Rabu, 26 Maret 2014 | 21:23 WIB



JAKARTA, KOMPAS.com — Duta Anti-perbudakan Migrant Care Melanie Subono mengatakan, pemerintah seharusnya bertanggung jawab dengan membayar tunai uang darah atau diat Rp 21 miliar bagi tenaga kerja Indonesia (TKI), Satinah, yang terancam hukuman mati di Arab Saudi. Satinah terlibat dalam kasus pembunuhan majikannya.

Menurut Melanie, tingginya diat untuk Satinah karena kelalaian pemerintah.

"Ini kan salah pemerintah, ya bayar dong. Punya APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Rp 83 triliun, tapi Rp 21 miliar enggak bisa, come on. Jalan-jalan naik pesawat bisa," kata Melanie dalam jumpa pers di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Rabu (26/3/2014) siang.

Ia mengatakan, awalnya pada 2011 lalu, diat Satinah sebesar Rp 1,25 miliar. Namun, saat itu, pemerintah tak langsung membantu pembayarannya hingga akhirnya melonjak hingga Rp 21 miliar.

"Tahun 2011 diat Satinah hanya Rp 1,25 miliar lalu dinaikin seperti sekarang. Itu dicuekin pemerintah jadi begitu (naik). Jadi siapa yang bodoh kalau begitu?"

Melanie juga menyayangkan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang hanya berkirim surat dengan Raja Arab Saudi. Alasannya, batas waktu pelunasan diat Satinah sudah semakin dekat.

"Orang sudah mepet, kalau dia kirim surat dan merasa cukup (waktunya) ya enggak apa-apa. Kalau sekarang buang waktu banget," kata Melanie.

Sebelumnya, Presiden menanggapi tingginya desakan masyarakat terhadap pembebasan Satinah. SBY mempertanyakan apakah diat tersebut benar-benar perlu diberikan.

"Ini sedang kami negosiasikan urusan Satinah, (diat) mencapai di atas Rp 20 miliar. Rakyat harus tahu, apakah negara harus menanggung terus? Puluhan miliar dikeluarkan. Bagaimana keadilannya dengan rakyat di dalam negeri? Mari bicarakan baik-baik," kata Presiden saat membuka rapat terbatas di kantor kepresidenan, Rabu siang.

Presiden mengatakan, pemerintah saat ini berusaha keras untuk membebaskan Satinah dari hukuman mati. Namun, Presiden juga meminta agar para tenaga kerja Indonesia (TKI) menjaga perilakunya agar tidak sampai terkena perkara hukum.