JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan, kepala daerah bisa bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) untuk menyukseskan pembangunan.

Hal itu diungkapkan Gamawan saat memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Kawasan Perkotaan tahun 2013 di salah satu hotel di Jakarta.

Pernyataan Mendagri tersebut dianggap sangat kontroversial. Pasalnya, selama ini FPI dikenal sebagai salah satu ormas yang sering berseberangan dengan sebagian besar masyarakat, dan dianggap sering berbuat anarkis.

"Kenapa harus FPI? Apa enggak ada lembaga lain yang bisa mengawasi pembangunan di daerah. Saya akan pertanyakan lebih lanjut, apa konkritnya, dan kenapa harus kerjasama dengan FPI," kritik anggota Komisi II, Nurul Arifin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/10/2013).

Menurut politikus Partai Golkar ini, imbauan Mendagri itu seolah melegitimasi keberadaan FPI, serta menimbulkan anggapan bahwa FPI adalah ormas profesional. Padahal, tidak sedikit pihak-pihak yang menolak keberadaan FPI.

"Ini semacam pengakuan terhadap ormas yang sebelumnya digugat keberadaanya dan menteri justru melegitimasi dengan menjadikan FPI sebagai mitra," tegas Nurul.



sumber