JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengklaim akan mendatangkan 3 juta buruh dari 20 provinsi dan 150 kabupaten untuk melakukan demo menuntut kenaikan upah.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, demo tersebut juga akan diikuti oleh ratusan ribu perusahaan di 40 kawasan industri di seluruh Indonesia dan sekaligus akan menghentikan kegiatan produksinya, termasuk di pelabuhan pada 31 Oktober - 1 November 2013.

"Kami pastikan mogok nasional ini diikuti 3 juta buruh di 20 Provinsi (menyusul 3 provinsi lagi) dan 150 Kabupaten/Kota (direncanakan 200 kabupaten atau kota). Kami masih menuntut kenaikan upah sebesar 50 persen," kata Said di Jakarta, Rabu (23/10/2013).

Dalam demo nanti, para buruh ini akan menyampaikan tuntutan antara lain kenaikan upah minimum 2014 sebesar 50 persen secara rata-rata nasional dan Rp 3,7 juta untuk DKI Jakarta. Buruh menuntut perhitungan upah minimum menggunakan 84 item Kebutuhan Hidup Layak (KHL) atau kalau mengunakan 60 item KHL maka kenaikan upah minimum 50 persen.

Di sisi lain, buruh juga meminta jaminan kesehatan seluruh rakyat per 1 Januari 2014 dan menghapus sistem alih daya (outsourcing) termasuk di BUMN. "Kami juga menuntut pemerintah segera mengesahkan RUU pembantu rumah tangga dan mencabut Inpres no 9 tahun 2013," tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari unsur buruh Dedi Hartono menolak hasil keputusan penetapan kebutuhan hidup layak (KHL) yang disepakati Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Penetapan KHL tersebut disepakati pada Jumat (25/10/2013) pukul 21.30 WIB lalu. Menurutnya, sidang Disnakertrans dan Apindo menyepakati perhitungan KHL 2014 sejak Februari-Desember 2014 yang telah diregresikan adalah Rp 2.299.860.

"Maka dari itu, seluruh anggota dewan pengupahan dari unsur buruh menolak dan melakukan aksi di depan Disnakertrans mengawal sidang DPP Prov DKI," kata Dedi dalam siaran pers di Jakarta, Minggu (27/10/2013).

Sebelumnya, sebanyak 2.000 massa buruh sempat berunjuk rasa di depan Disnaker dan di kantor Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan aksi dan bermalam di Balaikota.

Dia menjabarkan, angka kebutuhan real yang paling mendekati untuk buruh adalah nilai KHL sebesar Rp 2.767.320 sesuai hasil regresi yang diusulkan anggota dewan pengupahan dari unsur buruh.

Menurutnya, angka Rp 2.767.320 tersebut merupakan hasil evaluasi dalam penetapan KHL sejak tahun 2007-2013, dan sesuai dengan nilai regresi Badan Pusat Statistik (BPS) yang diprediksikan di tahun 2014. Oleh karena itu, pihak buruh menuntut untuk menolak hasil keputusan rapat Disnakertrans dan Apindo, yang mana nilai KHL hanya ditetapkan sebesar Rp 2.299.860.

Selain itu, buruh menuntut Pemprov DKI Jakarta, yakni KHL ditetapkan berdasarkan usulan anggota dewan pengupahan unsur buruh sebesar Rp 2.767.320. "Sebab nilai tersebutlah yang paling mendekati kebutuhan real buruh di tahun 2014," tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com- Kalangan pengusaha mewanti-wanti agar serikat buruh yang gencar melakukan aksi demo menuntut kenaikan upah minimum tidak merusak iklim imvestasi.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menyatakan, kalangan swasta mulai tak nyaman dengan ketidakpastian usaha mereka karena maraknya demo.

"Saya tidak ingin pengupahan didasarkan demo-demo. Iklim investasi dunia sedang tidak baik. Jangan kita merusak lagi," kata Sofjan di kantor Apindo Training Center, di Jakarta, Selasa (29/10/2013).

Sofjan mengatakan, dunia usaha pernah mengecap pengalaman pahit akibat kenaikan upah minimum tahun lalu. Sepanjang semester pertama 2013, sejumlah investor memilih hengkang dari Indonesia, dan 200.000 karyawan pun dirumahkan.

Untuk kawasan Jabodetabek, hingga Mei 2013 tercatat ada 65.000 karyawan yang diPHK menyusul tutupnya sejumlah pabrik asal Korea di Jakarta. Sebagian besar merupakan perusahaan labor intensive atau padat karya yang bergerak di sektor garmen, sepatu, dan elektronik.

"Ada beberapa perusahaan Taiwan tapi tidak banyak. Kalau Jepang itu capital insentive. Tapi karyawan outsourcing mereka sekarang diganti dengan mesin," sebutnya lagi.

Sofjan mengaku, sejumlah anggota dan mitra Apindo yang beroperasi di Kawasan Berikat Nusantara pun berencana hengkang. Namun, ia mengklaim sudah berupaya untuk menahan mereka.

"Nanti pengusaha itu lama-lama mikir impor saja daripada bangun pabrik. Kita tahu bangsa kita masih butuh banyak pekerjaan," jelasnya.