Sumber:
http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_...wakilan_Rakyat

Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, sebuah komisi merupakan unit kerja utama yang membidangi masalah-masalah tertentu. Hampir seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi DPR, substansinya dikerjakan di dalam komisi. Setiap anggota DPR (kecuali pimpinan) harus menjadi anggota salah satu komisi. Pada umumnya, pengisian keanggotan komisi terkait erat dengan latar belakang keilmuan atau penguasaan anggota terhadap masalah dan substansi pokok yang digeluti oleh komisi.
Dan salah 1 Komisi yang belakangan ini marak dibicarakan pastinya Komisi III yang memiliki ruang lingkup mengenai hukum, HAM, dan keamanan. Komisi III memiliki rekan kerja sebagai berikut:



Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia
Kejaksaan Agung
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Komisi Nasional HAM (KOMNAS HAM)
Setjen Mahkamah Agung
Setjen Mahkamah Konstitusi
Setjen MPR
Setjen DPD
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Komisi Yudisial
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Badan Narkotika Nasional (BNN)
Badan Nasional Penanggulan Terorisme


Berdasarkan pemaparan diatas sudah pastilah orang orang yang berhak untuk memimpin Komisi ini ialah orang orang yang tidak hanya mengerti akan arti hukum dalam bidang hukum, HAM, dan keamanan tapi juga ialah mereka yang sudah seharusnya bebas dari permasalahan hukum, HAM, dan keamanan itu sendiri, dan sepertinya itu merupakan suatu keharusan bagi setiap anggota Komisi III, apalagi menyangkut Ketua dari Komisi III itu sendiri, sudah selayaknya dapat menjadi pantunan kepada anggota lain dan pastinya masyarakat.

Hal Pertama: Fraksi Partai Demokrat memiliki jatah kursi Ketua Komisi III dan berhak menunjuk anggotanya untuk menduduki posisi itu, secara pasti kita dapat mengatakan Komisi ini di Ketuai Oleh orang yang berbasis dari Partai Demokrat.



Hal Kedua: Setelah kita menelah dari pemaran sepintas diatas, kini kita kembali ke pokok permasalahan mengenai Penolakan Ruhut Sitompul Menjadi Ketua di komisi III DPR RI, pemilihan Ruhut sendiri diindikasi sebagai pelemahan basis basis Anas yang masih tersisa di kubu Demokrat. Banyak kalangan menduga pergantian tersebut dilakukan karena Gede Pasek hadir di deklarasi ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) buatan Anas Urbaningrum, ada anggapan Demokrat telah membersihkan pucuk pimpinan Komisi III dari loyalis Anas. Sebab, selama ini Pasek dikenal sebagai loyalis Anas, bukan SBY. Namun hal itu dibantah oleh Demokrat. Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Nurhayati Ali Assegaf berdalih pergantian itu hanya rotasi biasa yang bertujuan untuk penyegaran. Menurutnya, rotasi tersebut telah direncanakan dari jauh hari, sebelum PPI dideklarasikan oleh Anas.



Hal ke tiga: Sebagai Orang yang diutus untuk memimpin Komisi III DPR, seseorang tersebut tidak boleh cacat hukum, apalagi sedang dalam proses penanganan kasus, terkait pelanggaran Hukum yang sedang dijalani oleh Ruhut Sitompul, beliau diduga berbohong akan pernikahan pertamannya dan tidak mengakui anak dari pernikahan pertamannya, yang lebih menyedihkan ialah sewaktu beliau akan dilantik dan terjadi penolakan, beliau mengatakan bahwa permasalahan nya telah selesai dan hal ini berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan.


Anna Rudhiantiana Legawati, istri pertama politisi Demokrat Ruhut Sitompul, datang ke Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 26 September 2013. Seakan memperkeruh suasana, Anna mengatakan mendukung anggota Komisi III untuk teguh menolak Ruhut sebagai Ketua Komisi III
Sikap Anna ini tak lain dilatarbelakangi kasus pribadi antara dia dan Ruhut. “Saya punya kasus pribadi yang sekarang ditangani Mabes Polri, dan tidak berjalan sesuai yang saya harapkan. Saya berpendapat Mabes Polri ewuh pekewuh (sungkan) dengan Komisi III,” kata Anna. Seperti diketahui, Ruhut saat ini merupakan anggota Komisi III DPR. Anna khawatir jika Ruhut betul-betul menjadi Ketua Komisi III, maka kasus pribadi antara dia dan Ruhut yang hingga kini masih berada di tangan Mabes Polri, akan dihentikan. “Jadi saya beri dorongan moral kepada anggota Komisi III untuk tetap bertahan (menolak Ruhut),” kata dia. Anna juga membantah ucapan Ruhut dalam rapat pleno Komisi III yang menyebut perkara pribadinya sudah selesai. “Kalau dia bilang perkaranya sudah selesai, itu bohong besar. Belum ada penyelesaian kekeluargaan, adat, atau hukum sampai sekarang,” kata dia.



Berdasarkan pemberitaan diatas, dapat dikatakan bahwa saat ini ruhut sedang menjalankan penyelesaian kasus permasalahan rumah tangga nya dari istri pertamanya.

Sumber:
http://www.republika.co.id/berita/na...ra-tolak-ruhut
http://politik.kompasiana.com/2013/0...ul-594732.html

Hanura oleh Syarufudin Suding : membahas hal terkait posisi Ruhut yang hendak menggantikan posisi Gede Pasek Suardika, mereka juga membawa-bawa masalah pribadi keluarga Ruhut yang sempat mengemuka beberapa waktu lalu.



Jawaban Ruhut: Ruhut kemudian menyinggung Ketua Umum Hanura, Wiranto. Di mana, dalam kasus pelanggaran HAM di Timor-Timur, yang melibatkan Wiranto, Ruhut menjadi pengacara Wiranto.Atas jasa Ruhut yang menyelamatkan Wiranto dalam kasus Timor-Timur itu, Ruhut mengaku bahwa sampai saat ini, Wiranto masih hormat pada Ruhut

Partai Gerindra oleh Desmond J Mahesa: mengatakan, fraksinya menolak dipimpin Ruhut Sitompul. Desmond mengemukakan alasan penolakan tersebut karena meragukan moralitas politkus Partai Demokrat itu. Bahkan Desmond sampai membeberkan persoalan rumah tangga Ruhut sebagai alasan tidak memilih Ruhut sebagai Ketua Komisi III.



Politikus PPP oleh Nurdin Mukli: juga mengaminkan pernyataan teman-teman yang lain menolak Ruhut.Nurdin malah minta Ruhut untuk mundur,karena banyak yang tidak setuju dan merasa risih jika Ruhut menjadi Ketua Komisi III DPR.



Ternyata ditengah penolakan terhadap Ruhut itu masih ada juga yang mendukung Ruhut,salah satunya adalah Andi Azhar, anggota Komisi III asal Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).Andi Azhar minta semua anggota Komisi III DPR memberikan kesempatan buat Ruhut untuk memimpin.Argumentasinya belum tentu orang yang menolak Ruhut itu lebih baik dari Ruhut.

Ruhut Sitompul, S.H. (lahir di Medan, Sumatera Utara, 24 Maret 1954; umur 59 tahun) adalah seorang pengacara, pemeran sinetron, dan politikus Indonesia. Nama Ruhut melejit berkat perannya sebagai tokoh pongah Poltak yang mengaku Raja Minyak dari Tarutung di sinetron Gerhana. Ruhut juga pernah menjabat sebagai Ketua DPP Partai Demokrat.
Ruhut adalah anak kedua dari empat bersaudara pasangan Humala Sitompul dan Surtani Panggabean. Ia menyelesaikan pendidikan akademiknya di Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 1979. Ia termasuk sosok pengacara yang siap menangani kasus-kasus yang berbau kontroversial dan kurang populer di masyarakat. Salah satunya adalah bersama-sama dengan pengacara Hotma Sitompul, menjadi pengacara Ketua Umum Partai Golkar, Akbar Tandjung, dan juga sejumlah yayasan milik mantan Presiden Soeharto saat semua orang menghujat Orde Baru.
Meski demikian, tak dapat dipungkiri nama Ruhut terkenal sejak dia bermain sebagai tokoh pongah Poltak yang mengaku Raja Minyak dari Tarutung di sinetron Gerhana. Keterlibatan Ruhut dalam sinetron ini berawal dari ketidaksengajaan saat membaca skenario Gerhana produksi StarVision. Ruhut memang telah lama menjadi pengacara StarVision. Meski awalnya hanya dirancang untuk tampil sampai episode ke-13, namun penampilan Ruhut sebagai Bang Poltak sangat digemari pemirsa. Maka berlanjutlah perannya sampai puluhan episode berikutnya. elain Gerhana, Ruhut juga membintangi Anak Ibuku, Taman Mertua Indah, dan James Bono. Selain itu, Ruhut juga kerap menjadi bintang tamu di banyak program humor dari Ngelaba, Asep Show, sampai Ketoprak Humor.

Kontroversi Ruhut:

Pada 1 Februari 2008, beberapa media memberitakan bahwa Ruhut memiliki hubungan dengan seorang perempuan bernama Diana Lupita alias Diana Leovita. Suami Anna Rudhiantiana Legawati itu melakukan perselingkuhan dengan wanita yang telah bersuami dan memiliki anak. Kabarnya, mereka telah tinggal bersama di sebuah apartemen di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, selama beberapa bulan.





Dalam Pemilu 2009, Ruhut yang bergabung sebagai koordinator tim sukses Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono melontarkan pernyataan kontroversial dalam sebuah debat tim sukses. Hadir juga sebagai pembicara pada saat itu, Fuad Bawazier mewakili tim sukses Jusuf Kalla-Wiranto dan Permadi mewakili tim sukses Megawati-Prabowo. Paa kesempatan itu Ruhut melontarkan pernyataan bahwa "Arab tidak pernah membantu Indonesia". Hal ini menimbulkan kecaman dan reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat, khususnya kalangan keturunan Arab dan juga dari kalangan Islam. Pada 3 Juni 2009, Front Pembela Islam (FPI), sebuah organisasi Islam, menyatakan akan menangkap Ruhut Sitompul atas pernyataanya yang telah menyinggung etnis Arab, bila Kepolisian Indonesia tidak menanggapi permintaan Forum Keturunan Arab Indonesia (FOKARI) yang sebelumnya juga sudah meminta polisi untuk menangkap Ruhut
Pada 20 November 2009, Ruhut mengeluarkan pernyataan merelakan telinganya dipotong jika dana bailout Rp. 6,7 triliun Bank Century mengalir ke Partai Demokrat dan Presiden SBY. Berdekatan dengan pernyataan itu, Ruhut juga menyatakan lehernya siap ditebas pedang jika putra kesayangan SBY, Edhie Baskoro (Ibas) juga menikmati "uang haram" kasus Bank Century.
Mantan politisi Golkar ini kembali merelakan lehernya ditebas jika Ketua Pansus Hak Angket Century tidak diduduki oleh Idrus Marham, pendatang baru di Hak Angket Century.
Pada 20 Desember 2009, Ruhut kembali mengeluarkan pernyataan yang kontroversial bahwa ia rela dirajam jika Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bila dipanggil oleh Panitia Khusus (Pansus) Bank Century tidak hadir.



Pada Pansus Bank Century, Ruhut juga melukai hati etnis Makasar khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya karena menyebut wakil presiden 2004-2009 M. Yusuf Kala dengan sebutan daeng.
Sumber:
http://id.wikipedia.org/wiki/Ruhut_Sitompul