1. Datangkan Bus Umum Ber-BBG yang Nyaman

Pihak Pemprov DKI akan segera memperbaiki transportasi massal di Ibukota. Diharapkan para pengguna kendaraan pribadi akan beralih ke transportasi umum. Tak terpengaruh dengan mobil murah.

"Yang penting transportasi massalnya enak, nyaman. Kalau di dalam busnya nyaman, orang Jakarta nyaman, tiap 10 menit ada bus. Nanti orang yang macet kan dia iri sama bus, makanya tadi kita mau bangun yang koridor 13, dari Ciledug. Itu tidak ada untuk mobil, hanya untuk jalur bus," jelas Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2013).

Sementara Jokowi mengatakan, ke depannya, dia akan terus mendorong program konversi BBM ke BBG dengan mendatangkan kendaraan umum yang menggunakan gas.

"Metromini kita akan datangkan 450 unit berbahan bakar gas, 600 unit bus sedang nantinya juga berbahan bakar gas, tahun depan 3000 unit bus itu pakai gas, busway 1.000 unit itu pakai gas, bajaj juga nanti minimal ada 3.000 unit itu juga pakai gas," ujar Jokowi di SPBU-SPBG Daan Mogot, Jakarta, Kamis (5/9/2013).

Menurut Jokowi, dari sisi mana pun, penggunaan BBG lebih murah dan hemat ketimbang BBM. Soal murah dan hematnya penggunaan BBG untuk kendaraan, Jokowi telah menyelidiki saat bertemu dengan sopir bajaj.

"Saya sudah tanya ke sopir bajai, bajaj sehari habiskan premium itu Rp 60.000, sementara untuk yang pakai BBG hanya Rp 20.000 per hari. Lebih hemat kan, lebih banyak untungnya," cetus Jokowi.

2. Cabut Subsidi BBM, Alihkan ke Bus

Ahok menilai dengan mengeluarkan aturan mengenai mobil murah, pemerintah pusat dinilai tidak konsisten. Lantaran di satu sisi ingin mengurangi konsumsi BBM namun di satu sisi memberikan peluang menggunakan BBM yang lebih banyak dengan adanya mobil murah ini.

"Karena pemerintah juga nggak konsisten. Kalau mau konsisten, cabut subsidi. Di ibukota nggak ada subsidi minyak. Kita hanya subsidi bus. Bus gratis tapi tidak ada subsidi minyak. Itu baru fair dan seimbang. Kalau tidak, kalau minyak murah, orang akan terus beli (mobil)," jelas Ahok.

Dia masih gusar dengan adanya aturan mobil murah ini. Aturan ini cenderung berpihak pada industri otomotif asing.

"Di satu pihak Anda harus konsisten. Anda jangan menambah beban subsidi. Yang beli berapa banyak? Kita bisa tuduh Anda menguntungkn industri mobil. Kan konyol. Ada apa? Semua bisa berdebat. Kalau mau konsisten, jangan ada minyak subsidi," tegas dia.

3. ERP

Cara pentarifan jalan alias Electronic Road Pricing (ERP) sudah diutarakan beberapa kali baik oleh Jokowi dan Ahok.

"Nanti dihajar dengan ERP," ujar Jokowi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2013).

Sementara Ahok mengilustrasikan mekanisme penerapan ERP yang sedang digodok aturannya oleh Pemprov DKI.

"Kalau gitu terus kan gampang kenain aja ERP nanti, kamu naik mobil murah nggak apa-apa asal sanggup bayar Rp 100 ribu lewat jalan kita," imbuh Wagub DKI Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (18/9/2013).

Ahok menjelaskan, biaya yang didapatkan dari ERP bisa digunakan untuk meningkatkan pelayanan di sektor transportasi massal. Dengan semakin ditekannya pengguna kendaraan pribadi, mereka akan melihat sisi baik dari kendaraan umum dan beralih.

"Kamu masuk mesti bayar. Jadi kalau dia mau bayar, misal Rp 500 ribu mobil saja masuk, kalau dikenakan Rp 50 ribu masih penuh, Rp 100 ribu saja, 1 hari Rp 50 miliar lho, saya bisa buat naik bus gratis seluruh Jakarta, kalau ERP jalan," kata pria yang baru saja pulang kampung ke Belitung Timur itu.

Nah dengan ERP itu nantinya setiap orang akan punya pilihan. Walau pakai mobil, tetap ada biaya ERP. "Kalau orang mau belagu kan, naik mobil murah tapi tahan bayar Rp 100 ribu sekali lewat gitu lho, bayar saja sekali jalan Rp 200 ribu, sebulan enam juta, nah duit itu kita kasihin bus saja, jadi orang yang merasa tidak mau naik mobil, ya naik kendaraan umum," pungkas Ahok.

4. Zonasi Parkir dan Park and Ride

Nanti akan diterapkan tarif parkir berdasarkan zona. Zona-zona di tengah kota akan dibuat mahal tarifnya sedangkan parkir di pinggiran kota akan dibuat murah. Sistem ini akan berpadu dengan sistem <i>park and ride</i>. Bila di pinggiran Jakarta, tarif parkir dibuat murah agar orang mau parkir dan naik angkutan umum masuk ke dalam kota Jakarta.

"Mestinya mereka parkir di ujung-ujung karena ada ERP. Kalau parkirnya mahal, pasti nggak akan mau. Kalau macet pasti tidak akan mau. Makanya kita perlu siapkan gedung-gedung parkirnya," jelas Ahok.

Sedangkan tarif parkir di tengah kota, bisa saja dibuat mahal seperti Rp 6 ribu sampai Rp 8 ribu per jam supaya orang tak membawa kendaraan pribadinya.

"Nanti dihajar dengan ganjil-genap dan ERP, termasuk dengan pajak parkir yang tinggi," ujar Jokowi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2013).

5. Pelat Ganjil-Genap

Sistem ini pernah diwacanakan beberapa waktu lalu. Namun gagal dilaksanakan karena sistem penunjang seperti sistem transportasi perkotaan dianggap belum siap dan belum nyaman.

Sistem pelat ganjil-genap lagi juga diutarakan Jokowi saat kebijakan mobil murah mencuat kali ini. Jokowi mengisyaratkan sistem ini akan dilaksanakan ketika ERP dan transportasi di Jakarta sudah nyaman dengan datangnya bus-bus ber-BBG untuk angkutan umum.

"Nggak mungkin dipercepat karena sebelum busnya datang itu kita tidak bisa apa-apa karena alternatif harus ada sekitar November-Desember, setelah itu baru masuk ganjil-genap. Setelah ganjil-genap berjalan baru ERP," ungkapnya.

6. Pajak Khusus

Jokowi-Ahok juga sedang menggodok rencana penerapan pajak khusus bagi pemilik mobil dan pengendara mobil yang berkeliaran di jalanan Jakarta.

"Cegatnya pakai itu (ERP dan plat ganjil genap). Mungkin pakai pajak khusus," kata mantan Walikota Solo ini.

Ayah 3 anak ini menambahkan, kemacetan yang terjadi di Jakarta sekarang membuat dirinya puyeng. "Kita yang sekarang saja yang ngalamin pusing," tuturnya.

Tanggapan Hatta Rajasa Soal Keluhan Jokowi Terhadap Mobil Murah

Jakarta - Pemerintah akhirnya mengizinkan mobil murah atau yang biasa disebut LCGC berjalan mulus di jalan raya. Atas hal itu, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mengeluhkan mengapa program LCGC bisa jalan.

Keluhan Jokowi pun dimengerti oleh Hatta Rajasa, Menko Perekonomian. Sebagai Gubernur, Hatta mengakui kalau tugas Jokowi memang sangat berat.

"Pak jokowi memberikan masukan itu didengarkan, tentu ada sisi baiknya. Sebagai gubernur dia capek ngurusin jalan yang macet luar biasa seperti ini. Yah kan, Menteri perindustrian berpikirnya tidak cuma di jakarta, dia berpikir orang Papua juga pengen punya mobil," kata Hatta di Kantor Presiden, di Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (17/9/2013).

Menurut Hatta, program LCGC tidak hanya untuk Jakarta saja. Dia mengatakan banyak masyarakat daerah yang ingin punya mobil.

"Orang dari Kalimantan juga pengen punya mobil. Jalannya ada, mobilny cuma satu dua yang lewat. Pak Menteri berpikir dari sisi itu. Jadi jangan dipertentangkan," tuturnya.

TS memiliki pendapat yang sama dengan Pak Jokowi - Ahok karena mobil murah hanya akan membuat Jakarta menjadi macet. Pemerintah lebih baik memperbaiki transportasi publik dan mengurangi motor dan mobil. kok Pemerintah kita punya pikiran yang aneh ya? Bagaimana pendapat agan semua?

[URL="http://news.detik..com/read/2013/09/17/200308/2361531/10/tanggapan-hatta-rajasa-soal-keluhan-jokowi-terhadap-mobil-murah?nd771104bcj"]SUMBER[/URL]