Yusril Ihza Mahendra ingatkan kembalinya militer ke panggung politik

lensaindonesia..com: Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra mengingatkan kemungkinan kembalinya militer dalam kancah politik nasional. Bahkan, militer berpeluang menguasai pucuk kekuasaan Indonesia.

Hal itu, menurut Yusril Ihza Mahendra, dipicu atas krisis legitimasi konstitusi menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pelaksanaan Pemilu serentak pada 2019 dan bukannya tahun 2014 ini.

“Putusan MK itu membingungkan. Presiden terpilih nanti bisa menghadapi krisis legimitasi. Karena pasal-pasal UU Pilpres yang bertentangan dengan UUD 45 dan tidak punya kekuatan mengikat itu masih sah digunakan untuk Pilpres 2014,” kata Yusril Ihza Mahendra melalui akun twitternya @Yusrilihza_Mhd, Senin (27/01/2014).

Menurut Yusril Ihza Mahendra, presiden terpilih yang bakal bekerja pada 20 Oktober 2014 mendatang bakal menghadapi pertanyaan masyarakat soal sah tidaknya dia menempati posisi presiden.

“Rakyat bisa saja bertanya: Anda ini terpilih jadi Presiden melalui Pilpres yang dasar pelaksanaannya undang-undang yang bertentangan dengan UUD 45. Selain bertentangan dengan UUD 45, undang-undangnya juga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Jadi, Anda ini Presiden yang sah atau tidak?” sambung Yusril Ihza Mahendra.

Yusril Ihza Mahendra mengingatkan kemungkinan digugatnya legalitas konstitusi presiden terpilih 2014 ke Mahkamah Konstitusi. Sikap MK, kata Yusril, bisa saja berbeda dengan saat ini ketika formasi anggotanya juga berbeda.

“Siapa yang berani jamin jika Presiden/Wapres yang dipilih berdasarkan UU Pilpres yang bertentangan dengan UUD 45 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat akan tetap dinyatakan sah oleh MK pasca Pilpres 2014? Apalagi jika sekarang ada hakim MK yang ngaku mereka ditekan kabulkan permohonan EG?” warning Yusril Ihza Mahendra.

Yusril Ihza Mahendra juga melempar pertanyaan, jika Presiden terpilih 2014 mengalami krisis legimitasi dengan segala akibatnya, siapa yang bertanggungjawab? Yusril pun memberikan jawabannya.

“Kalau dia sendiri (presiden) alami krisis legitimasi dan negara alami krisis, apa yang bisa dia lakukan atasi keadaan? Dia sendiri saja krisis. Presiden yang alami krisis legitimasi mau keluarkan dekrit atas keadaan negara yang krisis? Dekritnya tak laku di mata rakyat. Dalam keadaan seperti itu, Anda tinggal tebak saja kelompok mana yang paling mungkin dan paling mampu ambil alih kekuasaan. Sekian,” tandas Yusril Ihza Mahendra.@licom

sumber : [URL="http://www.lensaindonesia..com/2014/01/27/yusril-ihza-mahendra-ingatkan-kembalinya-militer-ke-panggung-politik.html"]disini bray[/URL]

pemilu 2014 dipastikan amat menarik, bukan saja karena orang berperang popularitas, berkampanye postif dan negatif, media sosial yang meraja, survei tiada henti, kasus hukum, saling serang antar parpol

tetapi juga kepada orang-orang yang berjuang secara hukum. Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang menginterpretasi kan konstitusi menyatakan bahwa Pemilu legistatif dan presiden secara berbeda bertentangan dengan UUD 1945, Maka Pileg dan Pilpres harus diselengarakan secara bersamaan, yang menarik dari putusan tersebut tentu saja putusan tersebut baru berlaku pada tahun 2019.

padahal putusan MK berlaku saat itu atau sedetik sesaat putusan dikemukakan dimuka umum, adalah aneh jika baru diselangarakan setelah pemilu 2014.

kejanggalan lainnya yaitu keputusan MK ini sudah diputus sejak Mei 2013, mengapa baru disidangkan Januari 2014?

MK berpendapat, jika dilaksanakan langsung di pemilu 2014, maka akan mengacaukan pemilu itu sendiri, mengapa baru diputuskan januari 2014? atau mengapa diputuskan Januari 2014. tidak nanti saja setelah pemilu 2014?

Indonesia telah mengalami berbagai ketidakpastian Politik, mulai dari Peralihan Zaman Soekarno-Soeharto (1966-1967), Peralihan Soeharto-Habibie (1998-1999). Semoga Peralihan presiden SBY - Presiden ke7 ini berjalan lancar, sehingga bukan rakyat yang dikorbankan.




baru part 1...


part 2 adalah bagian yusril


part 3


part 4


part 5


part 6


part 7


part 8