Jakarta, GATRAnews - Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) menilai, meski mulai 1 Januari mendatang rakyat Indonesia mendapat layanan kesehatan gratis dengan dibukanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Pelaksana Jaminan Sosial Nasional (BPJS), pemerintah tetap harus menambah anggaran. Salah satunya, dengan mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM).

"Dibutuhkan political will untuk mengoptimalkan pendapatan dan meminimalisasi kehilangan anggaran negara. Salah satunya dengan mencabut subsidi BBM, dan anggarannya digunakan untuk menjalankan jaminan kesehatan, pendidikan, dan sosial bagi seluruh warga negara," nilai Ketua Umum APKLI Ali Mahsun, di Jakarta, Selasa (17/9).

Ali menegaskan, pemerintah Indonesia sebenarnya mampu mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyatnya, tanpa harus memungut premi kepada rakyat, yakni dengan cara menghapus total subsidi BBM sebesar Rp 320 triliun per tahun.

"Melalui anggaran yang selama ini dialokasikan untuk subsidi BBM itu, pemerintah bukan hanya bisa membiayai jaminan kesehatan bagi rakyat, melainkan juga jaminan pendidikan untuk seluruh rakyat dari tingkat SD sampai S3, serta jaminan sosial lainnya," papar Ali.

Ali mengatakan, seluruh rakyat Indonesia juga menginginkan pemerintah memberikan jaminan sosial kepada seluruh rakyatnya sejak warga itu dilahirkan, hingga meninggal dunia.

Namun Ali mengaku pesimistis JKN terselenggara secara baik pada awal 2014 mendatang. Pasalnya, banyak masyarakat, khususnya yang berada di level ekonomi menengah ke bawah, termasuk para PKL yang akan menuntut haknya untuk mendapatkan jaminan kesehatan gratis dari pemerintah tidak semuanya terdata.

Buktinya, pemerintah hanya akan menanggung premi kesehatan bagi 86,4 juta orang dan dari 25 juta jumlah PKL di seluruh Indonesia yang tergabung dalam APKLI, sehingga hanya 30% PKL yang akan mendapatkan jaminan kesehatan gratis dari pemerintah.

"Dampaknya, hal itu akan menimbulkan kecemburuan sosial di antara para PKL," tegasnya.
sumber

Banyak yg bahas suksesi kepemimpinan di 2014. tapi dari sekian banyak tokoh yg diprediksi jadi capres gak ada yg berani angkat topik ini.
Buat ane sih bertahap aja dulu, kalau bisa dibikin fix anggaran untuk subsidi BBM tiap tahun( misal 2014: 250T, 2015:200T).
So, siapa para bakal capres yg berani merealisasikan pengurangan anggaran subsidi BBM menuju nol rupiah secara bertahap?
Kebijakannya memang gak populer, tapi disitu letak ketangguhan kepemimpinan diuji.
Gak kebayang Indonesia 2045, diisi oleh SDM-SDM unggul kalo yg ane bold jadi kenyataan
Jaminan Kesehatan Pendidikan Gratis ya minimal sampe sarjana
Sekali lagi, Siapa Berani?