Pemerintah Pusat VERSUS Pemprov DKI

Beranda
Komunitas
Entertainment
The Lounge
Pemerintah Pusat VERSUS Pemprov DKI

candidphoto

16-09-2013 03:41

Setelah sekian lama gak ikut meramaikan jagat Kaskus(isasi) akhirnya inyong nongol lagi.. emoticon-Ngakak

Maaf ye gan/sis klo apa yang ane post dimari berbau emoticon-Blue Repost

..soalnye ane lagi rada males ngeceknye.. emoticon-Cape d...

Belakangan ane miris gan/sis...saat jawara DKI (JokoHok) pengen menghapus kemacetan dari wilayah DKI Jakarta, tapi pemerintah pusat malah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun2013 tentang Regulasi Mobil Murah dan Ramah Lingkungan atau LCGC. konyol dah ah... emoticon-No Hope

Ni gan/sis ane nemu beritanye dari website berita kompas.com,

Spoiler for cekidot ::

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan mobil murah Pemerintah Pusat tidak sinkron dengan upaya Pemprov DKI Jakarta mengurangi kemacetan di Ibu Kota. Pada akhirnya, masyarakat yang menilai kebijakan mana yang berpihak pada rakyat.

Pakar komunikasi politik Universitas Indonesia (UI) Efendi Ghazali mengaku tidak heran dengan situasi tersebut. Menurutnya, wajar jika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyayangkan kebijakan mobil murah yang diprediksi akan semakin membuat jalan di Jakarta semakin penuh kendaraan.

"Kalau itu (keluhan) yang dilontarkan ke publik, biarkan publik menilai. Mana yang memihak rakyat? kebijakan Pemda atau Pusat?" ujar Effendi di Jakarta, Minggu (15/9/2013) malam.

Efendi menjelaskan, meski masa pemerintahan pemimpin negara ini telah menjelang garis akhir, belum terlambat untuk melaksanakan koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah demi mengatasi tumpang tindih tersebut.

Pemerintah Pusat, lanjut Efendi, melibatkan pemangku kebijakan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah. Sebagai penekan, keluhan akan tumpang tindihnya kebijakan antara Pusat dan Daerah harus terus disampaikan kepada masyarakat.

"Di saat yang sama (dengan koordinasi), harus terus menyampaikan apa adanya ke publik bahwa pembangunan hak publik bisa terganggu kalau begitu terus masalah yang muncul," lanjutnya.

Dengan demikian, komunikasi tersebut membuat pendidikan politik yang baik kepada para pemangku kebijakan, bahwa pejabat negara yang baik adalah pejabat yang mau bersusah-susah demi kepentingan masyarakat, bukan yang lainnya.

Di tengah-tengah upaya Jokowi-Ahok meniadakan kemacetan dengan mengadakan transportasi umum di akhir 2013 dan awal 2014, Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun2013 tentang Regulasi Mobil Murah dan Ramah Lingkungan atau LCGC. Seakan jadi pengacau saat Jokowi-Ahok hendak mengurai benang kusut persoalan kemacetan di Jakarta.

"Ya, mau gimana lagi," kata Jokowi pasrah.

[URL="sumber"]http://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/16/0924528/Soal.Mobil.Murah.Pemerintah.atau.Pemprov.DKI.yang.Pro.Rakyat.[/URL]

Sang jawara pun hanya bisa pasrah dan parah... emoticon-Matabelo

Akhirnya,,TS cuma bisa berdoa agar jalan raya terbebas dari OKB Labil dan ABG Labil...Aamiin...

Spoiler for JANGAN LUPA:

Spoiler for TIDAK BERHARAP:

Diubah oleh candidphoto 16-09-2013 03:58

2.9K

Kutip

Balasan

Guest

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru

Urutan

Terbaru

Terlama

Guest

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru

Komunitas Pilihan