Kotamobagu, OkeManado.Com – Sejak diluncurkan Senin (25/11) bulan lalu, website Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) beserta website seluruh sekolah se-Kotamobagu, yang telah menelan anggaran lebih dari 200 juta tersebut, dibuat dengan teknologi website gratisan.

Berdasarkan penelusuran wartawan media ini, hampir seluruh website sekolah tersebut belum memiliki isi (content) sama sekali meski telah berjalan seminggu lebih, belum lagi hampir seluruh website itu terkesan dibuat seadanya alias asal jadi, terlihat dari beberapa bagian yang belum rampung seperti bagian footer website.

Arpan Parutang, Kepala Jurusan Multimedia SMKN 1 Kotamobagu, saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut, dikatakannya content management system (CMS) yang digunakan kemungkinan belum usai dirubah. “Hingganya bagian footer website tersebut masih bertuliskan Dikpora Bitung,” katanya.

Saat disinggung besaran anggaran yang digunakan untuk membangun website tersebut, dirinya mengakui bahwa website itu belumlah berbanding dengan besarnya anggaran. ”Untuk website dengan kualitas yang ada sekarang, anggaran yang digunakan terlalu besar,” ungkap Parutang.

Tak hanya itu, website dengan 101 sub domain, ternyata hanya merupakan satu website saja, sementara untuk semua sekolah hanya mendapatkan sub domain dari website utama milik Dinas Dikpora Kotamobagu yang dinamai dikporakotamobagu.net.

Rudhi Maya, salah satu web development mengatakan, penggunaan domain .net (baca. dot net) pada website milik pemerintah daerah sangat tidak sesuai dengan aturan yang ada. “Harusnya website pemerintahan mengunakan domain .go.id atau minimal .co.id.” bebernya. Dikatakannya lagi, untuk pembuatan sebuah CMS (content management system) yang akan diterapkan pada website pemerintahan minimal harus dibuat sendiri oleh programmer-nya.

“Saya menilai, website Dikpora KK walaupun dibuat oleh programmer dari dikporakotamobagu.net setidaknya harus beda dengan CMS lainnya, karena website tersebut jika dibandingkan dengan CMS khusus sekolah yang diberikan secara gratis oleh tim Balitbang Depdiknas, sangatlah jauh kualitasnya, baik dari segi pengelolaan admin sampai user interface,” kata Rudhi.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kotamobagu Sa’ir Lentang MAP, saat ini dikonfirmasi wartawan, mengatakan bahwa mereka masih akan mengadakan konsultasi dengan pihak pengembang web mengenal perihal tersebut.

Hal ini juga mendapat sorotan dari anggota Relawan TIK Sulawesi Utara, Ibrahim Hiola. “Ini bukan hal baru, coba kita lihat dikporabitung.net tampilan dan teknologi nya juga sama. Hal ini sudah ada berlangsung di beberapa kabupaten kota di Sulut dan bisa jadi pengembangnya juga oknum yang sama. Mungkin juga pihak pemerintah tidak mengerti dengan website sehingga oknum tersebut bisa se-enaknya membuat website murahan dengan harga miliaran.” Tegasnya. (team OKM)

source : http://www.okemanado.com/baca/anggar...di-kotamobagu/