NEW DELHI—Majelis tinggi Parlemen India meloloskan undang-undang subsidi pangan pada Senin malam, sepekan setelah rancangan undang-undang tersebut mendapatkan persetujuan majelis rendah. Dengan demikian, partai Kongres yang berkuasa akan leluasa menerapkan kebijakan tersebut.

Para pendukung UU mengatakan kelaparan akan dapat diatasi dengan ongkos rendah di luar kekhawatiran mengenai kemungkinan ambruknya keuangan negara.

Pemerintah memperkirakan UU itu akan meningkatkan belanja subsidi pangan sekitar $4 miliar hingga $20 miliar di tengah upaya India menanggulangi defisit fiskal.

Sebelumnya, Menteri Keuangan India, P. Chidambaram berjanji akan mengendalikan defisit fiskal hingga 4,8% dari PDB guna turut membangkitkan kembali perekomian yang melemah serta mendongkrak mata uang rupee.

UU itu akan memperluas program subsidi pangan India dengan memungkinkan tersedianya beras, gandum, dan jenis padi-padian lain dengan harga lebih rendah dari pasar bagi kaum berpendapatan rendah. Sekitar 70% dari 1,2 miliar penduduk India berada dalam kategori tersebut.

Tahun ini, perekonomian India diproyeksikan tumbuh pada tingkat terendah dalam satu dasawarsa terakhir, yakni sebesar 4% dalam kalender fiskal hingga Maret 2014, demikian HSBC. PDB India naik 4,4% pada kuartal kedua dan 4,8% pada kuartal pertama 2013. Sementara itu, mata uang rupee telah turun sebesar 18,5% sejak Mei.

Pemerintah kemungkinan akan memangkas anggaran infrastruktur seperti jalan dan pelabuhan demi mengongkosi subsidi pangan dan memenuhi target pengurangan defisit, ujar I.V. Subramanian, direktur investasi Quantum Advisors. “Saya tidak melihat adanya pendorong baru untuk membukukan penerimaan. Pemerintah harus memangkas subsidi bahan bakar atau belanja modal,” ujarnya.

Sejumlah perusahaan pemeringkat mengingatkan bahwa naiknya subsidi pangan dapat mempengaruhi outlook kredit India. “Langkah itu memberi [peringkat] negatif pada sektor kredit karena akan meningkatkan belanja pemerintah pada subsidi pangan sebesar 1,2% dari PDB per tahun dari proyeksi 0,8% yang berlaku sekarang. [Hal tersebut] memperparah kondisi keuangan pemerintah yang masih lemah,” demikian Moody’s Investors Service, Kamis.

Para pendukung UU mengatakan kekhawatiran mengenai belanja terlalu dibesar-besarkan. Menurut mereka, subsidi pangan diperlukan untuk membantu jutaan warga India yang kelaparan. Menurut PBB, India berisi seperempat penduduk dunia yang kelaparan dan sepertiga penduduk miskin dunia.

Pemerintah dapat menyeimbangkan ongkos dengan mengurangi belanja infrastruktur sekitar 10%, ujar Madan Sabnavis, kepala ekonom CARE Ratings, lembaga penasihat risiko kredit India. “Sebagai gantinya, pemerintah harus melakukan itu, karena keadilan dalam persebarannya menjadi penting untuk jangka panjang,” ujarnya.

“Sejumlah orang lupa ketika India tumbuh 8%, negeri itu masih menghadapi tantangan besar dalam mengentaskan kemiskinan,” ujar Sabnavis.

http://indo.wsj.com/posts/2013/09/03...ubsidi-pangan/
beras murah pindah kesono yok