KY: Yang Tawarkan Uang Rp 200 Juta dari Demokrat
Sabtu, 21 September 2013 | 09:16 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com — Identitas anggota Komisi III DPR yang mencoba menawarkan uang masing- masing Rp 200 juta kepada tujuh unsur pimpinan Komisi Yudisial dalam uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung 2012 mulai terkuak. Anggota dimaksud berasal dari Fraksi Partai Demokrat.

Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi Hakim Komisi Yudisial (KY) Eman Suparman menyampaikan itu kepada Kompas, Jumat (20/9/2013). Eman mengaku mendapatkan informasi dari Imam Anshori Saleh, komisioner KY yang pertama membuka masalah ini ke publik.

”Saya mau menjadi saksi apabila DPR mempertanyakan hal ini,” katanya.

Saat ditanya siapa orang Fraksi Partai Demokrat dimaksud, Eman mengaku tidak tahu sebab Imam pun tidak membukanya.

Menurut Eman, pengakuan Imam Anshori Saleh tentang adanya tawaran uang tersebut memang benar adanya. Saat KY menggelar rapat pleno penentuan kelulusan calon hakim agung, Imam memang mengungkapkan hal itu.

Demokrat akan telusuri

Partai Demokrat akan segera menelusuri setiap informasi yang menyebutkan keterlibatan kader partai itu dalam tindakan yang tidak terpuji. Demokrat berharap identitas kader yang diduga terlibat segera diungkap agar Komisi Pengawas Demokrat dapat menindaklanjutinya.

”Informasikan saja kepada kami atau sampaikan secara terbuka lewat media, kami akan menindaklanjuti,” ujar Wakil Ketua Komisi Pengawas Demokrat Suaidi Marasabessy, kemarin.

Tak perlu lewat DPR

Kisah tentang ”percobaan suap” dari anggota DPR kepada komisioner KY dan pertemuan anggota DPR dengan peserta seleksi di toilet DPR dalam uji seleksi pekan ini memunculkan desakan agar uji kelayakan dan kepatutan di DPR ditinjau ulang.

Komisi Pemberantasan Korupsi dan Mahkamah Agung meminta kewenangan DPR menyeleksi pejabat lembaga tinggi negara ini agar direvisi.

”Saya tidak heran dengan praktik kumuh dalam seleksi pejabat publik DPR. Dulu, ada calon hakim agung lulus dengan nilai integritas dan kapasitas legal skill yang tinggi terpaksa kandas ketika fit and proper test di DPR karena dia mengeluh tak mau melayani tawaran kelulusan dengan harga Rp 2 miliar,” ujar Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas.

Kasus suap cek perjalanan yang diberikan kepada anggota DPR saat memilih Miranda Swaray Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia adalah fakta otentik praktik percaloan jabatan publik di DPR.

”Mereka inilah yang merusak DPR,” katanya.

Hal serupa diungkapkan Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Ridwan Mansyur.

”Kenapa tidak diserahkan ke KY sekalian,” ujar Ridwan.

Peneliti Indonesian Legal Roundtable Erwin Natosmal Oemar juga meminta DPR menunda seleksi hakim agung sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi

Ketua DPR Marzuki Alie setuju apabila kewenangan DPR dalam proses seleksi pejabat lembaga tinggi negara dipangkas.

”Sudah sejak lama saya usulkan, DPR tidak perlu dilibatkan dalam seleksi lembaga-lembaga tinggi negara. Kenapa? Karena DPR ini lembaga politik, keputusannya keputusan politik dan nuansanya politis,” ujar Marzuki Alie. (ANA/ATO/BIL/NTA/RYO)

Source


Ruhut: Nanti Tugasku Menyikat yang Suka Lobi-lobi
Sabrina Asril
Jumat, 20 September 2013 | 17:13 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Demokrat Ruhut Sitompul mengungkapkan bahwa praktik lobi antara anggota DPR dan calon pejabat, termasuk calon hakim agung, sudah menjadi hal biasa di DPR, termasuk Komisi III. Oleh karena itu, Ruhut mengatakan bahwa masalah ini akan menjadi prioritasnya ketika dipercayakan menjadi Ketua Komisi III.

"Nanti itu tugas aku untuk menyikat yang kayak begitu. Makanya mereka ketar-ketir aku jadi ketua komisi," katanya saat dihubungi, Jumat (20/9/2013).

Sebelumnya, Ruhut mengatakan bahwa dirinya selalu enggan hadir dalam proses uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung di komisi hukum, HAM dan keamanan itu karena praktik lobi-lobi yang begitu sering dilakukan.

"Itu lobi-lobi biasalah itu. Aku benarkanlah pernyataan seperti itu. Aku tanya sama kau, fit and proper test aku pernah ikut? Karena praktiknya memang kayak begitu," tuturnya.

Saat itu, Ruhut dimintai tanggapannya atas pengakuan pimpinan Komisi Yudisial, Imam Anshori Saleh, yang mengungkapkan adanya praktik percobaan suap dalam proses seleksi calon hakim agung. Ruhut lalu juga meminta agar KY segera mengungkap identitas oknum anggota DPR yang berusaha menyuap komisioner KY.

"Bilang dong, biar malu mereka-mereka yang menolak aku. Jangan sok idealis," tukas Ruhut.

Praktik suap seleksi hakim agung

Sebelumnya, Komisioner KY Imam Anshori Saleh mengakui ada praktik percobaan suap dalam seleksi calon hakim agung. Imam mengaku kerap mendapat telepon dari para anggota Dewan dari beberapa fraksi yang meminta calon tertentu diloloskan dalam seleksi awal calon hakim agung di KY.

Anggota Dewan itu bahkan sempat menjanjikan imbalan sebesar Rp 1,4 miliar jika calon tersebut lolos. Namun, Imam menolak tawaran itu. Dalam sebuah rapat pleno KY pada tahun 2012 untuk menentukan calon hakim agung yang lolos ke seleksi lanjutan, dia membuka adanya praktik suap itu.

Alhasil, semua komisioner KY sepakat calon yang dititipkan itu dinyatakan tidak lolos. Namun, keputusan ini menimbulkan protes di DPR.

"Memang sempat marah-marah orang DPR walau tentu saja tidak marah ke saya. KY dikatakan tidak mampu. Lalu DPR menunda uji kelayakan dan kepatutan," ucap Imam.

Pada tahun 2012, DPR sempat menolak melanjutkan proses seleksi calon hakim agung dengan alasan kuota belum terpenuhi. Saat itu, KY yang seharusnya mengirimkan 18 calon hakim agung ternyata hanya mengirimkan 12 calon.

Source

Kasus ini bakal mencoreng Demokrat karena sesumbar Ruhut malah jadi senjata makan tuan.