. (umi)

SUMUR DALEM ke 3