Ramai-ramai tolak mobil murah
Jakarta, Rabu, 18/9/2013

Pemerintah telah mengeluarkan aturan mobil murah dan ramah lingkungan (low cost green car/LCGC) beberapa waktu lalu. Harga jual mobil murah tersebut dipatok Rp 100 juta per unit. Peraturan ini tentunya menuai pro dan kontra dari beberapa kalangan. Bahkan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, kompak menolak kebijakan tersebut. Penolakan ini tentu bukan tanpa alasan. Menurut Jokowi, program pemerintah soal mobil murah dinilai hanya menambah kemacetan di Ibu Kota. Ia pun menyampaikan keluhan itu kepada Wakil Presiden Boediono melalui surat yang telah dikirimkannya. "Kemarin saya sudah kirim surat ke Wapres. Saya masih nunggu jawaban Wapres seperti apa ini," ujar dia yang ditemui di Hotel JW Marriot, Jakarta, Rabu (18/9).

Program mobil murah dan ramah lingkungan ini sangat bertentangan dengan 17 instruksi Wakil Presiden Boediono yang ditandatanganinya pada 10 September 2010 lalu. Dalam instruksi itu, terlihat jelas pada poin ke-13 disebutkan salah satu cara mengatasi kemacetan adalah dengan melakukan pembatasan kendaraan bermotor. "Iya saya tau aturannya sudah keluar dari pusat, mau gimana lagi dan dampaknya akan membuat tambah macet Jakarta dan kita sudah surati Wapres," terangnya.

Senada dengan Jokowi, rekan satu partainya di PDI Perjuangan yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, ikut menolak mobil murah. Kebijakan mobil murah dinilai hanya akan menambah beban jalan, dan membuat kota-kota besar semakin macet. Dirinya pun meminta konsep mobil murah ini untuk dikaji ulang kembali. "Pertimbangan telah overload-nya jalan-jalan di Indonesia harus dipikirkan. Kalau itu (mobil murah) konsep mobil nasional oke saja, karena itu bagian merangsang industri dalam negeri. Tapi kalau impor ya jangan," kata Ganjar kepada wartawan di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (18/9).

Ganjar akan mempelajari terlebih dahulu konsepnya. Jika memang tidak bisa dibatalkan, Ganjar akan meminta ada pembatasan penjualan di kota-kota besar. Ia pun mengaku tidak menutup kemungkinan akan melakukan hal yang sama seperti Jokowi, yaitu menyurati Wapres Boediono untuk membatalkan program mobil murah ini. "Saya tidak tahu apakah itu akan masuk secara bebas, tapi kita akan segera lakukan langkah-langkah antisipasi, mungkin akan (menyurati Wakil Presiden Boediono) seperti Pemprov DKI," terangnya.

Selain kedua gubernur pecinta musik rock ini, kritikan juga datang dari Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Ridwan yang belum lama dilantik, langsung menolak program mobil murah ramah lingkungan. "Saya tidak setuju dengan program mobil murah, yang bisa menambah banyak kendaraan dan mempersempit usaha kita mengurai kemacetan," kata Ridwan Kamil di Bandung, Rabu (18/9).
http://www.merdeka.com/peristiwa/ram...bil-murah.html

Yogyakarta Siapkan Regulasi Hadapi Serbuan Mobil Murah
Kamis, 19 September 2013, 21:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA-- Program mobil murah ramah lingkungan atau "low cost green car" yang telah diloloskan oleh pemerintah pusat akan disikapi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan menyiapkan aturan pembatasan. "Saat pemerintah pusat sudah menyetujui program tersebut, maka kami tidak bisa menolaknya. Namun, yang bisa kami lakukan adalah menyiapkan aturan hukum untuk mengantisipasi serbuan mobil murah itu," kata Wakil Wali Kota Yogyakarta Imam Priyono di Yogyakarta, Kamis (19/9).

Menurut Imam, tujuan pembuatan aturan tersebut adalah untuk memberikan pembatasan pada jumlah mobil murah sehingga kondisi lalu lintas di Kota Yogyakarta tidak semakin padat. Keberadaan mobil murah yang dibanderol dengan harga sekitar Rp100 juta "off the road" tersebut, lanjut dia, berpotensi menarik minat masyarakat untuk memiliki mobil. Bila itu terjadi dikhawatirkan volume lalu lintas di Yogyakarta akan semakin padat. "Bagaimana bentuk regulasi yang akan ditetapkan untuk pembatasan mobil murah yang beredar di Yogyakarta, akan kami koordinasikan dengan lembaga legislatif," katanya.

Pemerintah Kota Yogyakarta, lanjut dia, bisa menerbitkan peraturan wali kota terkait pembatasan mobil murah ramah lingkungan itu namun, peraturan wali kota tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk membatasi jumlah mobil murah. "Regulasi tersebut sebaiknya berbentuk peraturan daerah (perda) sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun, penyusunan peraturan daerah juga membutuhkan koordinasi dengan legislatif. Karenanya, kami akan koordinasikan lebih lanjut," katanya.
http://www.republika.co.id/berita/na...an-mobil-murah

Ikuti Jokowi, Ganjar Pranowo Tolak Mobil Murah
KAMIS, 19 SEPTEMBER 2013 | 15:22 WIB


Ganjar Pranowo

TEMPO.CO, Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan menolak mobil murah yang hendak di luncurkan untuk memenuhi kebutuhan tranportasi nasional. Menurut dia, pemerintah seharusnya menyelesaikan dulu persoalan infrastruktur transportasi dan menyediakan transportasi masal. “Mobil murah bikin macet. Apa lagi di Semarang, jadi tidak akan saya rekomendasi,” kata Ganjar usai menghadiri seminar "Sistem Resi Gudang Sebagai Sarana Distribusi di Kota Semarang" pada Kamis, 19 September 2013.

Kontroversi mobil murah bergulir setelah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menentang kebijakan pemerintah pusat itu. Menurut dia, mobil murah akan kontraproduktif dengan kebijakan mendorong transportasi masal di kota-kota besar. Selain Jokowi, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa juga ikut mencibir kebijakan ini. Dia mengkhawatirkan penggunaan mobil murah secara masal akan menguras subsidi BBM karena mobil jenis ini menggunakan BBM bersubsidi. Ganjar mengatakan, kebijakan mobil murah selain akan menambah kemacetan, juga akan memperkuat citra bahwa Indonesia terjajah. Menurut dia, mobil murah yang diekspor dari negara lain tak akan menumbuhkan ekonomi nasional secara signifikan. “Kalau buatan dalam negeri, oke, kalau cuma impor, lagi-lagi tak berdaulat. Kita dijajah lagi dengan mobil murah,” kata politikus PDI Perjuangan ini. Meski menolak, ganjar juga tak mengeluarkan surat resmi penolakan kepada wakil presiden. Sikap yang dilakukan hanya melakukan dorongan lewat media, jangan sampai pemerintah pusat gegabah menginzinkan mobil murah.
http://www.tempo.co/read/news/2013/0...ak-Mobil-Murah

Tolak Mobil Murah, Jokowi Bantah Lawan Pemerintah Pusat
Kamis, 19 September 2013 | 18:32 WIB


Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membantah dirinya melawan pemerintah pusat atas penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Regulasi Mobil Murah dan Ramah Lingkungan (LCGC). "Kok melawan, gimana sih, ya enggaklah. Saya itu hanya ngomong 'enggak benar' saja, artinya cuma menolak, bukan melawan," ujarnya di Hotel JW Marriott, Jakarta Selatan, Kamis (19/9/2013). Menurut Jokowi, penolakan itu didasarkan pada rencana pemerintah untuk mengurai kemacetan dengan mengurangi volume kendaraan dan polusi udara. Namun, justru kini pemerintah pusat menerapkan kebijakan yang merangsang penambahan kendaraan di kota Indonesia.

Jokowi mengatakan, penolakannya terhadap keberadaan mobil murah dapat dilakukan dengan beragam opsi kebijakan, antara lain menambah angkutan massal yang nyaman dan murah di kota-kota. "Karena yang benar memang transportasi yang murah, bukan malah mobil murah," ujarnya. Sebelumnya, Jokowi secara tegas menyatakan bahwa kebijakan soal mobil murah tidak benar karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia berpendapat bahwa masyarakat lebih memerlukan sarana transportasi umum yang nyaman dan aman. "Saya tegaskan, mobil murah itu enggak benar. Apa lagi?" kata Jokowi, Kamis pagi. Saat mengatakan hal itu, Jokowi mengentakkan kaki dan tangan serta memperlihatkan mimik gemas. Wartawan menangkap gerakan Jokowi itu menandakan ketegasannya menentang kebijakan mobil murah. "Apa karena saya gini, saya dibilang keras? Ya, enggaklah," ujar Jokowi sambil mengulangi entakan kaki dan tangan.
http://megapolitan.kompas.com/read/2...merintah.Pusat

Walikota Bandung Juga Tolak Mobil Murah
Kamis, 19 September 2013 , 08:45:00


Ridwan Kamil

BANDUNG - Walikota Bandung Ridwan Kamil memiliki sikap yang sama dengan Gubernur DKI Joko Widodo, terkait rencana pemerintah pusat yang akan memasarkan mobil murah. Menurut Ridwan, rencana itu hanya menambah kemacetan di kota besar dan tidak menghadirkan solusi yang baik. Apalagi, saat ini dirinya tengah berupaya membenahi kemacetan yang melanda Kota Bandung. Ditemui di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, kemarin (18/9), Ridwan menilai, dengan dipasarkannya mobil murah, tentu jumlah kendaraan yang beroperasi di jalanan akan semakin meningkat.

Hal ini tentunya akan berimbas pada kemacetan yang kini tengah menjadi masalah di sejumlah Kota besar seperti Bandung. "Jadi, saya tidak setuju (dipasarkannya mobil murah). Ini statement saya. Hal itu akan menyulitkan kami yang akan mengurai kemacetan di Kota Bandung," tegas Ridwan yang kala itu ditemani Wakilwalikota, Oded M Danial dan Sekda Kota Bandung, Yossi Irianto. Ridwan juga menduga, pendapatnya ini tak akan jauh berbeda dengan sejumlah kepala daerah di kota-kota besar lainnya. Pasalnya, lanjut Ridwan, masalah kemacetan saat ini merupakan salah satu masalah bersama yang hendak diselesaikan di sejumlah kota besar di Indonesia. "Saya dengan Pak Jokowi (Gubernur DKI Jakarta, red) juga sama, (menghadapi) kondisi yang dimacetkan oleh kendaraan. Apalagi kalau nanti kendaraan ini bertambah banyak," ujarnya.

Namun begitu, Ridwan mengaku setuju jika program mobil murah ditujukan untuk daerah-daerah yang belum padat kendaraan. Sebagai contoh, menurutnya penerapan zonasi tersebut bisa dilakukan di Kalimantan. "Saya setuju kalau konsep mobil ini dilakukan di daerah-daerah yang kurang mobil. Tapi, di daerah-daerah yang sudah padat, metropolitan, konsep ini kalau boleh tidak kami pakai," jelasnya
http://www.jpnn.com/read/2013/09/19/...k-Mobil-Murah-

Mobil murah akan timbulkan masalah baru
Rabu, 18 September 2013 − 11:03 WIB



Sindonews.com - Begitu dikenalkan ke publik, program mobil murah dan ramah lingkungan atau Low Cost Green Car (LCGC) langsung menimbulkan pro-kontra. Mereka yang kontra khawatir harga mobil yang semakin terjangkau akan membuat penjualan tinggi dan ujung-ujungnya semakin menambah kemacetan di jalan raya, terutama kawasan Jakarta dan sekitarnya. Kekhawatiran ini tentu wajar. Faktanya, peningkatan penjualan kendaraan roda empat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini luar biasa. Total kendaraan yang terjual pada 2008 mencapai 607.151 unit. Namun, hanya dalam jangka waktu 4 tahun, jumlahnya sudah hampir dua kali lipat, yakni 1.116.230 unit pada tahun lalu.

Associate Director Frost & Sullivan Asia Pasifik Dushyant Sinha menilai, peningkatan penjualan kendaraan yang luar biasa ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi, kenaikan upah, serta rendahnya suku bunga. Hal ini juga yang membuat pemerintah ragu untuk meloloskan finalisasi peraturan pemerintah yang memberikan insentif bagi mobil ramah lingkungan tersebut, hingga akhirnya resmi disahkan pada Mei-Juni 2013 silam. Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian, Budi Darmadi menilai, tujuan LCGC sangat baik untuk memperkuat pondasi manufaktur automotif nasional serta menambah nilai ekspor Indonesia yang sangat minim.

Kehadiran LCGC, menurut Budi, akan menambah 30.000 lapangan pekerjaan di sektor automotif, serta 30.000-40.000 lagi di bisnis turunannya. Hal tersebut karena insentif berupa pengurangan PPnBM hingga 0 persen hanya bisa didapat dengan beberapa syarat. Mulai lolos uji konsumsi bahan bakar, uji ketentuan teknis, bukti realisasi investasi, hingga kandungan komponen dari pasokan lokal yang dominan. Total, kandungan komponen lokal dalam mobil LCGC harus mencapai 80 persen, termasuk mesin, gearbox, dan komponen dari powertrain mobil lainnya. ”Daripada membeli mobil impor dari Thailand atau Malaysia, lebih baik beli mobil buatan dalam negeri,” papar Budi, Selasa (17/9/2013) kemarin.

Lembaga riset Frost & Sullivan menyebut bahwa program LCGC jelas akan berdampak pada peningkatan angka penjualan kendaraan di Indonesia di 2013 yang diperkirakan lebih dari 1,2 juta unit. Tapi, seberapa besar dampaknya? Brio Satya, model LCGC keluaran Honda yang dijual mulai Rp116 juta-Rp117 juta, hanya ditargetkan mengakomodir 30 persen dari total penjualan seluruh Honda Brio perbulan yang sekitar 4.000 unit. Artinya, penjualan Brio Satya perbulan hanya sekitar 1.200-an unit. ”Kami masih melihat dulu respon pasar bagaimana,” ujar Marketing and After Sales Service Director PT Honda Prospect Motor (HPM), Jonfis Fandy.

Bagaimana dengan Toyota Agya dan Daihatsu Alya? PT Toyota Astra Motor (TAM) dan PT Astra Daihatsu Motor (ADM) menargetkan produksi kedua model LCGC itu hingga akhir 2013 mendatang sekitar 30.000 unit dan ditargetkan total mencapai 90.000 unit pada 2014. Sekadar perbandingan, jumlah penjualan total dari Toyota Avanza selama 2012 adalah 175.049 unit. Produksi LCGC tidak sebesar Avanza, bisa jadi karena sasaran market yang dituju adalah city car. Meski pasarnya terus membesar, namun pada kuartal kedua 2013 silam market share city car di Indonesia hanya sekitar 4 persen dari total penjualan mobil nasional. Menurut Jonfis Fandy, kategori city car memang terus tumbuh. Namun, sangat sulit untuk bisa menyaingi market share terbesar penjualan mobil di Indonesia, yaitu low MPV dan MPV.
http://ekbis.sindonews.com/read/2013...n-masalah-baru

Kemacetan Timbulkan Kerugian Sosial Rp 68 Triliun/Tahun
13 Januari 2013



Kemacetan jalan di Ibukota Jakarta menimbulkan kerugian sosial yang diperkirakan mencapai Rp 68 triliun per tahun atau Rp 186 miliar per hari pada 2012. Kerugian sosial tersebut meroket 295% dibanding 2003 sebesar Rp17,2 triliun. Chairman Infrastructure Partnership and Knowledge Centre Harun Al Rasyid Lubis mengatakan, kerugian itu timbul karena adanya biaya sosial tambahan yang dikeluarkan masyarakat akibat kemacetan di Jakarta dan sekitarnya diperkirakan mencapai Rp68 triliun per tahun. “Jumlah itu mulai dari biaya bahan bakar, biaya kesehatan, hingga polusi udara. Betapa borosnya kita hanya untuk kemacetan harus dikeluarkan sebesar itu,” katanya.

Saat ini di Jakarta, sebanyak 5%-10% penghasilan keluarga dihabiskan untuk transportasi dan dibutuhkan US$ 100 juta untuk biaya pengobatan ISPA (gangguan reproduksi, kanker, paru-paru, serta perubahan genetik) yang disebabkan emisi kendaraan. Tren yang terjadi saat ini, kemacetan meluas ke berbagai daerah di sekitar Jakarta, seperti Bogor, Bekasi, Tangerang, dan bahkan Bandung. Kerugian sosial akibat kemacetan di Bandung diperkirakan mencapai Rp5 triliun/tahun atau Rp14 miliar/hari. Karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh yang komprehensif atas efektivitas perencanaan dan upaya pengembangan sistim transportasi di semua moda, baik jalan baru (tol/non tol), flyover, pelebaran, peningkatan geometri persimpangan dan lainnya.

Pengamat perkotaan Yayat Supriatna mengatakan, sebaiknya untuk membenahi Jakarta, tidak dibebani dengan kepentingan politis. “Jangan setiap pejabat baru, ingin menggebrak dengan kebijakan baru, tetapi kenyataannya, tidak sesuai dengan kebutuhan dan regulasi yang ada,” katanya. Duniaindustri.com mencatat rasio kepemilikan mobil di Indonesia terus meningkat. Duniaindustri.com mencatat pada akhir 2010, rasio kepemilikan mobil di Indonesia 1:34, dalam arti dari 34 orang hanya 1 orang yang memiliki mobil. Rasio tersebut meningkat di 2012, dari 20 orang hanya 1 orang yang memiliki mobil. Sedangkan di Malaysia dan Thailand rasionya adalah 1:5 orang, di Amerika rasionya adalah 1:1,75 orang. Jika menggunakan jumlah populasi sebagai dasar, potensi di Indonesia 5 kali lipat lebih besar dibanding Thailand dan Malaysia. Hal ini menunjukkan bahwa pasar mobil di Indonesia masih mempunyai banyak ruang untuk bertumbuh.

Presiden Direktur Astra Group (produsen otomotif terbesar di Indonesia) Prijono Sugiarto mengatakan rasio kepemilikan mobil di Indonesia yang masih rendah dibanding negara tetangga mendorong pemerintah meluncurkan program mobil murah ramah lingkungan (low cost and green car/LCGC). “Penetrasi kendaraan bermotor masih rendah di Indonesia, padahal jumlah masyarakat menengah ke atas naik,” ujar Prijono. Potensi kepemilikan mobil tersebut cukup tinggi, seiring dengan pertumbuhan pendapatan perkapita masyarakat dan kelas menengah Indonesia. Perusahaan konsultan bisnis McKinsey misalnya, memprediksi pada 2030 jumlah kelas menengah di Indonesia akan meningkat sampai 90 juta orang.

Kenaikan masyarakat golongan menengah ke atas yang saat ini mencapai 40 juta orang dan diperkirakan bisa meningkat menjadi 90 juta jiwa juga diyakini akan meningkatkan permintaan terhadap mobil, khususnya produk mobil murah ramah lingkungan ini yang diperkirakan akan dijual di bawah Rp100 juta. “Masyarakat membutuhkan mobil yang murah. Harganya dapat ditekan dengan pemberian insentif pengurangan PPnBM,” katanya. Tidak heran, PT Astra International Tbk melalui kolaborasi dua anak usahanya, PT Toyota Astra Motor dan PT Astra Daihatsu Motor, mendobrak pasar mobil murah ramah lingkungan (LCGC) dengan meluncurkan Agya dan Ayla. Kedua varian baru itu dibanderol mulai Rp 75 juta-Rp 100 juta. Bahkan, Astra berani meluncurkan varian mobil murah meski aturan pemerintah tentang LCGC belum kelar. menilai hal itu menunjukkan keseriusan Astra untuk berinvestasi pada program ini.
http://duniaindustri.com/kemacetan-t...-triliuntahun/

-------------------------------

Kayaknya bakalan semakin banyak Kepala Daerah yang menolak kebijakan mobil murah ini. Dan, bisa jadi Kepala Daerah yang merupakan kader parpol PDIP, PKS dan Gerindra di seluruh Indonesia akan ramai-ramai pula menolak kebijakan itu untuk di berlakukan di wilayah kekuasaannya. Tanya, kenapa? Mungkin karena menteri Perindustrian yang bikin kebijakan misterius itu berasal dari Golkar, yang mereka sangka keputusannya tak murni pertimbangan ekonomi semata? tapi terkait pendanaan pemilu. maybe!