JAKARTA, KOMPAS.com —Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki TP mengaku kecewa dengan sikap Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Wiriyatmoko yang kembali menghambat birokrasi sumbangan bus oleh perusahaan swasta. Menurut dia, seharusnya, jika ada perusahaan yang menyumbang bus, langsung diterima tanpa dikenakan birokrasi yang berbelit.

"Saya bilang kecewa sekali sama sikap Anda (Wiriyatmoko). Kalau jadi gubernur, gue copot Wiriyatmoko dari Plt Sekda dan Asisten Pembangunan (Asbang),"
kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Selasa (25/3/2014).

Basuki mengatakan, ia telah merekomendasi usulannya tersebut kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Namun, ia belum mendapat respons. Basuki menyadari jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI tidak dapat membuat sebuah kebijakan dan tidak dapat mencopot jabatan para pejabat DKI. Hasrat terpendamnya itu baru dapat terlaksana jika Basuki telah menjabat sebagai gubernur DKI.


Kekecewaannya kepada Wiriyatmoko disebabkan pada pertemuan pertama antara Pemprov DKI dan tiga perusahaan penyumbang bus. Basuki menjanjikan sumbangan dapat diterima dalam waktu beberapa hari saja. Karena tiga perusahaan yang terdiri dari PT Telekomunikasi Seluler Indonesia, PT Rodamas, dan PT Ti-Phone Mobile Indonesia telah menyumbang 30 unit bus sejak enam hingga delapan bulan yang lalu.

Di dalam nota dinas, Wiriyatmoko menyampaikan tindak lanjut kesepakatan bersama penyediaan unit bus transjakarta oleh pihak ketiga (perusahaan swasta). Disebutkan, pajak reklame yang harus dibayar perusahaan mencapai Rp 346.750.000 per tahun. Basuki terkejut melihat nilai pajak yang fantastis dikenakan pada tiga perusahaan Itu.

Emosinya semakin meluap mengetahui Plt Sekda sedang memproses surat verbal kepada Kemendagri. Ia mengatakan, proses yang rumit itu mempersulit dan memperpanjang waktu bus sumbangan diterima oleh Pemprov DKI. Menurut Basuki, banyak "jebakan batman" dalam nota dinas yang diberikan Plt Sekda