jerryrioAvatar border
TS
jerryrio
KPK Didesak Tangkap Dahlan Iskan
Kamis, 03 Oktober 2013 - 12:59:05 WIB
KPK Didesak Tangkap Dahlan Iskan

ASATUNEWS - Organisasi Masyarakat yang mengatasnamakan Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT Indonesia Bersatu), menuntut agar KPK mennagkap Menteri BUMN, Dahlan Iskan terkait laporan Badan Pemeiksa Keuangan menyebutkan, terjadi kerugian negara Rp 37 triliun ketika Dahlan Iskan memimpin PLN.

Tuntutan tersebut disampaikan langsung dalam aksi unjuk rasa di depan gedung KPK, Kuningan, Jakarta, (3/10).

Kordinator aksi, Lisman mengatakan bahwa seharusnya KPK sesegera mungkin memeriksa Dahlan Iskan. Ia dana jajarannya akan mendukung sepenuhnya jika KPK benar-benar serius mengusut kerugian negara Dari sektor PLN.

"Kerugian negara sangat besar sekali dari PLN ini. Jadi segeralah periksa dan tangkap Dahlan Iskan secepatnya,"katanya saat berorasi, Kamis, (03/10).

Sekadar informasi bahwa saat menjadi Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN), Dahlan Iskan pernah berjanji ke rakyat Indonesia bahwa krisis listrik akan selesai paling lambat Juli 2011. Bahkan, Dahlan Iskan kemudian memutuskan untuk melakukan pembelian genset dari Cina senilai Rp 700 miliar.

Kenyataannya, hingga krisis listrik masih melanda banyak wilayah di Indonesia. Bahkan, General Manager PT PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau (WRKR), Dodi Benjamin Pangaribuan menyatakan di WRKR terjadi defisit listrik sekitar 134,4 MegaWatt, sehingga terpaksa dilakukan pemadaman bergilir.

Dodi mengungkapkan, kebutuhan listrik di Riau pada waktu beban puncak dari mulai pukul 18.00 WIB hingga 22.00 WIB sebesar 450,7 MW, sedangkan kemampuan pembangkit listrik yang ada di Riau hanya 316,3 MW.

Untuk menutupi kekurangan daya 134,4 MW, selama ini PLN WRKR mengandalkan pasokan dari Sumatera Barat melalui sistem interkoneksi Sumatera Bagian Tengah (Sumbagteng) dan Sumatera Utara sistem interkoneksi Sumatera Bagian Utara (Sumbagut).

Namun, mesin pembangkit milik PLN di kedua provinsi itu sedang bermasalah, sehingga dampaknya sangat dirasakan di Riau sejak bulan Maret atau tujuh bulan terakhir. Waktu pemadaman bergilir dirasa lebih lama dalam beberapa bulan terakhir.

"Kami tetap berusaha maksimal, agar setiap pelanggan maksimum hanya dua kali padam dalam sehari, dengan durasi pemadaman bergilir maksimal selama terjadi dalam dua jam," ujarnya.

Walau begitu, PLN WRKR sudah memiliki rencana agar di bulan Oktober 2013, Riau sudah terbebas dari pemadaman bergilir dengan menyewa mesin genarator set (genset). "Sewa genset di Riau perlu waktu dua bulan. Jangan sampai mesin yang sewa beroperasi di bulan November karena kita targetkan di bulan Oktober pemadaman bergilir sudah berakhir," ucapnya.

Kemarin juga diberitakan warga Sumatera Utara resah karena seringnya terjadinya pemadaman listrik. Tentu saja semua itu tidak terjadi tiba-tiba, tapi merupakan dampak dari kebjiakan masa lalu. Tampaknya, memang, perlu diselidiki lebih jauh apa yang terjadi ketika Dahlan Islan menjadi Direktur Utama PLN. (ASN-011)

sumbernye

setuju nih orang di kandangkan
masih segar diingatan ane ketika itu DI ngomong 2012 indonesia akan bebas dari pemadaman listrik, kenyataan nya apa? malah bermain dengan penyewaan genset dan bukannya memperbaiki/menambah fasilitas pembangkit.


nih salah satu janjinya yang sedang di tagih sama om Juki :

Marzuki Alie Tagih Janji Dahlan Iskan
Rabu, 2 Oktober 2013 10:42 WIB
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Krisis listrik yang melanda Riau hampir tiga bulan, memantik masalah pelik bagi kehidupan masyarakat. Ketua DPR Marzuki Alie yang prihatin pemadaman listrik berlangsung sampai tiga kali sehari, menggugat kemampuan Dirut PLN yang lazimnya dicopot.

Menurut Marzuki, byarpet listrik yang sampai tiga kali sehari dengan rentang pemadaman 6 sampai 8 jam per hari, sangat mengganggu berbagai aktifitas masyarakat. Ia makin prihatin mencermati sikap lamban pimpinan PLN Riau maupun Dirut PLN, Nur Pamudji.

Akibatnya, krisis listrik meluas dan berpotensi memantik berbagai masalah. "Saya prihatin, semakin banyak provinsi yang padam, termasuk byarpet di Riau ini. Kok Dirut PLN-nya masih dipertahankan," tegas Marzuki Alie di Jakarta, Selasa (1/10).

Tak sampai di situ, Marzuki juga mempertanyakan janji Menteri BUMN Dahlan Iskan yang saat menjabat Direktur Utama PLN tahun 2012 menyatakan, Indonesia bebas pemadaman listrik alias byarpet.

Apalagi, saat itu negara telah mengeluarkan dana puluhan triliun rupiah untuk bayar sewa genset. Namun, kenyataannya tidak ditindak-lanjuti membangun power pant yang jauh lebih murah.

"Tanya Dahlan Iskan, dulu berjanji 2012 bebas padam. Kita sudah mengeluarkan puluhan triliun bayar sewa genset. Rupanya jadi proyek sewa genset saja, bukan ditindaklanjuti bangun power pant yang murah," kritik Marzuki.

Ketua Komisi VII DPR, Sutan Bhatoegana pun berang atas krisis listrik di Riau dan sekitarnya.

Meski memahami adanya kekurangan pasokan listrik yang dialami PLN, Sutan pemadaman listrik terjadi akibat karena PLN tak bisa mengatur dengan tepat penyelesaian pembangunan pembangkit-pembangkir sesuai target operasi.

Selain itu, pembangkit-pembangkit lama mengalami kerusakan di saat program tambah daya dan penyambungan listrik yang mengalami peningkatan.

"Ini kesalahan PLN sendiri. Mereka kira dengan bisa menekan biaya pembangunan pembangkit semurah mungkin, bisa berjalan lancar. Terus, mereka kan tak bisa memaksa kontraktor mempercepat pembangunannya," kata Sutan.

Krisis listrik Riau sudah dibahas Komisi VII bersama PLN, saat membahas krisis listrik melanda Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Langkah-langkah kebijakan solutif sudah disepakati. Di antaranya, minta PLN segera mengatasi krisis listrik dengan cara menambah genset.

"Penambahan genset itu solusi jangka pendek untuk mengatasi krisis listrik yang membuat masyarakat gerah," tuturnya. Selain itu, DPR minta PLN melaksanakan strategi sigap mengantisipasi terjadinya krisis listrik. PLN harus ada cara di setiap pembangkit seluruh Indonesia untuk menyiapkan cadangan energi yang dihasilkan dari genset.

"Makanya setiap pembangkit harus ada cadangan genset. Seperti di Sumut, dibutuhkan 180 MW, untuk itu harus ada 100 MW standby," katanya. (Tribunnews.com/Malau/Fajar)
sumbernya lagi

setuju nih orang di kandangkan
masih segar diingatan ane ketika itu DI ngomong 2012 indonesia akan bebas dari pemadaman listrik, kenyataan nya apa? malah bermain dengan penyewaan genset dan bukannya memperbaiki/menambah fasilitas pembangkit.




penjelasan dari agan ini :
Quote:

Diubah oleh jerryrio 09-10-2013 03:14
0
14.7K
182
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan