PARIS, KOMPAS.com— Majelis Rendah Nasional (DPR) Perancis pada hari Rabu (4/12/2013),
telah menyetujui Undang-Undang Anti-Prostitusi. UU ini mencakup aturan denda 1.500 euro, sekitar Rp 22,5 juta, kepada siapa pun yang membayar untuk seks.

UU ini akan menjadi aturan tentang prostitusi yang paling ketat di Eropa. Aturan baru ini pun menunjukkan adanya perubahan radikal dari sikap toleran orang Perancis.

Sebelumnya, rancangan UU ini telah mengundang perdebatan sengit. Persetujuan didapatkan setelah dilakukan pemungutan suara dengan 268 suara mendukung dan 138 suara menolak. Pemberlakuan UU ini masih butuh persetujuan Senat.

Saat ini di Perancis ada sekurangnya 40.000 pramuria. Selama ini prostitusi adalah praktik legal di negara itu. Namun, membujuk melakukan hubungan seksual, menjadi mucikari, dan menjual seks oleh anak umur merupakan hal yang dilarang.

Menteri Hak-hak Perempuan Perancis, Najat Vallaud-Belkacem, menyatakan bahwa prostitusi dalam bentuk apa pun tidak dapat diterima. Dia memperjuangkan reformasi dan mengatakan bahwa pemerintahan sosialis Presiden Francois Hollande akan melarang sama sekali seks berbayar.




Para pendukung Undang - undang ini menjadikan peningkatan angka prostitusi sebagai alasan untuk pengetatan aturan. Sekitar 90 persen pramuria di Perancis merupakan korban perdagangan manusia dari Nigeria, China, dan Romania. Data ini jauh meningkat dibandingkan satu dekade lalu, ketika hanya satu dari lima pramuria adalah orang asing.

Menteri Dalam Negeri Perancis Manuel Valls telah menyatakan UU ini akan sulit diterapkan. Sekutu Hollande dari Partai Hijau pun menyuarakan penentangan, terlihat pula dalam pemungutan suara di DPR.

Beberapa pramuria mengatakan, UU yang baru akan dibahas di Senat pada awal tahun depan ini akan merampas mata pencarian mereka. "Dalam dua pekan terakhir ini kami merasakan tekanan," kata perempuan yang mengaku bernama Sarah, pekerja seks di Bois de Boulogne, pusat prostitusi di pinggiran Paris. "Klien mulai tak datang. Mereka yang masih datang pun bertanya apakah seks yang kami lakukan bakal terkena hukum."

UU Anti-Prostitusi Perancis ini merupakan perpaduan antara hukum Belanda dan Jerman. Pekerja seks di Perancis terdaftar sebagai pembayar pajak dan penerima manfaat kesehatan. Namun, hukum ini pun mengadopsi hukum Swedia, terkait target klien prostitusi.

Menyusul pengetatan aturan di Perancis, prostitusi sekali lagi menjadi isu politik panas di Jerman. Hal ini terjadi 11 tahun setelah Jerman melegalkan prostitusi yang juga memberikan status hukum untuk pekerja seks yang memungkinkan mereka mendapatkan asuransi kesehatan dan pensiun.