Original Posted By struCAD►
Kita yang peduli dengan upaya pemberantasan korupsi pasti masih ingat akan sosok
Zhu Rongji, si Wajah Besi yang heroik dalam membasmi korupsi. Pidato inaugurasinya sebagai perdana menteri Cina menjadi termasyhur karena ia minta disediakan peti mati untuk mengubur para koruptor. Melalui ungkapannya yang simbolis,
ia minta disediakan seratus peti mati yang 99 di antaranya akan ia gunakan untuk mengubur pejabat yang melakukan korupsi dan satunya lagi untuk mengubur jasadnya sendiri jika ia melakukan korupsi.
Melalui pidato itu ia hendak bertindak tegas terhadap korupsi: menghukum mati para koruptor. Ia juga bersedia dieksekusi mati jika turut melakukan korupsi. Dunia kemudian tahu,
Zhu benar-benar membuktikan ucapannya. Selama Zhu memimpin pemerintahan Cina (1998–2003), puluhan ribu koruptor dieksekusi mati, sementara ia sendiri terhindar dari eksekusi mati karena memang tak pernah (terbukti) melakukan korupsi.
Zhu memperlihatkan diri sebagai pemimpin pemerintahan yang memiliki komitmen tak tertandingi dalam melakukan pemberantasan korupsi. Demi membebaskan negerinya dari korupsi, ia rela tidak disenangi (oleh sebagian besar pejabat Cina) di dalam negeri dan dikecam (aktivis HAM internasional) di luar negeri. Di tengah banyaknya sikap permusuhan terhadap dirinya, ia tak mengendurkan konsistensinya dalam memberantas korupsi.
Sebagai pribadi, ia pasti mengalami perang batin yang luar biasa dalam menjalankan kebijakan antikorupsinya. Bayangkan saja, akibat kebijakannya, puluhan ribu pejabat –– dan sebagian merupakan koleganya sendiri di Partai Komunis –– dieksekusi mati. “Kematian” massal semacam ini, ditambah kecaman dari para aktivis HAM dunia, tentu menimbulkan kecamuk hebat pada sisi psikologi kemanusiaan seorang Zhu Rongji. Pada puncaknya, semua kemelut itu menyebabkan ia seperti tengah berperang melawan dirinya sendiri.
Namun,
sebagai pemimpin pemerintahan negara, ia lebih terpanggil untuk menanggulangi bahaya besar bernama korupsi yang mengancam rakyat dan negaranya daripada sibuk memikirkan dirinya sendiri. Ia putuskan mengambil tindakan tegas, lugas, nyata, dan mematikan untuk membasmi bahaya itu.
Sejarah mencatat, berkat kebijakannya yang fenomenal itu, Cina selamat dari krisis korupsi –– semula termasuk kelompok negara terkorup di dunia kemudian menempati peringkat 64 (2007) dengan pertumbuhan ekonomi 9% per tahun.
Cina lolos dari kehancuran akibat korupsi dan si Wajah Besi pun berhasil memenangkan perang melawan dirinya sendiri.
Pelajaran yang dapat kita ambil dari Zhu Rongji dalam memerangi korupsi tentu bukan segi hukuman mati yang diberlakukan bagi para pelaku korupsi. Hukuman mati bukanlah faktor utama penentu keberhasilan pemberantasan korupsi. Pelajaran berharga yang dapat kita tarik adalah komitmen tak tergoyahkan dalam memimpin gerakan memberantas korupsi yang diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan nyata dalam memerangi korupsi.
Dalam kasus Zhu Rongji dan Cina, upaya pemberantasan korupsi terutama dilakukan dari dalam birokrasi melalui kepeloporan pemimpin tertinggi pemerintahan. Hukuman mati hanya menjadi instrumen yang digunakan sebagai shock therapy. Pemimpin memberikan teladan dengan tidak melakukan praktik korupsi serta tegas, lugas, konkret, dan konsisten dalam melakukan penindakan terhadap korupsi. Dengan tanpa mengabaikan hukuman berat yang setimpal bagi pelaku korupsi, kita cenderung memilih pencegahan dari dalam melalui kepeloporan pemimpin dalam menindak kejahatan korupsi sebagai solusi yang lebih baik.
Fenomena pemberantasan korupsi ala Zhu Rongji mengingatkan kembali akan sumber terjadinya korupsi: untuk konteks negara, korupsi lazim terjadi di lingkungan birokrasi pemerintahan. Korupsi dapat terjadi di luar birokrasi, tetapi hampir selalu kasusnya terkait dengan birokrasi. Hal ini biasa terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia.
Sebagai sebuah kejahatan, korupsi adalah musuh negara yang wajib dibasmi. Namun, korupsi yang terjadi secara masif dan berlangsung puluhan tahun, seperti yang terjadi di Indonesia, dapat mengacaukan upaya pencegahan dan penanggulangannya. Birokrasi pemerintahan yang bobrok dan sakit parah akibat korupsi masif bertahun-tahun menjadi tak mampu melakukan terapi diri untuk membuatnya sehat kembali.
Ibarat penyakit pada manusia, korupsi adalah penyakit yang menyerang akibat perbuatan keji yang dilakukan diri sendiri. Dan itulah yang sedang terjadi negeri ini, birokrasi pemerintahan menjadi runyam dan sakit akibat perilaku korup yang dilakukannya sendiri. Melalui konspirasi dengan anggota parleman, pengusaha, dan aparat penegak hukum, kaum birokrat melakukan korupsi masif yang membuat birokrasi menjadi sakit parah dan tak kuasa melakukan penyembuhan diri.
Dengan demikian, keinginan birokrasi untuk sembuh dari penyakit kronis korupsi lebih tergantung pada keseriusan dan upaya yang dilakukannya sendiri. Dan demikianlah, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia lebih ditentukan oleh komitmen dan tindakan konkret internal birokrasi pemerintahan untuk bebas dari penyakit korupsi. Upaya dari luar lebih bersifat “pertolongan” saja.
Pemerhati korupsi, Quah (2009), menyatakan,
tanpa kemauan politik dari pemimpin tertinggi birokrasi, gerakan antikorupsi adalah nonsens. Menurut Klittgard (2005), komitmen dan keseriusan politik pemerintah adalah faktor terpenting dalam upaya pemberantasan korupsi. Menjadi tesis yang harus diperhatikan, upaya pemberantasan korupsi di negara kita, yang utama, justru harus dilakukan oleh pemerintah sendiri. Lebih mengerucut lagi, keberhasilan upaya itu ditentukan oleh kepeloporan pemimpin tertinggi pemerintahan pusat dengan dukungan para pemimpin pemerintahan daerah.
Itu artinya, untuk keberhasilan pemberantasan korupsi, kita membutuhkan kepala negara (presiden) serta para kepala daerah (gubernur, walikota, dan bupati) yang tidak hanya mampu memberi teladan dengan kepemimpinan yang bebas dari korupsi, melainkan juga memiliki komitmen kuat untuk membasmi korupsi serta tegas, lugas, konsisten, tak pandang bulu, dan konkret dalam melakukan penindakan terhadap kejahatan korupsi. Persyaratan ini mutlak diperlukan untuk upaya pencegahan korupsi dari dalam birokrasi. Adapun untuk upaya penanggulangan korupsi dari luar, kita dapat mengoptimalkan fungsi dan wewenang lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK.
Melakukan pemberantasan korupsi dari dalam birokrasi memang akhirnya seperti perang melawan diri sendiri. Selain harus menundukkan emosi yang berkecamuk dalam hati sanubari sendiri, itu juga berarti bertarung melawan institusi dan anak buah sendiri sehingga di sana akan terjadi benturan keras dengan orang-orang yang selama ini sudah dikenal dengan baik: teman separtai, sahabat curhat, atau bahkan saudara dan kerabat sendiri. Namun, itulah harga mahal yang harus dibayar untuk membasmi sebuah kejahatan yang puluhan tahun telanjur mengakar kuat dalam kehidupan.
