TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Secara mengejutkan, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengirim pesan penolakannya terhadap kandidat calon Presiden (Capres) tertentu.

Dalam wawancara di Youtube yang dikutip Tribunnews.com, Rabu (7/5/2014), SBY mengaku tidak akan mendukung Capres yang janjinya muluk-muluk yang pada akhirnya jika terpilih nanti tidak bisa membawa manfaat nyata bagi seluruh rakyat.

SBY lalu mencontohlan soal janji seorang Capres saat kampanye yang ingin menasionalisasi seluruh aset asing di Indonesia. 
"Selama ini (janji Capres) yang berbahaya misalnya Calon Presiden yang mengatakan kalau saya terpilih menjadi presiden maka semua aset asing dinasionalisasi, kita ambilalih," kata SBY.

Barangkali, menurut SBY, dengan retorika seperti itu dianggap oleh rakyat sebagai calon pemimpin tegas dan hebat karena nasionalismenya tinggi. Namun kalau yang bersangkutan terpilih menjadi presiden lalu bagaimana menasionalisasi semua aset asing yang perjanjiannya dilakukan sejak era Presiden Soekarno dan era Presiden Soeharto hingga sekarang.

"Kalau hari ini semua aset asing di Indonesia itu dinasionalisasi  maka besok kita akan dituntut di arbitrase internasional, lusa kita bisa kalah dan kalahnya kita itu akan memporak-porandakan perekonomian dan dampaknya akan dahsyat," kata SBY.

Karena itu, SBY menegaskan kalau ada Capres yang bersikukuh mengatakan mau menasionalisasi aset asing di Indonesia maka dia tidak akan memilihnya dan tidak akan mendukung sebab dampaknya membawa malapetaka di negeri ini. Nah siapa kandidat Capres yang dimaksudkan SBY?

Yang jelas dalam pemberitaan New York Times pada 26 Maret 2014 lalu  Prabowo Subianto dianggap mengancam kepentingan Amerika Serikat (AS) di Indonesia jika terpilih presiden sebab AS punya banyak perusahaan besar yang ada di Indonesia. 

Seperti diketahui bahwa Amerika Serikat memiliki banyak perusahaan besar dunia di Indonesia seperti Freeport di Papua.

"Prabowo lulusan program pelatihan militer Amerika pada tahun 1980 dan merupakan pengagum Amerika Serikat telah  bertahun-tahun lamanya ingin bertemu dengan para pejabat tingkat tinggi Amerika namun sejauh ini Amerika Serikat masih keberatan," tulis Joe Cochrane di New York Times, 26 Maret 2014, lalu.

SUMUR