Pakar Hukum Tata Negara Unand Padang Profesor Saldi Isra mengatakan, Undang-Undang Lembaga Kepresidenan-UULK merupakan kebutuhan yang mendesak di tengah berlakunya sistem presidensil, agar kekuatan presiden tidak terjebak dalam rezim otoriter. Lembaga Kepresidenan adalah institusi yang strategis dalam membantu presiden dalam merumuskan kebijakan nasional, pengelolaan data, informasi dan analisis yang berkembang di masyarakat, diantaranya Wakil Presiden, Dewan Pertimbangan Presiden, serta Kementerian Negara, Sekretaris Negara, Sekretariat Kabinet, Staf Khusus Presiden, dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan-UKP4.

Menurut Profesor Saldi Isra, ada 5 alasan untuk merealisasikan UULK diantaranya adalah, wewenang, hak dan kewajiban antara Presiden dan Wakil Presiden perlu diperjelas secara rinci. Selain itu, perlunya aturan hubungan antara lembaga kepresidenan dengan lembaga Negara lainnya, serta kemungkinan penyatuan sejumlah lembaga kepresidenan agar koordinasi jadi lebih mudah dan pembagian tugas tidak tumpang tindih.

Dari segi politis, Pengamat Politik Doktor Asrinaldi berpendapat, lembaga kepresidenan seperti Sekretariat Negara dan Sekretaris Kabinet harus diatur agar terbebas dari kepentingan atau gangguan politik.

Menanggapi hal tersebut, Asisten Deputi Bidang Hukum HAM, Aparatur Negara dan Kominfo, Sekretariat Kabinet Fadlansyah Lubis mengatakan, kajian dan usulan para pakar itu patut diakomodir menjadi bahan pertimbangan demi memperkuat kinerja Presiden.

Namun demikian, Fadlansyah Lubis menambahkan, kemungkinan merealisasikan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan masih belum mengerucut, karena saat ini belum dianggarkan biaya menyusun rancangan Undang-Undang dimaksud. Menurutnya, kajian para pakar dan pengamat akan tetap disampaikan kepada Presiden untuk menjadi catatan bagi pemimpin selanjutnya..

http://www.classyfm.co.id/index.php?...-news&Itemid=5

boleh ada kritik komentar dan saran..