Menurut Menteri BUMN, Dahlan Iskan, jika mengacu pada harga perolehan pendapatan Pertamina, kenaikan harga lama kurang tinggi. Namun, jika mengacu pada daya beli masyarakat, harga Rp 1.000 per kg cukup mumpuni.

Walaupun begitu, ternyata perubahan harga ini harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina yang sedang dilakukan. "Kan ada Direksi juga, RUPS sedang dilakukan tadi," ungkap mantan Dirut PLN ini. Dengan keputusan baru ini, maka Pertamima masih mengalami kerugian di tahun 2014.

Kalau sebelumnya rugi sampai Rp 7,7 triliun, sekarang diperkirakan menjadi Rp 6,5 triliun. Ditanya lebih lanjut, Dahlan enggan berkomentar apakah harga elpiji akan dinaikkan secara bertahap. Setelah itu BPK pun merekomendasikan pada Pertamina untuk menyesuaikan harga demi meminimalisir kerugian.

Menurutnya, cara pengambilan keputusan seringkali disalahartikan oleh masyarakat. Pasalnya, pemerintah hanya berwenang atas elpiji yang disubsidi, bukan semua jenis epliji. Pemerintah hanya mampu memberi rekomendasi atas kebijakan itu. Dalam hal ini, hanya RUPS yang mampu mengevaluasi kebijakan.

Sebelumnya, Dahlan mengakui, kenaikan harga elpiji 12 kg adalah kesalahannya. Tetapi, menurut Hatta, Dahlan sudah melakukan semuanya sesuai prosedur, tidak ada kesalahan! "Ini sudah jadi putusan RUPS, tidak ada yang salah dalam prosesnya," Hatta.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik menegaskan, itu merupakan kewenangan Pertamina seperti tertuang dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Namun, pemerintah meminta Pertamina mempertimbangkan lagi kebijakan ini. Putusan ini dinilai mendadak dan merugikan masyarakat. "Memang tanggal 2 saya terima hasil putusan, ini kewenangan mereka, sekarang kita bahas. Bagaimanapun kepentingan rakyat harus didengar," kata Jero kepada wartawan di gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Senin (6/1).

Menurutnya, isu kenaikan elpiji sangat sensitif walaupun tidak berhubungan dengan subsidi dari pemerintah.