Jakarta - Puluhan pelajar 'pembajak bus Kopaja' seharusnya diterima kembali mengikuti pelajaran di SMA 46 Jakarta agar bisa dibina dan dididik. Bahkan, para pelajar yang berjumlah 36 orang ini seharusnya dapat menjadi duta anti-kekerasan remaja dan turut memerangi kekerasan remaja yang semakin marak terjadi.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait usai konferensi pers memperingati Hari Anak Universal di Kantor Komnas PA, Jalan TB Simatupang, Jakarta Timur, Rabu (20/11).

Selain diharapkan dapat menekan jumlah kekerasan remaja, rencana menjadikan puluhan pelajar ini sebagai duta anti-kekerasan juga dapat menjadi counter pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyebut para pelajar tersebut sebagai 'calon bajingan'.

"Itu untuk counter ucapan Ahok, bahwa anak ini bukan bajingan, tapi bisa dibina dan dididik jadi anak duta anti-kekerasan," kata Arist.

Dikatakan Arist, dirinya tidak membela para pelajar dan memahami pernyataan Ahok sebagai bentuk kegeraman melihat tindakan para pelajar 'membajak' bus Kopaja. Namun, sebagai Wakil Gubernur, ucapan Ahok tersebut tak layak diungkapkan.

"Kata bajingan pun sebenarnya tidak boleh diucapkan untuk pemimpin publik. Ada kata yang lain yang dapat digunakan. Walaupun saya paham, maksudnya itu untuk kegeraman. Geram terhadap prilaku anak seperti itu. Itu tindakan yang tidak boleh, bukan tidak terpuji lagi, tapi tindakan yang tidak boleh," tegasnya.

Arist menyatakan hukuman yang diberikan kepada puluhan pelajar tersebut dengan memecat atau memindahkan ke sekolah lain tidak akan menyelesaikan permasalahan. Hal itu lantaran hukuman tidak akan merubah perilaku anak, jika tanpa memberikan solusi yang menyebabkan terjadinya tindakan tersebut.

"Pertanyaannya kenapa mereka melakukan itu? Tidak pernah ada jawaban soal itu. Selalu dihukum, dipenjara, dipecat dari sekolah. Itu saja terus. Dan bisa dibayangkan, besoknya terjadi lagi," kata Arist.

Arist menyatakan dalam menangani persoalan anak tidak dapat diselesaikan dalam satu atau dua hari. Harus dicari terlebih dahulu penyebab anak melakukan tindakaan tersebut untuk kemudian diselesaikan, agar tidak berulang.

"Mari kita cari jawaban, kenapa ini berulang-ulang. Sudah dihukum, tapi ada lagi. Ajak semua kompenen, sekolah, orang tua untuk merefleksikan anak-anak dengan rendah diri sebagai orang dewasa," katanya.

Lebih jauh Arist menjelaskan, setiap manusia, termasuk anak memiliki energi yang positif. Banyaknya kasus kenakalan anak yang menjurus tindak kriminal lantaran energi positif tersebut tidak pernah tersalurkan.

"Energi positif itu yang tidak tersalurkan, anak-anak ini tidak bodoh-bodoh, angkanya bagus-bagus kok. Tapi ada yang tidak disalurkan, harusnya disalurkan secara positif," jelasnya.

Arist memaparkan, tugas keluarga, sekolah, lingkungan, masyarakat untuk memberikan akses pada anak menyalurkan energi positif itu. Di lingkungan sekolah misalnya, hobi anak seperti olahraga, atau musik harus disalurkan dengan baik.

"Bisa saja dengan hobi mereka yang diintensifkan di sekolah, ini kan karena mereka di rumah tidak ada akses untuk menyalurkan energinya," ungkapnya.

Arist menyatakan, sistem pendidikan di Indonesia mempengaruhi maraknya kenakalan remaja. Menurutnya, sistem pendidikan tidak membuat seorang anak menikmati pendidikan. Dia mencontohkan, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia telah memaksa anak untuk bisa baca tulis. Padahal anak-anak PAUD hanya ingin bermain.
Selain itu, sistem pendidikan yang ada saat ini membuat anak tertekan. Sekolah kata Arist, hanya mengajarkan mengenai intelektualitas dan mengejar nilai terbaik dalam ujian nasional. Hal itu membuat rendahnya kecerdasan emosional dan sosialitas.

"Hanya intelektualitas yang diajarkan oleh guru yang terbebani dengan target kelulusan, kejar ujian nasional terus. Intelektualnya dipaksakan, kecerdasan emosional dan sosialitasnya tidak. Akhirnya (pelajar) keluar dan bikin aktivitas tawuran," katanya.

http://m.beritasatu.com/pendidikan/1...kekerasan.html

setuju apa tidak nih