Jakarta(Care)- Masih hangat di telinga publik tentang lelang jabatan Lurah dan Camat yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo baru-baru ini, namun mereka yang lolos dalam proses seleksi tersebut masih diragukan kualitasnya.
Bukan hanya isapan jempol, salah satu Lurah di Jakarta Timur dan diduga terjadi di Kelurahan-kelurahan lainnya yang bernama Fanda Fadly Lubis, S.Sos diduga telah melakukan penyelewengan anggaran Kelurahan serta melakukan pemalsuan dokumen lelang.
Kasus penyelewengan anggaran Kelurahan yang diperkirakan mencapai Rp 1 Milyar tersebut diduga bekerjasama dengan rekanan yang berinisial SS dengan memalsukan dokumen panitia lelang dan kasusnya  kini tengah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.
“Kasusnya sedang kami tangani dan para terduga akan kami panggil”. Ucap Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Silvi kepada Cahayareformasi.com diruangan kerjanya , Senin(16/9).
Silvi ketika ditanya tentang sudah sejauh mana penanganan kasus tersebut mengatakan bahwa ia berjanji akan menangani kasus tersebut  secara serius.
“Saya akan memanggil secepatnya, dan tidak akan 86″. lanjut Silvi lagi.
Sementara Fanda Fadly Lubis, S.Sos sendiri ketika coba dihubungi melalui selularnya dengan agak gugup berulangkali bertanya tentang identitas Cahayareformasi.com.
“Maaf ini siapa? Dari mana? Mungkin salah sambung”. Ujarnya dengan berulangkali.
------------------------------------------
Sumber: http://cahayareformasi.com/berita/20...lasi-anggaran/
------------------------------------------
Berita ini saya persembahkan bagi para kaskuser yang sering memuja-muja dan mengklaim lelang jabatan sebagai tolok ukur keberhasilan jokowi dalam birokrasi jakarta.
Banyak orang yang gelap mata mengklaim bahwa dengan lelang jabatan maka jokowi telah berhasil gemilang dalam pembenahan birokrasi, well menurut saya pendapat seperti itu tidak lebih dari pendapat orang yang "buta". mengapa buta ? karena persoalan birokrasi jakarta tidak bisa selesai hanya dengan lelang jabatan, namun lebih jauh lagi adalah bagaimana lelang jabatan itu meningkatkan kontribusi pelayanan pada masyarakat jakarta, jadi lelang jabatan hanyalah sebuah awal alias beginning dari sebuah upaya terobosan perubahan tapi keberhasilannya belum bisa diukur apalagi diklaim.
lelang jabatan sejatinya bukan ide orisinil jokowi karena sebenarnya bersamaan dengan program reformasi birokrasi pemerintah telah merencanakan jauh2 hari metode lelang jabatan secara terbuka ini, bahwa dki sebagai salah satu yang pertama menerapkannya itu benar, tapi apakah dki pencetus ide lelang jabatan ? itu pendapat yang sama sekali salah