Akibat Klaim Natuna Oleh Tiongkok, TNI Siap Gelar Pasukan

Satu lagi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diklaim asing. Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah mengklaim wilayah perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau ke dalam peta wilayah RRT.

Klaim sepihak ini terkait sengketa Kepulauan Spratly dan Paracel antara Tiongkok dan Filipina.

Masekal Pertama TNI Fahru Zaini menegaskan, akibat klaim terhadap perairan Natuna oleh Tiongkok, TNI siap gelar pasukan bila terjadi sesuatu di wilayah tersebut.

"Yang dilakukan oleh Tiongkok ini menyangkut zona wilayah NKRI. Untuk itu, kami datang ke Natuna ingin melihat secara nyata strategi komponen utama pertahanan NKRI, yaitu TNI, terutama dalam kemampuan, kekuatan dan gelar pasukan bila terjadi sesuatu di wilayah ini," tegas Fahru.

Dijelaskannya, Tiongkok telah menggambar peta sebagian perairan Natuna di wilayah Laut Tiongkok Selatan masuk ke peta wilayahnya dengan sembilan dash line atau garis terputus. Bahkan dalam paspor terbaru milik warga Tiongkok juga sudah dicantumkan.

"Sengketa ini akan berdampak besar terhadap keamanan laut Natuna," ungkapnya.

Menurutnya, bukan hanya wilayah Indonesia saja yang dipetakan oleh Tiongkok, tetapi juga negara lain yang berbatasan dengan perairan Laut Tiongkok Selatan seperti, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, serta Thaiwan.

"Namun Tiongkok tidak mau berterus terang terhadap koordinat mana yang masuk wilayah mereka," ujarnya.

Dalam rangka terjaganya keutuhan NKRI, tegas dia, kebhinekaan kebangsaan di wilayah terdepan seperti Kabupaten Natuna perlu diperkokoh.

"Wilayah yang berada di perbatasan, seperti Kabupaten Natuna, persatuan dan kesatuan antarwarga maupun etnis, perlu diperkokoh. Persatuan antarwarga perlu dijunjung tinggi, ini dimaksudkan supaya tak mudah disusupi atau diadu domba oleh negara lain," ujarnya.

Ia mengatakan letak Indonesia sangat strategis, baik lautnya maupun udaranya. Setiap hari selalu ramai dilewati oleh kapal maupun pesawat negara lain.

"Dari letak yang bagus ini, bisa menjadi keuntungan, bahkan juga kerugian, itu tergantung kita dalam mengimpletasikannya dalam bernegara, NKRI adalah harga mati," tuturnya.

[URL="http://nasional.inilah..com/read/detail/2082353/klaim-natuna-oleh-tiongkok-tni-siap-gelar-pasukan"]sumber[/URL]

Kemko Polhukam Sebut Tiongkok Klaim Wilayah Natuna

Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah mengklaim wilayah perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau ke dalam peta wilayah negeri Panda tersebut.

Klaim sepihak ini terkait sengketa Kepulauan Spratly dan Paracel antara Tiongkok dan Filipina.

"Sengketa ini akan berdampak besar terhadap keamanan laut Natuna," kata Asisten Deputi I Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Bidang Dokrin Strategi Pertahanan, Masekal Pertama TNI Fahru Zaini saat berkunjung ke Natuna, Rabu (12/3).

Ia menjelaskan, Tiongkok telah menggambar peta sebagian perairan Natuna di wilayah Laut Tiongkok Selatan masuk ke peta wilayahnya dengan sembilan dash line atau garis terputus. Bahkan dalam paspor terbaru milik warga Tiongkok juga sudah dicantumkan.

"Yang dilakukan oleh Tiongkok ini menyangkut zona wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu, kami datang ke Natuna ingin melihat secara nyata strategi komponen utama pertahanan NKRI, yaitu TNI, terutama dalam kemampuan, kekuatan dan gelar pasukan bila terjadi sesuatu di wilayah ini," jelasnya.

Menurut dia, bukan hanya wilayah Indonesia saja yang dipetakan oleh Tiongkok, tetapi juga negara lain yang berbatasan dengan perairan Laut Tiongkok Selatan seperti, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, serta Thaiwan.

"Namun Tiongkok tidak mau berterus terang terhadap koordinat mana yang masuk wilayah mereka," katanya.

sumber

TNI akan tambah kekuatan di Natuna


Kamis, 27 Februari 2014 09:40 WIB | 257 Views

Pewarta: Rini Utami
Beijing (ANTARA News) - Tentara Nasional Indonesia (TNI) berencana menambah kekuatan di sekitar perairan Natuna sebagai salah satu wilayah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekaligus mengantisipasi instabilitas di Laut China Selatan.

"Penambahan dan pengerahan kekuatan di Natuna juga untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan 'rembesan-rembesan' akibat instabilitas di Laut China Selatan," ungkap Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menjawab Antara di sela-sela kunjungan lima harinya di China.

Ia menuturkan penambahan kekuatan itu meliputi kekuatan di darat, laut dan udara. "Seperti misalnya peningkatan status pangkalan angkatan laut menjadi pangkalan utama angkatan laut dan seterusnya," kata Moeldoko.

Pulau Natuna dengan luas daratan 2.631 kilometer persegi, di utara berbatasan dengan peraiaran Vietnam, dan wilayah timurnya berbatasan dengan Malaysia Timur, Kalimantan Barat dan Brunei Darussalam.

Sementara itu, di barat Pulau Natuna dengan luas lautan 262.156 kilometer persegi berbatasan dengan Semenanjung Malaysia bagian barat. "Posisi geografi yang strategis ini, bisa dijadikan pangkalan oleh musuh, sebelum masuk ke wilayah RI," kata Panglima TNI.

Karena itu, lanjut dia, penambahan dan penempatan kekuatan yang proposional di Natuna perlu dilakukan sebagai sistem peringatan dini bagi Indonesia dan TNI, sekaligus dalam mengantisipasi dampak instabilitas di Laut China Selatan.

"TNI senantiasa memantau setiap perkembangan di Laut China Selatan, dan siap mengantisipasi apapun akibat dari instabilitas di wilayah tersebut," kata Panglima TNI menegaskan.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi Pusat Militer China Fan Changlong menegaskan China menentang upaya internasionalisasi persoalan di Laut China Selatan, termasuk campur tangan pihak luar, khususnya Amerika Serikat.

China, lanjut dia, akan berupaya memelihara dan menjaga stabilitas kawasan di Asia Pasifik termasuk di Laut China Selatan dengan menyelesaikan persoalan melalui mekanisme dialog bilateral dengan negara yang bersengkata dengan China di wilayah itu.

China mengklaim sekitar 90 persen dari 3,5 juta kilometer persegi Laut China Selatan, yang bersinggungan dengan Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam dan Taiwan.

Tidak itu saja, China juga berencana menetapkan Zona Indentifikasi Pertahahan Udara (ADIZ) di Laut China Selatan. Hal tu mendapat reaksi keras dari Amerika Serikat dan menyebut ide Beijing itu sebagai ide buruk.

Sebelumnya China juga menetapkan Zona Indentifikasi Pertahanan Udara di Laut China Timur yang mendapat kecaman dari Washington, Tokyo dan Seoul.
Editor: Unggul Tri Ratomo

Panglima TNI Peringatkan Australia Untuk Tidak Kirim Lagi 'Manusia Perahu'

Jakarta - Panglima TNI Moeldoko memperingatkan Australia untuk tidak lagi mengirim para imigran gelap yang mencari suaka di Australia dikembalikan ke Indonesia dengan menggunakan sekoci oranye yang keren.

"Panglima tentara Australia sudah berjanji bahwa tidak akan pernah melakukannya lagi, kalau mereka melakukan lagi, protes saya akan lebih keras lagi," tega Moeldoko ditemui usai menghadiri acara The 14th Annual Citi Economic and Political Outlook Indonesia: The Next Chapter, di Ballroom Four Seasons Hotel, Kuningan, Jakarta, Rabu (16/4/2014).

Moeldoko tidak mengungkapkan protes keras seperti apa yang akan dilakukannya, jika Australia mengulangi pengiriman 'manusia perahu' ke Indonesia. Namun ia memastikan banyak bentuk protes keras yang akan dilakukannya.

"Bahkan saat Australia mengirim manusia perahu dengan sekoci, panglima TNI Australia ini sekali bertemu dengan saya, saya kuliahin dia, saya tegaskan kami tidak dengan hal itu," ucapnya.

Namun ia mengakui, untuk mengantisipasi hal tersebut tidak terjadi lagi, diperlukan pengawasan perairan Indonesia dengan ketat.

"Tapi, luasnya wilayah dan panjangnya garis pantai itu juga tidak mudah bagi TNI untuk mengawasi, karena keterbatasan alusista. Tapi, yang jauh lebih penting, rasa saling menghormati atas teritorial negara masing-masing itu yang lebih bagus," tutupnya.

sumber

Analisis Pembelian F 35 Oleh Australia

Keputusan pemerintah Australia tersebut akan merubah balance of power, khusus kekuatan udara di kawasan Asia Tenggara. Sebagaimana diketahui, Amerika juga memberikan kebebasan kepada Pasukan Bela Diri Jepang dengan perkuatan pesawat serupa.

Australia sebagai sekutu AS dikawasan Asia Tenggara memang harus meningkatkan kemampuan gempur serta pertahanan udaranya, karena perkiraan perkembangan geopolitik dan geostrategi dikawasan Laut China Selatan. Tiongkok pada masa depan akan menjadi negara yang sangat diperhatikan oleh AS serta sekutunya. Sehingga Presiden Barack Obama melakukan perubahan kebijakan luar negeri dengan "strategic rebalancing" dan menggeser kekuatan tempurnya kekawasan Asia Pasifik yang disebut sebagai poros.

Dengan keputusan pembelian tiga skadron F-35 itu maka Australia pada Tahun 2020 akan mempunyai kekuatan serta kemampuan udara yang lebih unggul dibandingkan Indonesia. Pesawat F-35 yang dikenal anti radar serta pesawat Growler berkemampuan jamming akan menjadi kekuatan udara terunggul di antara negara-negara Asia Tenggara. Disamping itu, F-35 merupakan pesawat berkemampuan stealth yang dapat membawa bom pintar akan mampu menyusup ke wilayah manapun hingga garis belakang pertahanan sebuah negara.

Kondisi ini yang mampu merubah balance of power di kawasan, sehingga semakin jelas terjadi perbedaan kekuatan udara dengan Indonesia (TNI AU). Saat ini dengan kepemilikan pesawat Sukhoi 27 dan Sukhoi 30, kemampuan pesawat tempur TNI AU berada diatas kemampuan pesawat tempur Australia (RAAF) super hornet sekalipun.

Ini dibuktikan pada saat latihan bersama Pitch Black pada Tahun 2011. Para ahli strategi militer Australia membuat pernyataan mengejutkan, bahwa apabila terlibat pertempuran udara, para penerbang RAAF akan ditembak jatuh oleh penerbang TNI AU sebelum mereka sadar.

Nah, dengan rencana Australia itu, nampaknya TNI AU harus memikirkan renstra-renstra mendatang apabila akan melakukan pengadaan pesawat tempur baru. Indonesia dengan kemampuan TNI AU yang sudah mengoperasikan Sukhoi, hanya membutuhkan selangkah lagi untuk dapat memiliki pesawat tempur canggih Rusia lainnya generasi yang lebih maju, seperti Sukhoi-35 dan jet tempur T-50 PAK FA (Prospective Airborne Complex of Frontline Aviation) yang juga berkemampuan siluman. Harga jet tempur Rusia harganya jauh lebih murah dibandingkan F-35 yang harganya mencapai US$ 95 juta perbuahnya (belum termasuk senjata).

Walaupun kita mengetahui bahwa keputusan pembelian JSF untuk RAAF dalam rangka pembangunan kekuatan jaringan AS dan sekutunya dalam mengantisipasi sikon di Laut China Selatan, paling tidak TNI AU sebaiknya mulai memikirkan agar keseimbangan tetap terjaga. Tidak dalam arti perlombaan senjata, tetapi paling tidak dengan harapan ekonomi membaik dari pemerintahan baru, kita juga mampu menyeimbangkannya. Paling tidak Sukhoi-35 adalah pilihan terbaiknya.

Dengan demikian pada saatnya nanti, tidak ada negara yang "nose up" kepada Indonesia. Daya kepruk udara memang harus tetap dijaga. Semoga bermanfaat
oleh : Marsdya (purn) Prayitno Ramelan