Anggota Fraksi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari menjelaskan penjualan aset negara yang dilakukan Megawati Soekarnoputri saat menjabat sebagai Presiden termasuk legal.

Menurut Eva Kusuma Sundari,dasar kebijakan Megawati dalam penjualan aset negara tersebut, karena posisi Megawati sebagai Presiden periode 2002-2004 sebagai mandataris MPR melaksanakan perintah GBHN termasuk soal privatisasi dalam pemerintahannya. “Intinya penjualan Indosat legal karena perintah TAP MPR-nya dan legitimate karena krisis ekonomi teratasi. Meski Presiden sudah melunasi utang IMF, tapi harus melaksanakan LOI (Letter of Intent) IMF zaman Soeharto (1 LOI) dan zaman Gus Dur (4 LOI),” kata Eva di Jakarta (28/3).

Eva menilai, selain itu, keputusan Megawati menjual aset didasari atas Tap MPR No X/2001 karena ingin percepatan mengatasi krisis ekonomi dengan menyusun rencana penjualan aset. Atas dasar itulah, PDI Perjuangan tidak mau menggubris tudingan yang dialamatkan politikus PKS Fahri Hamzah di akun twitternya.Eva menegaskan tudingan Fahri Hamzah tidak akan mengganggu agenda politik di 2014.

“PDIP tidak akan terpengaruh oleh strategi lawan yang menyerang, menyindir bahkan menuding karena instruksi partai white campaign, rasional, kontekstual, dan bermartabat, termasuk tidak menyerang pribadi. Serangan udara melalui sosmed (sosial media) akan dilayani secara proporsional dan rasional, tetapi tidak menggeser tujuan kampanye pileg yaitu menang sebanyak-banyaknya,” tegas Eva

Sumber

Legal ya, jualin aja aset indo terus