Jumat, 25 Oktober 2013 | 13:34
Mendagri Baiknya Fokus e-KTP dan DPT, Jangan Pikirkan FPI


Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi diminta tak membuat "keributan" dengan mengatakan pemda harus membantu Front Pembela Islam (FPI). Gamawan, lebih baik bertanggung jawab soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mencuatkan parahnya kualitas pekerjaan e-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).

Hal itu dikatakan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Indra di Jakarta, Jumat (25/10).

"Saya pikir Mendagri harus bertanggung jawab. Penundaan DPT juga bagian dari kegagalan Kemdagri," kata Indra.

Dituturkan, semangat program e-KTP semula digembor-gemborkan bisa mengatasi persoalan pemilih "siluman". Sehingga, Mendagri diharapkan bisa membuktikan hal itu.

Namun, realitanya program e-KTP belum selesai hingga saat ini dan bahkan dianggap tak memberi solusi terkait DPT.

Sebelumnya diberitakan, KPU harus menunda pengumuman DPT karena masih banyaknya data penduduk bermasalah seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda. Sementara dahulu dianggap program E-KTP bisa menyelesaikannya. Program itu sendiri belum tuntas setelah bertahun-tahun dikerjakan.

Di sisi lain, Mendagri justru mengimbau kepala daerah menjalin kerja sama dengan Front Pembela Islam (FPI). Dalam pembangunan daerah, kata Gamawan, kepala daerah seharusnya tidak alergi dengan organisasi kemasyarakatan (ormas).

Menurutnya, kerja sama bisa dilakukan untuk program-program yang baik. "Kalau perlu dengan FPI juga kerja sama untuk hal-hal tertentu. Iya kan? Kerja sama untuk hal-hal yang baik," ujar Gamawan, dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Kawasan Perkotaan Tahun 2013, di Hotel Red Top, Jakarta Pusat, Kamis (24/10)

http://www.beritasatu.com/politik/14...irkan-fpi.html



Permasalahan DPT Akibat Program e-KTP Tidak Selesai
"Kesalahan utama terletak pada data awal dari Kemendagri e-KTP nggak pernah selesai.
Kamis , 24 Okt 2013 21:35 WIB


Skalanews - Sekretaris Jenderal Partai PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo menilai, permasalahan dalam rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) akibat dari keterlambatan program e-KTP yang dijalankan Kementerian Dalam Negeri.

"Kesalahan utama terletak pada data awal dari Kemendagri, e-KTP nggak pernah selesai. Kalau NIK (nomor induk kependudukan) selesai saya kira tidak ada data yang double," kata Tahjo Kumolo ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (24/10).

Untuk itu, Tjahjo mengapresiasi langkah KPU yang menunda penetapan DPT tersebut hingga dua pekan mendatang. Pihaknya yakin bila KPU serius dan menggandeng stakeholder terkait, maka persoalan DPT bisa segera dibereskan.

Ia mengatakan keterbukaan KPU dalam menerima masukan dan rekomendasi dari parpol maupun Bawaslu dipandang positif. Apalagi semua pihak ingin DPT yang akan digunakan dalam Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden 2014 mendatang benar clear and clean.

"Jangan sampai ada satu orangpun warga negara yang tak bisa menggunakan hak pilihnya hanya karena masalah identifikasi data. Dua minggu waktu yang cukup kalau KPU serius," katanya.

Dia juga berharap agar data pemilih jangan sampai ada yang termanipulasi. Karena itu KPU dengan Bawaslu sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu harus satu suara.

"Kemendagri juga tidak boleh lepas tangan. DPR sudah menyetujui anggaran e-KTP Rp5,7 triliun itu agar data pemilu bisa clear and clean," tegasnya.

http://skalanews.com/berita/detail/1...-Tidak-Selesai


Sistem Aplikasi E-KTP Tidak Beres, Banyak Indikasi Kecurangan
Selasa, 1 Oktober 2013 | 7:02


[JAKARTA] Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi harus bekerja keras membenahi sistem aplikasi e-KTP yang tidak beres.

Bahkan muncul indikasi, sistem itu sengaja dibuat untuk menciptakan kecurangan pada databased.

“Kisruhnya pelaksanaan E-KTP menunjukkan kuatnya indikasi kecurangan dalam proyek E-KTP. Ditemukannya 65 juta E-KTP bodong oleh KPU dan kasus E-KTP ganda yang dimiliki seorang penduduk menandakan sistem aplikasi perekaman E-KTP tidak beres,” kata Ketua Forum Akademisi IT (FAIT), Hotland Sitorus dalam rilis yang diterima SP di Jakarta, Selasa (1/10).

Menurut Hotland, bila dalam pembuatan E-KTP saja seseorang dapat memiliki lebih dari satu E-KTP, itu artinya sistem aplikasi pembuatan E-KTP tidak beres, dan tidak dapat diharapkan.

“Kuat dugaan, database kependudukan dan aplikasi pembuatan E-KTP yang canggih sebagaimana dijanjikan Kemendagri hanya isapan jempol belaka,” kata dosen IT di Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat.

Ia mengaku tidak bisa memahami, apabila suatu sistem pembuatan E-KTP yang canggih menghasilkan output yang buruk dan tidak masuk akal. Bagaimana mungkin, seseorang bisa memiliki E-KTP ganda.

“Bukankah perekaman E-KTP telah menerapkan sistem biometric, dimana sidik jari dan iris mata adalah identitas unik. Jadi, apabila data yang sama direkam berulang-ulang, seharusnya sistem akan memberitahukannya, sehingga E-KTP ganda dapat mengantisipasi,” tandas Hotland Sitorus.

Dijelaskan, kasus kebobrokan pembuatan E-KTP terjadi di berbagai daerah. FAIT juga menemukan berbagai permasalahan E-KTP.

Terdapat 1.500 E-KTP bermasalah di Medan dengan permasalahan yang sangat mendasar. “Bagaimana mungkin E-KTP diterbitkan dengan sidik jari yang tak jelas,” kata Sekjen FAIT, Janner Simarmata.

Menurut Janner, pihaknya heran dan tidak bisa memahami ada E-KTP dicetak tanpa data sidik jari. Karena apabila salah satu bagian data tidak terisi, seharusnya sistem memberikan peringatan kesalahan tersebut.

“Jelas ini menandakan bahwa database E-KTP tidak terintegrasi dan sistem yang digunakan dalam pembuatan E-KTP gagal total,” lanjut Janner Simarmata.

Untuk mengungkap penyebab kisruhnya pembuatan E-KTP, FAIT berinisiatif turut berpartisipasi untuk membenahi kisruh E-KTP.

FAIT akan melayangkan surat resmi kepada Mendagri agar mengizinkan FAIT memvalidasi database dan sistem pendukung E-KTP yang digunakan, tegas Janner Simarmata.

“Kami akan mengirimkan surat resmi kepada Mendagri selambat-lambatnya hari Jumat, 4 Oktober 2013. FAIT akan membantu Kemendagri untuk mengatasi kisruhnya pembuatan E-KTP ini,” kata Janner.

http://www.suarapembaruan.com/home/s...curangan/42697

Parpol2 yg mem-bully Mendgri:
Nasdem:


PKS:


PDIP:


HANURA:


Pembelaan Demokrat (Bemo Karat)ke Mendagri.


Akhir2 ini antek bemo karatberusaha mengalihkan perhatian pblik dari kasus 65 juta e-KTP bodong.