Seperti apa gaya Akil dalam memimpin MK, VIVAnews berkesempatan mewawancarainya pada 12 April 2013, di ruang kerjanya, lantai 15 Gedung Mahkamah Konstitusi. Berikut petikannya:

Anda sempat aktif lama di Partai Golkar, sementara Anda akan memimpin MK sampai tahun 2015. Bagaimana menjaga independensi dan netralitas jika ada sengketa pemilu terkait Golkar?
Harusnya itu ditanyakan lima tahun lalu. Akil Mochtar itu begitu masuk di MK, tidak berapa lama kemudian langsung mengadili perkara Pemilu Legislatif. Sudah ratusan perkara pemilukada yang saya adili, mau itu Golkar atau partai lain, yang saya batalkan banyak, yang Golkar juga banyak.

Kalau saya tidak bisa menjaga netralitas atau saya dianggap orang yang tidak bisa menjaga diri, tidak mungkin saya dipilih menjadi Ketua MK oleh delapan hakim. Mereka itu orangnya pintar-pintar, objektif, rasional, dan semua guru besar. Kalau saya tidak netral kenapa mereka pilih saya.

MK itu lembaga yang independen. Harusnya itu ditanyakan lima tahun lalu. Kalau sekarang ini, sudah periode kedua saya menjabat sebagai hakim konstitusi. Lima tahun pertama itulah masa bagaimana orang bisa menilai apakah saya bisa objektif atau tidak, berpihak atau tidak.

Tapi banyak yang meragukan independensi Anda karena Anda berasal dari partai politik. Bagaimana Anda menanggapinya?
Kalau soal ragu sih jangankan orang, jin pun juga ragu barangkali (sambil tersenyum). Itu hak mereka untuk meragukan, silahkan saja.

Hakim MK itu dipilih oleh tiga lembaga (3 dari DPR, 3 dari Mahkamah Agung, 3 oleh Presiden). Lembaganya saja sudah lembaga politik, pasti ada proses politik disana. Lalu apa salahnya orang politik? Memang semua orang politik masuk neraka? Banyak politisi yang baik. Stigma itu ada karena politisi sekarang itu banyak yang bobrok, jadi image orang tidak bagus, padahal Anda jangan lupa, pendiri republik itu para politisi yang piawai semua. Bagaimana Soekarno, bagaimana Sjahrir, bagaimana Bung Hatta, itu politisi semua, bukan jenderal.

Saya menjadi anggota DPR tidak di masa DPR bobrok dan menjadi bulan-bulanan. Saya jusru jadi anggota DPR itu di zaman keemasan DPR. Periode 1999-2004, dan 2004-2009. Kita melahirkan UU KPK, UU PPATK, dan UU Pengadilan HAM, dan semuanya itu sekarang ini kita rasakan manfaatnya. Coba deh suruh DPR sekarang, tidak akan lahir itu Undang-undang, yang ada malah mau dipangkas.

Tapi, lumrah saja kalau masih ada yang meragukan seperti itu. Ketika masih 1,5 tahun lagi saya di DPR, tapi saya sudah cabut ke MK, Di tengah orang takut meninggalkan kenikmatan yang ada di DPR, saya justru meninggalkan itu.

Kita sudah berjuang sekian lama lalu merobohkan harkat dan martabat kita sendiri itu untuk apa. Saya itu miskin sudah sejak muda, SMP kelas 2 ayah saya bilang sudah tidak mampu lagi menyekolahkan saya, lalu mempersilahkan saya untuk maju merantau. Kalau orang yang berlatar belakang miskin itu biasanya tamak dengan harta, tapi itu moralitas, saya tidak diajarkan seperti itu oleh orangtua saya.

Saya mau cari apa? Anak saya dua, yang satu sudah kerja, rumah ada, fasilitas ada, makan gaji saja tiap bulan sebagai hakim itu cukup berlebihan luar biasa, masa saya mau korupsi. Lalu karir yang kita bangun bagaimana, hanya orang bodoh yang mau seperti itu. Tidak semua orang bisa duduk di posisi seperti itu masa kita mau merusak dengan hal-hal seperti itu.

Majalah Tempo sempat menulis nama Anda tersangkut dalam sejumlah kasus. Itu juga turut mempengaruhi keraguan orang terhadap Anda. Tanggapan Anda?
Majalah Tempo itu tidak pernah konfirmasi ke saya, tapi dia tulis, tapi itu hak dia. Kalau saya mau cerita jeleknya Tempo bagaimana mereka menginvestigasi saya, saya akan bongkar habis, tapi tidak apa-apa biarkan saja.

Yang minta saya diperiksa di Majelis Etik itu saya, lalu dibentuk tim investigasi. Saya bicara dalam RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim) agar dibentuk tim investigasi. Berdasarkan hasil investigasi, saya tidak diketemukan atau tidak mempunyai bukti yang cukup, dan tidak memenuhi syarat untuk diajukan ke Majelis Etik Kehormatan. Tapi saya tidak mau dan saya tetap mau diajukan ke Majelis Etik Kehormatan walaupun saya tidak memenuhi syarat. Hasil pemeriksaan Majelis Etik saya tidak terbukti, yang terbukti hanya Arsyad.

Jadi kalau opini seperti itu menjadi tafsir kebenaran, saya tidak akan duduk di sini, saya tidak akan jadi Ketua MK. Kalau saya bobrok, kalau saya brengsek pasti delapan hakim yang lain tidak akan pilih saya.

Lanjut di bawah gan