Presiden: Mobil Murah untuk Angkutan Pedesaan
Kamis, 14 November 2013 | 20:29 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama jajarannya mempersiapkan jawaban terkait kebijakan mobil murah yang kini tengah dipertanyakan oleh Dewan Perwakilan Daerah melalui hak bertanya.

Hal ini menjadi salah satu agenda dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Presiden Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (14/11/2013).

Presiden mengatakan, instruksinya terkait kebijakan mobil murah diperuntukkan bagi angkutan pedesaan yang ramah lingkungan. Namun, dalam kenyataannya kini mobil murah yang diproduksi justru untuk mobil pribadi.

"Kalau saudara masih ingat dulu, kebijakan mobil murah yang dimaksud adalah untuk memikirkan angkutan pedesaan, jadi bukan mobil-mobil pribadi, yang kita harapkan ramah lingkungan, apakah listrik atau hybrid," katanya.

Presiden menambahkan, saat melakukan kunjungan kerja di India, ia juga meninjau mobil murah ramah lingkungan yang digunakan di pedesaan. "Kita ingin mendapatkan perbandingan, di India seperti apa, angkutan pedesaan itu yang menggunakan listrik sehingga hemat bahan bakar, ramah lingkungan, sehingga dengan demikian membawa kebaikan," katanya.

Untuk itulah, ia meminta jajarannya untuk menjelaskan hal ini. "Ini yang harus dijelaskan, dan nanti persiapkan jawaban kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mengangkat isu ini menjadi hak bertanya kepada mereka," katanya.

Seusai rapat paripurna, Menteri Perindustrian MS Hidayat menjelaskan bahwa program mobil murah angkutan pedesaan berbeda dengan mobil murah industri.

"Bukan istilah mobil murah itu dipakai untuk program itu (angkutan pedesaan). Ada yang untuk individu, ada yang untuk pikap pedesaan. Yang pedesaan memang akhirnya belum berjalan karena secara komersial belum ada yang mendanai," katanya.

Ia menambahkan, pihaknya dulu sempat mendapatkan tugas riset untuk mengembangkan hal itu, tetapi kemudian dialihkan ke Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).

"Kita dulu diberi anggaran untuk membuat risetnya, tetapi kemudian dialihkan ke Kemenristek," katanya.

Menurut dia, awalnya terkait dengan mobil murah tersebut tidak ada yang mendanai, kemudian pihaknya akan menggunakan PT Inka untuk mengembangkannya.

"Tapi, kemudian (PT Inka) oleh Menteri BUMN diminta konsentrasi ke core-nya (bisnis), tidak bisa digunakan untuk produksi pertamanya," katanya.

Ia menambahkan, penjelasan lebih lengkap nantinya akan diberikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian.

Source


Menteri Perindustrian: Kasih Tahu Pak Jokowi, Mobil Murah untuk Rakyat Kecil
Sandro Gatra
Kamis, 12 September 2013 | 15:07 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perindustrian MS Hidayat menilai Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi berlebihan dalam menyikapi produksi low cost green car (LCGC) atau mobil murah ramah lingkungan. Hidayat meminta Jokowi juga memikirkan rakyatnya yang berpenghasilan menengah ke bawah.

"Kasih tahu Pak Jokowi, ini juga ditujukan kepada rakyat yang berpenghasilan kecil dan menengah, rakyat yang mencintai dia juga. Harus diberikan kesempatan kepada rakyat kecil yang mencintai Pak Jokowi untuk bisa membeli mobil murah," kata Hidayat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/9/2013 ).

Hidayat mengatakan, tidak ada salahnya jika rakyat yang memiliki kemampuan lalu membeli mobil murah. Ia berseloroh, Indonesia sudah 68 tahun merdeka, masa rakyat miskin tidak boleh membeli mobil murah.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, LCGC itu tidak hanya ditujukan untuk wilayah Jakarta atau kota sekitarnya. Namun, LCGC bakal juga didistribusikan untuk 500 kota di Indonesia.

"Penjualannya saya minta supaya merata, di-launching di semua tempat. Jadi, ketakutan untuk kemacetan di Jakarta dan Bodetabek bisa saya mengerti, tapi agak berlebihan. Kaya saya dulu lima tahun naik sepeda motor waktu mahasiswa, lalu punya kemampuan beli mobil, yah beli mobil," pungkas Hidayat.

Seperti diberitakan, Jokowi tidak mendukung kebijakan pemerintah tentang Regulasi Mobil Murah dan Ramah Lingkungan lantaran bakal membebani arus lalu lintas Jakarta yang sudah padat. Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta akan berusaha mengantisipasi efek negatif dari kebijakan itu.

Source


Soal Mobil Murah, Presiden Harus Panggil Menperin
Kamis, 14 November 2013 | 21:44 WIB


Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menerima surat beberapa anggota Dewan Perwakilan Daerah yang mengajukan hak bertanya kepada Presiden berkaitan dengan mobil murah. Presiden menegaskan bahwa kebijakan mobil murah yang dimaksud untuk memikirkan angkutan pedesaan, bukan mobil-mobil pribadi.

Menanggapi hal tersebut, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan bahwa Presiden harus memanggil Menteri Perindustrian MS Hidayat untuk meminta penjelasan. Pasalnya, ketentuan mengenai low cost green car (LCGC) tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/77/2013 tentang pengembangan produksi kendaraan bermotor roda empat yang hemat energi dan harga terjangkau.

"Kenapa bisa begitu? Izin keluar dari dia (Menperin). Dia harus tanggung jawab. Kalau sudah begitu menurut saya ada dua hal. Pertama, Hidayat membangkang perintah presiden. Kedua, Presiden dikibulin," ujar Agus saat dihubungi, Kamis (14/11).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, langkah awal yang harus dilakukan ialah memeriksa ketentuan sebenarnya untuk kendaraan pedesaan atau penumpang. Kalau memang betul ada penyimpangan peruntukan, menteri perindustrian sudah menyalahi izin.

"Kalau misalnya betul untuk angkutan pedesaan tentu menyalahi izin, harus dibatalkan pembuatannya," tuturnya. (Anshar Dwi Wibowo)

Source

Dulu Memperin Hidayat asal Golkar bilang mobil murah dipasarkan di kota, sekarang SBY bilang mobil murah seharusnya untuk pedesaan. Malah Memperin sekarang berkilah tidak sesuai omongannya dulu.


Salah SBY sendiri merekrut setan beringin dari Golkar untuk dijadikan menteri.