Papua di Tengah Hiruk Pikuk Politik Nasional
Sabtu, 02 Maret 2013, 22:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Saleh Partaonan Daulay
Pentas politik nasional yang semakin memanas menyita perhatian banyak pihak. Para politisi kelihatan sibuk dan fokus mempersiapkan diri dalam menghadapi pesta demokrasi 2014.

Hampir semua menteri yang juga Ketua Umum partai berlomba-lomba untuk melakukan konsolidasi. Selain melakukan konsolidasi internal, mereka juga sibuk mencari dukungan rakyat untuk memenangkan partai mereka.

Tidak turut ketinggalan, SBY juga ambil bagian dalam melakukan konsolidasi dan upaya memperbaiki partainya. Walau sering dibantah, namun masyarakat mafhum bahwa perhatian SBY sekarang terbelah. Selain mengurusi rutinitas tugas-tugas kenegaraan, SBY juga aktif mengambil bagian dalam mengatasi kemelut dan kisruh yang dihadapi Partai Demokrat.

Banyak pihak yang menyarankan agar SBY fokus menuntaskan tugas-tugas memimpin KIB II. Apalagi, SBY dinilai sudah tidak memiliki keinginan personal dalam pemilu yang akan datang. Di lain pihak, masih banyak rakyat Indonesia yang masih menunggu gebrakan SBY dalam memperbaiki kualitas hidup mereka.

Mencermati Papua
Selain itu, isu-isu lokal yang menyita perhatian dunia internasional juga perlu ditangani dengan baik. Konflik dan kekerasan yang masih terjadi di Papua, misalnya, tidak boleh dianggap remeh. Pasalnya, isu ini sangat rentan dengan masuknya campur tangan asing.

Tentu sangat bijak bila ada permintaan agar Presiden SBY serius menangani perkembangan isu terakhir Papua. Ada kekhawatiran bahwa pihak-pihak luar akan mengambil kesempatan dalam hiruk pikuk politik nasional. Apalagi, sejumlah aktivis NGO Pro-Papua Merdeka tidak pernah lelah untuk membawa isu tersebut ke pentas internasional.

Sebagai Ketua Dewan Pertimbangan, SBY boleh saja sibuk mengurusi Partai Demokrat. Akan tetapi, kesibukan itu jangan sampai melupakan persoalan Papua. Bagi bangsa ini, persoalan Papua tentu tidak kalah pentingnya dengan persoalan Partai Demokrat.

Dalam konteks itu, SBY diminta agar melakukan upaya-upaya preventif dalam menanggulangi ancaman disintegrasi yang digalang oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah harus melakukan berbagai gebrakan untuk mengalahkan gerakan diplomasi para aktivis dan NGO Pro-Papua merdeka di tingkat internasional. Jika lalai, bisa saja isu ini akan semakin menguat dan memarginalkan posisi Indonesia di forum-forum internasional.

SBY tentu sudah pernah mendengar pernyataan Presiden Senegal, Abdoulaye Wade, tentang posisi mereka dalam melihat persoalan Papua. Ketika menerima Benny Wenda, salah seorang aktivis Pro-Papua Merdeka, Abdoulaye Wade mengatakan, "West Papua is now an issue for all black Africans".

Walau singkat, pernyataan ini tidak boleh dianggap remeh. Sebagai kepala negara, Abdoulaye Wade bisa saja sewaktu-waktu mengadakan konsolidasi dengan pemimpin negara-negara Afrika lainnya untuk membawa isu Papua ke PBB. Secara historis, solidaritas Afrika telah banyak menghasilkan kemenangan dalam diplomasi di PBB.

Kalau aktivis Pro-Papua Merdeka berhasil menggaet pemimpin negara-negara Afrika, tentu Indonesia akan menemukan kesulitan untuk membendung gerakan mereka. Apalagi sejauh ini, Indonesia dinilai belum memiliki koalisi solid dengan negara-negara lain dalam isu Papua.

Perlu Langkah Konkret
Menyikapi hal tersebut, pemerintah semestinya mengambil langkah-langkah konkret untuk menghentikan setiap konflik dan kekerasan yang terjadi di tanah Papua. Humanitarian approach harus dikedepankan. Pendekatan gaya militeristik harus segera dihentikan. Pembangunan berbasis masyarakat harus menjadi orientasi pembangunan di tanah Papua.

Tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar bagi pemberdayaan masyarakat Papua. Namun tidak bisa juga dipungkiri bahwa upaya tersebut belum berjalan sebagaimana yang diinginkan. Fakta menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah itu hanya menguntungkan segelintir elit politisi lokal. Sementara rakyat Papua masih banyak yang belum merasakan adanya perubahan.

Dalam mengakhiri periode keduanya, SBY masih bisa melakukan kerja-kerja bijak. Salah satu di antaranya adalah dengan melakukan terobosan dalam menangani masalah Papua. SBY bisa menuliskan sejarah baru dengan menuliskannya melalui penyelesaian masalah Papua. Bila berhasil, sejarah Indonesia tentu akan mencatatnya dengan tinta emas.
sumber
Kalau memang niat untuk menyelesaikan, mungkin dari jamannya mbah harto sudah beres. tapi kenyataannya, ganti rezim pun masih tidak ada perkembangan sama sekali. rakyat Papua hanya dapat melihat dan mengharapkan janji2 yang tidak akan pernah terpenuhi. Jangan salahkan siapapun jika disintegrasi terjadi, ini hanyalah suatu bentuk ke kecewaan yang sudah menumpuk terhadap pemerintah pusat.
Mr President yth, Papua adalah bagian dari NKRI dan perlu perhatian yang ekstra. Jangan hanya memikirkan Partai, rakyat Papua dan Rakyat Indonesia pada umumnya juga perlu perhatian dari pemerintah.