[CENTER][/CENTER]


Bukan suatu kebetulan jika pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, mampu meraih penerimaan tahun 2013 sebesar Rp 915 triliun atau 91,95 % dari target Rp 995,2 triliun. Hasil itu tentu berkat kerja keras pegawai pajak yang pantas kita beri apresiasi.

Namun, tahun 2014 yang mulai berjalan ini, para pegawai pajak sudah disodorkan dengan target yang sangat ambisius, yakni sebesar Rp 1.110,2 triliun. Pertanyaannya, apakah dengan kenaikan angka sebesar Rp 115 triliun atau 11,6 % dari sebelumnya, target tersebut akan mampu diraih sampai penghujung tahun ini?

Untuk menggapai angka itu, pemerintah akan melakukan enam hal: (1) penyempurnaan sistem administrasi perpajakan; (2) ekstensifikasi wajib pajak (WP) orang pribadi; (3) perluasan basis pajak; (4) optimalisasi pemanfaatan data; (5) penguatan penegakan hukum bagi penghindar pajak, dan (6) penyempurnaan peraturan perpajakan.

Data dan Koordinasi

Kalau begitu, apakah ada pekerjaan yang sangat radikal guna menembus angka Rp 1.110,2 triliun? Jawabannya tidak ada. Namun, menurut penulis, ada dua hal yang harus dilakukan agar mimpi meraih Rp 1.110,2 triliun bisa menjadi nyata.

Pertama, pemerintah harus memperkuat koordinasi antarlembaga yang dipimpin langsung presiden. Ini merupakan suatu gerakan nasional yang berkesinambungan. Harus disadari bersama bahwa urusan pajak adalah urusan negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Adalah keliru jika pajak hanya menjadi urusan atau beban Ditjen Pajak semata.

Sangat disayangkan jika Pasal 35A UU KUP No 28 Tahun 2007 yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah, lembaga dan asosiasi untuk memberikan data kepada Ditjen Pajak, sepertinya tidak jalan. Pasal tersebut praktis tidak punya kekuatan hukum yang jelas.

Sungguh luar biasa hebatnya jika seluruh data dari pihak perbankan, dari asosiasi pengusaha, seluruh lembaga pemerintah, bisa masuk ke Ditjen Pajak. Namun rasanya itu sulit terealisasi jika presiden tidak turun langsung melakukan pengawasan. Bahkan tidak tertutup kemungkinan bahwa yang ada di Ditjen Pajak dan terkait dengan pihak tertentu yang mempunyai “kekuatan”, sangat mungkin institusi pajak ini sungkan mengeksekusinya. Bila itu terjadi, presiden harus mengambil alih tanggung jawab.

Pesta demokrasi tidak akan berjalan jika tidak ada pajak. Kalau begitu amat pantas jika tahun 2014 diberi nama tahun pajak, bukan tahun politik dan bukan pula tahun pemilu. Siapa pun pemenang pemilu dan siapa pun presiden baru nantinya, selayaknya menjadi seorang pemimpin yang memahami segudang persoalan pajak.

Persoalan pajak adalah persoalan bangsa. Demikian sebaliknya, persoalan bangsa adalah persoalan pajak. Presiden mendatang patut sadar dan penuh peduli akan hal itu. Jika tidak demikian, negeri ini akan terus berkutat dengan berbagai persoalan yang tidak penting untuk dipikirkan. Kalau hanya hal-hal seperti itu yang dipikirkan, kelangsungan (going concern) negeri ini akan terganggu.

Tahun pajak 2014 harus menjadi momentum yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Presiden mendatang diharapkan mempunyai visi dan gagasan besar menuju tahun pajak. Visi dan gagasan besar seorang pemimpin pastinya bertujuan menjadikan masyarakat sejahtera yang di dalamnya termasuk sisi keadilan dari pajak. Gagasan mengubah masyarakat menjadi lebih baik adalah tugas seorang pemimpin.

Jika itu terjadi, berarti pemimpin telah melaksanakan salah satu fungsi hukum sebagaimana dikemukakan Roscou Pound yaitu sebagai sarana perubahan sosial (a tool of social engineering). Dengan paham kepentingan masyarakat (social interest) ini, (hukum) pajak berdiri paling depan untuk merealisasikannya.

Dunia pajak harus bersuara lebih keras dan lebih cepat merespons berbagai keinginan untuk melakukan perubahan di masyarakat. Peran pajak yang dimainkan pemimpin negara menjadi langkah hukum yang akan memberi andil sangat besar untuk menggulirkan perubahan dalam masyarakat.

SUMBER

Follow us on twitter : @pbtaxand