Begini Cara Pemerintah Sadap Telepon Warga



Intelijen.co.id - Penyadapan yang dilakukan pemerintah terhadap warganya ternyata terjadi hampir di setiap negara. Hal ini tentunya melibatkan operator telekomunikasi. Jika operator menolak, pemerintah pun memberikan ancaman.

Perusahaan telekomunikasi besar di Inggris, Vodafone, membeberkan bagaimana pemerintah di beberapa negara memaksa mereka untuk melakukan penyadapan telepon. Bahkan ada sekitar 29 negara yang meminta mereka melakukan hal tersebut.

Vodafone mengungkapkan adanya sebuah kabel rahasia yang dibenamkan dalam jaringan telekomunikasi mereka. Kabel rahasia itu milik pemerintah, yang memberikan akses permanen untuk bisa mendengarkan percakapan telepon dan membaca pesan singkat pengguna tanpa izin. Penjelasan ini dipaparkan Vodafone dalam publikasi bertajuk ‘Law Enforcement Disclosure Report’.

“Penyadapan ini mencakup aktivitas apa saja yang dilakukan pengguna di ponselnya, mulai dari pesan singkat, telepon suara, video call, sampai metadata seperti waktu dan lokasi,” ujar Stephen Deadman dari Vodafone, dalam wawancaranya dengan The Guardian, Senin, 9 Juni 2014.

Dijelaskan Deadman, kabel atau pipa itu memberikan akses langsung yang terhubung ke jaringannya. Kabel ini memungkinkan percakapan pelanggan direkam dan ponsel pelanggan dilacak. Dari 29 negara yang menginginkan penyadapan, 6 negara menjadikan penyadapan sebagai hal yang legal dan persyaratan wajib bagi perusahaan telekomunikasi yang ingin berbisnis di negara tersebut.

Sayangnya Vodafone tidak membeberkan lebih detil, negara mana saja yang meminta akses permanen. Pasalnya Vodafone juga harus melindungi staf mereka di negara tersebut. Pembeberan fakta ini hanya dimaksudkan Vodafone agar pemerintah mau mengubah kebijakan tersebut.

“Jika kami tidak patuh dengan kebijakan ini, pemerintah bisa mencabut lisensi kami untuk beroperasi, mencegah kami untuk memberikan layanan kepada konsumen,” ujarnya.

Menurut Deadman, pipa ini memang ada dan akses langsung ke jaringan itu juga nyata. Selama ini Vodafone telah berdiskusi dengan pemerintah terkait untuk mengakhiri akses tersebut namun buntu.

“Tanpa surat perintah resmi, tidak ada visibilitas eksternal. Jika kami mendapat permintaan masyarakat, pemerintah bisa ditekan. Kami ingin pemerintah memutuskan koneksi kabel itu. Selanjutnya, pemerintah harus memberikan surat perintah dengan kekuatan hukum sebelum melakukan penyadapan lagi,” papar Deadman.

Menurut pengamat dari Privacy International, Gus Hosein hal ini disebutnya sebagai ‘mimpi buruk’ operator. “Saya tidak menyangka bisa serumit ini. Vodafone tergolong berani dan saya harap operator lain bisa mengikuti langkah Vodafone untuk mengungkap kenyataan yang sebenarnya. Hal ini harus dilakukan untuk melawan balik permintaan ilegal pemerintah ,” katanya.

Ribuan Kali

Di Inggris sendiri, kata Vodafone, pemerintahnya telah melakukan permintaan penyadapan pesan dan telepon sebanyak 2.760 kali, serta sebanyak 514.608 permintaan untuk melacak metadata.

Operator telekomunikasi Irlandia menolak untuk mengeluarkan statistik permintaan data, sedangkan Italia lebih blak-blakan. Di Itali, setidaknya ada 140.577 permintaan untuk penyadapan langsung. Di Republik Ceko, permintaan untuk metadata sebanyak 193.504 sedangkan di Australia sebanyak 685.757 permintaan.

Vodafone memperingatkan jika permintaan metadata lebih bermanfaat ketimbang penyadapan langsung. Pasalnya, sangat mungkin untuk bisa mempelajari lebih dalam mengenai individu yang disadap, mulai dari aktivitas, ketertarikan, hubungan, dan lainnya, hanya dengan menganalisa metadata yang diperoleh dari ponsel.

sumber : intelijen.co.id/begini-cara-pemerintah-sadap-telepon-warga/