- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
[Salam Santun 3 Triliun] Jokowi Tak Ingin KPK Usut Kasus Transjakarta Berkarat
TS
megajo
[Salam Santun 3 Triliun] Jokowi Tak Ingin KPK Usut Kasus Transjakarta Berkarat
Kasus Bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) berkarat dan rusak terus bergulir. Setelah menyelidiki kasus tersebut selama empat pekan, akhirnya Kepala Inspektorat Provinsi (Inprov) DKI Jakarta Franky Mangatas Pandjaitan mengaku ada kelalaian saat penerimaan puluhan unit bus tersebut.
Keterangan tersebut diperoleh setelah Inspektorat DKI memeriksa sejumlah pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI. Diantaranya mantan Kadishub DKI, Udar Pristono dan Sekretaris Dishub Dradjat Adhyaksa.
“Memang kita periksa semuanya, termasuk Pristono dan Dradjat. Dari hasil pemeriksaan kami, ditemukan adanya kelalaian dalam penerimaan barang. Karena barang yang diterima tidak melalui pemeriksaan terlebih dahulu,” ujar Franky saat dihubungi wartawan, Kamis (6/3).
Franky mengakui laporan yang disampaikannya kepada Gubernur DKI, Joko Widodo berupa laporan setebal 10 halaman. Sayangnya, Franky enggan mengungkapkan isi laporan tersebut.
“Lha Pak Gubernur saja tidak mau mengungkapkan isi laporan hasil pemeriksaan kami, masa saya lancang mengungkapkan laporan itu kepada publik," ungkapnya.
Franky pun menyayangkan bila hasil pemeriksaan tersebut bisa bocor ke media. Karena menurutnya laporan tersebut seharusnya hanya bisa dibaca oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo saja.
"Lagi pula itu hasil pemeriksaan internal, bukan untuk konsumsi umum. Makanya saya heran, kenapa hasil pemeriksaan itu bisa diketahui media. Seharusnya tidak boleh,” jelasnya.
Dari hasil laporan tersebut, Franky menyarankan agar Pemprov DKI melakukan pemeriksaan lebih rinci lagi. Terkait mengapa Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI dipilih dan bukan BPK atau KPK sebagai lembaga yang menyelidiki kasus ini menurutnya adalah keputusan dari Jokowi sendiri.
“Jadi kita sarankan kasus ini harus dilakukan pemeriksaan lebih rinci dan mendalam. Dan Pak Jokowi memutuskan meminta BPKP untuk melakukan saran kami tersebut. Jadi yang memutuskan BPKP terlibat bukan Inprov tetapi Pak Jokowi. Kami hanya menyarankan kasus ini didalami saja,” jelasnya. [rus]
http://jakartabagus.rmol.co/read/201...arta-Berkarat-
Mantan Tim Sukses Jadi Makelar, Jokowi Salahkan Proses Lelang
AKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, kelemahan pengadaan barang dan jasa melalui proses lelang adalah kemunculan makelar. Salah satunya pada pengadaan ratusan transjakarta dan bus kota terintegrasi busway (BKTB) pada APBD tahun 2013.
"Lelang itu risikonya banyak. Yang menang bisa tetangga, bisa kawan, bisa juga musuh saya," ujar Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (10/3/2014) siang.
Jokowi menegaskan, sejak awal menjabat sebagai Gubernur DKI, ia telah mewanti-wanti kepada kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) untuk berhati-hati jika ada seseorang yang mengaku kenal dan dekat dengannya datang untuk meminta mengurus proyek tertentu.
"Kan banyak yang bilang, saya orang dekat Jokowi, saya keluarga dekat Jokowi, temannya Jokowi, ada juga yang bawa nama tim sukses Jokowi. Hati-hati itu," lanjut Jokowi.
Jokowi mengaku kewalahan terhadap aktivitas oknum itu. Pasalnya, Jokowi mengaku tidak mungkin memantau satu per satu kenalannya, keluarganya, atau bahkan mantan tim suksesnya. Terlebih lagi, jumlah tim suksesnya, baik di Surakarta maupun di DKI Jakarta, berjumlah ribuan.
Solusinya, Jokowi menegaskan untuk menyerahkan kasus itu ke ranah hukum. "Kalau ada yang melanggar, kita gebug," ujarnya.
Munculnya nama seorang mantan anggota tim sukses Jokowi ketika dia masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta tersebut berawal dari pemberitaan salah satu media massa nasional. Di dalam artikel itu disebutkan, sang oknum ditengarai menjadi makelar dalam pengadaan bus.
Sebanyak 5 dari 90 transjakarta dan 10 dari 18 BKTB yang didatangkan Pemprov DKI terbukti mengalami kerusakan beberapa komponen. Misalnya, banyak komponen berkarat dan berjamur, sementara beberapa instalasi tampak tidak dibaut. Bahkan, ada bus yang tidak dilengkapi dengan fanbelt mesin dan AC.
Akibat kondisi tersebut, beberapa bus tidak dioperasikan meskipun sudah diluncurkan oleh Jokowi beberapa waktu lalu. Banyak mesin bus yang cepat panas, mesin sulit dinyalakan, dan proses kelistrikan yang sulit karena korosi di kepala aki. Bahkan, ada bus yang tabung pendingin mesinnya tiba-tiba meledak.
Setelah diusut, ditemukan juga kejanggalan dalam proses pengadaan bus. Pihak yang mendatangkan bus, yakni PT San Abadi, bukan pemenang tender. Terungkap bahwa PT San Abadi merupakan subkontrak PT Saptaguna Dayaprima, salah satu dari lima pemenang tender.
Hal ini dipertanyakan karena situasi tersebut memungkinkan adanya penggelembungan dana anggaran tender. Kasus itu telah ditangani Inspektorat Pemprov DKI Jakarta. Beberapa pejabat yang terlibat pengadaan bus telah diperiksa, antara lain mantan Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono dan Sekretaris Dinas Perhubungan Drajat Adhyaksa.
http://lipsus.kompas.com/gebrakan-jo....Proses.Lelang
Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melakukan penyelidikan terkait pengadaan bus TransJakarta oleh Pemprov DKI Jakarta. Penyelidikan sudah dimulai sejak bulan Februari.
"Benar, Kejagung telah melakukan tindakan penyelidikan terhadap adanya laporan dugaan mark up dalam pengadaan bus Transjakarta pada Dinas Perhubungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta tahun 2013," ujar Kapuspenkum Setia Untung Arimuladi saat dihubungi, Kamis (13/3/2014).
Untung mengatakan, penyelidikan itu berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Print-43/F.2/Fd.1/02/2014, tertanggal 26 Februari 2014. Dia menyebutkan, sejauh ini jaksa sudah memeriksa pihak-pihak untuk dimintai keterangan terkait pengadaan bus asal China itu.
"Adapun pihak-pihak yang hadir masih dalam tahap dimintai keterangan. Penyelidikan dilakukan oleh tim jaksa penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU," paparnya.
Namun, dia tidak menyebutkan secara detil siapa saja yang diperiksa terkait pengadaan bus yang membuat Wagub DKI Ahok geram itu. Untung juga mengatakan, jaksa akan memeriksa semua pihak yang dianggap bertanggungjawab atas pengadaan bus itu.
"Semua pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut akan dimintai keterangan," ucapnya.
Permasalahan terkait bus TransJakarta ini menyeruak ketika Dishub DKI mendatangkan sejumlah bus baru. Ternyata, bus yang didatangkan dari China kualitasnya tidak sesuai spesifikasi, bahkan beberapa bus sudah berkarat di beberapa bagian.
http://news.detik.com/read/2014/03/1...eriksa?9922022
aneh....., padahal tipikor kewenangan KPK. malah kejakgung yang diminta periksa
sudah jelas ada kelalaian di proyek pengadaan busway 3 triliun ini, mafianya juga disusupkan di dalam organda juga seperti yang dikeluhkan ahok, itu timses dia sendiri..... malah sekarang kasus korupsinya ditangani sama kejaksaan
cukup puisi prabowo untuk kasus ini
Keterangan tersebut diperoleh setelah Inspektorat DKI memeriksa sejumlah pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI. Diantaranya mantan Kadishub DKI, Udar Pristono dan Sekretaris Dishub Dradjat Adhyaksa.
“Memang kita periksa semuanya, termasuk Pristono dan Dradjat. Dari hasil pemeriksaan kami, ditemukan adanya kelalaian dalam penerimaan barang. Karena barang yang diterima tidak melalui pemeriksaan terlebih dahulu,” ujar Franky saat dihubungi wartawan, Kamis (6/3).
Franky mengakui laporan yang disampaikannya kepada Gubernur DKI, Joko Widodo berupa laporan setebal 10 halaman. Sayangnya, Franky enggan mengungkapkan isi laporan tersebut.
“Lha Pak Gubernur saja tidak mau mengungkapkan isi laporan hasil pemeriksaan kami, masa saya lancang mengungkapkan laporan itu kepada publik," ungkapnya.
Franky pun menyayangkan bila hasil pemeriksaan tersebut bisa bocor ke media. Karena menurutnya laporan tersebut seharusnya hanya bisa dibaca oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo saja.
"Lagi pula itu hasil pemeriksaan internal, bukan untuk konsumsi umum. Makanya saya heran, kenapa hasil pemeriksaan itu bisa diketahui media. Seharusnya tidak boleh,” jelasnya.
Dari hasil laporan tersebut, Franky menyarankan agar Pemprov DKI melakukan pemeriksaan lebih rinci lagi. Terkait mengapa Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI dipilih dan bukan BPK atau KPK sebagai lembaga yang menyelidiki kasus ini menurutnya adalah keputusan dari Jokowi sendiri.
“Jadi kita sarankan kasus ini harus dilakukan pemeriksaan lebih rinci dan mendalam. Dan Pak Jokowi memutuskan meminta BPKP untuk melakukan saran kami tersebut. Jadi yang memutuskan BPKP terlibat bukan Inprov tetapi Pak Jokowi. Kami hanya menyarankan kasus ini didalami saja,” jelasnya. [rus]
http://jakartabagus.rmol.co/read/201...arta-Berkarat-
Quote:
Mantan Tim Sukses Jadi Makelar, Jokowi Salahkan Proses Lelang
AKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, kelemahan pengadaan barang dan jasa melalui proses lelang adalah kemunculan makelar. Salah satunya pada pengadaan ratusan transjakarta dan bus kota terintegrasi busway (BKTB) pada APBD tahun 2013.
"Lelang itu risikonya banyak. Yang menang bisa tetangga, bisa kawan, bisa juga musuh saya," ujar Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (10/3/2014) siang.
Jokowi menegaskan, sejak awal menjabat sebagai Gubernur DKI, ia telah mewanti-wanti kepada kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) untuk berhati-hati jika ada seseorang yang mengaku kenal dan dekat dengannya datang untuk meminta mengurus proyek tertentu.
"Kan banyak yang bilang, saya orang dekat Jokowi, saya keluarga dekat Jokowi, temannya Jokowi, ada juga yang bawa nama tim sukses Jokowi. Hati-hati itu," lanjut Jokowi.
Jokowi mengaku kewalahan terhadap aktivitas oknum itu. Pasalnya, Jokowi mengaku tidak mungkin memantau satu per satu kenalannya, keluarganya, atau bahkan mantan tim suksesnya. Terlebih lagi, jumlah tim suksesnya, baik di Surakarta maupun di DKI Jakarta, berjumlah ribuan.
Solusinya, Jokowi menegaskan untuk menyerahkan kasus itu ke ranah hukum. "Kalau ada yang melanggar, kita gebug," ujarnya.
Munculnya nama seorang mantan anggota tim sukses Jokowi ketika dia masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta tersebut berawal dari pemberitaan salah satu media massa nasional. Di dalam artikel itu disebutkan, sang oknum ditengarai menjadi makelar dalam pengadaan bus.
Sebanyak 5 dari 90 transjakarta dan 10 dari 18 BKTB yang didatangkan Pemprov DKI terbukti mengalami kerusakan beberapa komponen. Misalnya, banyak komponen berkarat dan berjamur, sementara beberapa instalasi tampak tidak dibaut. Bahkan, ada bus yang tidak dilengkapi dengan fanbelt mesin dan AC.
Akibat kondisi tersebut, beberapa bus tidak dioperasikan meskipun sudah diluncurkan oleh Jokowi beberapa waktu lalu. Banyak mesin bus yang cepat panas, mesin sulit dinyalakan, dan proses kelistrikan yang sulit karena korosi di kepala aki. Bahkan, ada bus yang tabung pendingin mesinnya tiba-tiba meledak.
Setelah diusut, ditemukan juga kejanggalan dalam proses pengadaan bus. Pihak yang mendatangkan bus, yakni PT San Abadi, bukan pemenang tender. Terungkap bahwa PT San Abadi merupakan subkontrak PT Saptaguna Dayaprima, salah satu dari lima pemenang tender.
Hal ini dipertanyakan karena situasi tersebut memungkinkan adanya penggelembungan dana anggaran tender. Kasus itu telah ditangani Inspektorat Pemprov DKI Jakarta. Beberapa pejabat yang terlibat pengadaan bus telah diperiksa, antara lain mantan Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono dan Sekretaris Dinas Perhubungan Drajat Adhyaksa.
http://lipsus.kompas.com/gebrakan-jo....Proses.Lelang
Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melakukan penyelidikan terkait pengadaan bus TransJakarta oleh Pemprov DKI Jakarta. Penyelidikan sudah dimulai sejak bulan Februari.
"Benar, Kejagung telah melakukan tindakan penyelidikan terhadap adanya laporan dugaan mark up dalam pengadaan bus Transjakarta pada Dinas Perhubungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta tahun 2013," ujar Kapuspenkum Setia Untung Arimuladi saat dihubungi, Kamis (13/3/2014).
Untung mengatakan, penyelidikan itu berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Print-43/F.2/Fd.1/02/2014, tertanggal 26 Februari 2014. Dia menyebutkan, sejauh ini jaksa sudah memeriksa pihak-pihak untuk dimintai keterangan terkait pengadaan bus asal China itu.
"Adapun pihak-pihak yang hadir masih dalam tahap dimintai keterangan. Penyelidikan dilakukan oleh tim jaksa penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU," paparnya.
Namun, dia tidak menyebutkan secara detil siapa saja yang diperiksa terkait pengadaan bus yang membuat Wagub DKI Ahok geram itu. Untung juga mengatakan, jaksa akan memeriksa semua pihak yang dianggap bertanggungjawab atas pengadaan bus itu.
"Semua pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut akan dimintai keterangan," ucapnya.
Permasalahan terkait bus TransJakarta ini menyeruak ketika Dishub DKI mendatangkan sejumlah bus baru. Ternyata, bus yang didatangkan dari China kualitasnya tidak sesuai spesifikasi, bahkan beberapa bus sudah berkarat di beberapa bagian.
http://news.detik.com/read/2014/03/1...eriksa?9922022
aneh....., padahal tipikor kewenangan KPK. malah kejakgung yang diminta periksa
sudah jelas ada kelalaian di proyek pengadaan busway 3 triliun ini, mafianya juga disusupkan di dalam organda juga seperti yang dikeluhkan ahok, itu timses dia sendiri..... malah sekarang kasus korupsinya ditangani sama kejaksaan
cukup puisi prabowo untuk kasus ini
Quote:
Diubah oleh megajo 25-03-2014 04:45
0
6.5K
78
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan