TEMPO.CO, Jakarta - Ketua MUI Amidhan punya pendapat soal pertentangan Front Pembela Islam dan Pemerintah DKI Jakarta terkait dengan lurah di Lenteng Agung dan Pejaten Timur. Menurut Amidhan, baik FPI maupun Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama harus duduk satu meja untuk berdialog.

Untuk FPI, Amidhan berharap kelompok yang kerap mengusung jargon amar maruf nahi munkar` ini jangan salah langkah. "Saya tidak setuju dengan cara demo protes itu. Caranya harus baik," katanya saat dihubungi, Selasa, 29 Oktober 2013.

Amidhan tak sepakat dengan alasan FPI menolak Lurah Lentang Agung Susan dan Lurah Pejaten Timur Grace karena faktor agama yang dianut. "Zaman sudah merdeka, 68 tahun ini, masih menampilkan alasan-alasan SARA? Enggak ada lagi itu alasan SARA," katanya mengkritisi FPI.

Kecuali, kata Amidhan, jika memang ada ketidakcocokan antara masyarakat dan kedua lurah tersebut, pemerintah daerah bisa mempertimbangkannya. Tapi, kata Amidhan lagi, pemilihan lurah di DKI Jakarta atas dasar lelang, bukan pemilihan langsung. Karena itu, protes sebaiknya disampaikan lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. "Karena DPRD itu wakil rakyat, biarkan DPRD saja yang bersuara," katanya.

Amidhan tidak berarti mendukung kebijakan pemerintah daerah di bawah Jokowi. Ia juga tidak segan mengkritik mantan Wali Kota Solo ini. "Pemerintah daerah harusnya memilih pemimpin yang disenangi dan dicintai oleh rakyatnya. Bukan milih pemimpin yang setelah dipilih malah bikin masalah," katanya. "Jangan juga dengan cara-cara menampilkan kekuasaan, rakyat jangan dihadapi dengan cara kekuasaan. Bicara yang santunlah."

Amidhan berharap Pemda sebagai penyelenggara pemerintahan harusnya menyertakan survei terlebih dahulu sebelum mengangkat dua lurah tesebut. Di akhir nasihatnya, Amidhan menyematkan kalimat yang ia kutip dari cendekiawan almarhum Nurcholis Madjid. "Jika pemilihannya jujur, setan pun kalau terpilih harus kita terima," katanya.

Sebelumnya, FPI berencana menggelar tablig rutin untuk membujuk warga menolak keberadaan Lurah Susan dan Grace. Kedua lurah itu memiliki agama berbeda dibanding mayoritas warga di wilayah mereka. Grace Tiaramudi, seperti halnya Susan, dianggap tak merepresentasikan warga di kelurahan yang dipimpinnya, yang mayoritas muslim.



sumber