karena banyak permintaan utk tampilin foto, ane unggah deh poto2nya, cuma blm nemu foto H. Nawi org Lenteng Agung..

Ketua RW Haji Gubar Bicara Soal Pemblokiran SMPN 289: Ini Tanah Saya!



Jakarta - Haji Gubar (55) (sebelumnya ditulis Gobar-red), mengaku sebagai orang Sukapura, Jakarta Utara asli. Ketua RW 05 ini juga menegaskan, pemblokiran akses jalan ke sekolah SMPN 289 itu sebagai haknya. Akses jalan ke sekolah itu milik dia.

"Tanah jalan ini punya saya," kata Gubar dengan berapi-api saat ditemui di rumahnya yang luas di Cilincing, Jakut, Selasa (9/7/2013).

Sayangnya Gubar tak bisa menunjukkan surat tanah jalan yang dia tutup itu. Warga banyak mengatakan, tanah yang dia blokir itu milik seseorang yang sudah mewakafkan.

"Surat-suratnya ada, tapi banyak tumpukan, lama kalau dicarinya," kilah dia.

Haji Gubar ini terkenal sebagai orang berpunya di kawasan Sukapura. Kontrakan dia banyak tersebar di wilayah ini. Di garasinya terlihat ada 4 mobil yang terparkir, salah satunya Land Rover.

"Kalau tanah di sekolah itu punya pemerintah," jelas Gubar yang memiliki banyak anak buah itu.

[URL="http://news.detik..com/read/2013/07/09/132218/2296788/10/ketua-rw-haji-gubar-bicara-soal-pemblokiran-smpn-289-ini-tanah-saya"]Sumber[/URL]

Basuki: Minta Ganti Rugi Rp 3 Miliar? Enak Saja...

JAKARTA, KOMPAS.com — Aksi blokade jalan akses masuk ke gedung SMP Negeri 289 di Jakarta Utara membuat Basuki Tjahaja Purnama geram. Wakil Gubernur DKI Jakarta tak terima jika ketua RW menuntut ganti rugi miliaran rupiah dengan memblokade jalan.

"Minta Rp 3 miliar, emang merampok kita? Enak saja," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu di Balaikota DKI Jakarta, Senin (8/7/2013).

Basuki menegaskan, ia akan memeriksa dulu masalah di sekolah tersebut agar ditentukan langkah penyelesaiannya. Namun, ia memastikan infrastruktur pendidikan yang sudah dibangun tidak akan disia-siakan, dan pasti akan digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga memperhatikan masalah ini. Dia menyatakan akan memeriksa langsung masalah SMPN 289 tersebut ke lokasi.

"Itu tanahnya sudah jelas milik kita, kemudian ada yang klaim, dan aksesnya ditutup," ujar Jokowi.

Permasalahan lahan SMPN 289 ini bermula dari klaim Ketua RW 05 Haji Gubar yang meminta ganti rugi hingga miliaran rupiah. Sejak 1987, dia mengaku telah menggarap tanah seluas 2,8 hektar itu.

Sejak pembangunan sekolah pada 2009, Haji Gubar mengaku sudah mengingatkan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk segera mengganti rugi atas lahan yang digunakan.

"Dari awal pengurukan tanah di sekolah, saya sudah ingatkan, tolong bayar dulu lahan ini. Tapi mereka bilang, santai saja, Pak Haji," kata Haji Gubar kepada Warta Kota.

Gubar menunjukkan surat keterangan dari Lurah Sukapura Ade Himawan, yang menjabat pada tahun 2008. Surat itu menerangkan bahwa Gubar telah mengawasi, menjaga, merawat, dan menggarap tanah yang terletak di Kampung Sukapura RT 01 RW 05, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, tersebut.

Selain surat keterangan dari lurah, Gubar juga memperoleh surat dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta dengan nomor surat 1428/-076.77, yang dilampiri keterangan permintaan Gubar diberi kompensasi sebesar 25 persen dari NJOP tanah setempat.

"Saya minta uang ganti rugi garapan saya Rp 2.250.000.000, karena dari tahun 1987 saya menggarap sampai saat ini," jelas Gubar.

Kepala Bagian Prasarana Dinas Pendidikan Jakarta Didi Sugandi mengatakan, pihaknya berupaya berkomunikasi dengan Gubar perihal lahan tersebut. Pihaknya juga tengah berkoordinasi dengan Suku Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Utara dengan Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Utara perihal mekanisme pembuatan jalan permanen.
Sumber

Pendemo Tuntut Ahok Minta Maaf ke Haji Lulung Soal PKL Tanah Abang

Jakarta - Pendemo dari Rakyat Jahit Mulut Ahok (Rajjam) akhirnya ditemui Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Di ruang kerjanya, Ahok melayani 5 orang perwakilan pendemo. Tapi yang cukup mengejutkan, ternyata para pendemo bukan mewakili PKL Tanah Abang. Kok bisa?

"Kami bukan mempersoalkan PKL, tapi permintaan maaf ke H Lulung (Wakil Ketua DPRD DKI-red)," kata Rahmat, perwakilan salah satu pendemo di balai kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (29/7/2013).

Para pendemo juga menyoal gaya bicara Ahok selama ini dinilai keras. Mulai dari soal Pluit sampai soal tudingan yang membekingi PKL Tanah Abang.

Ahok yang dicecar para pendemo santai. Ahok meladeni keinginan para pendemo yang memaksa masuk ke lantai dua. Ahok kemudian menjelaskan dirinya tidak pernah menyinggung soal H Lulung.

"Siapa bilang saya singgung H Lulung? Kan saya ditanya wartawan soal oknum DPRD, saya jelaskan harusnya tidak ada oknum DPRD yang melakukan itu (bekingi PKL-red)," terangnya.

H Lulung selama ini dikenal sebagai tokoh di Tanah Abang. Dia juga menjadi wakil ketua DPRD DKI. Lulung merupakan politisi PPP.

"Saya memang sakit jiwa, tapi saya lulus ikut semua seleksi. Kalau sampai DPRD bela PKL, pasti tidak mengerti Perda," terang Ahok dengan gayanya yang khas.

[URL="Sumber"]http://news.detik..com/read/2013/07/29/162420/2317814/10/pendemo-tuntut-ahok-minta-maaf-ke-haji-lulung-soal-pkl-tanah-abang?nd771104bcj[/URL]

Warga Tanah Abang tidak respek dengan bisnis H Lulung

Bagi pendukungnya, Abraham Lunggana alias Haji Lulung merupakan tokoh yang disegani dan dihormati. Namun bagi sebagian warga Tanah Abang, wakil ketua DPRD DKI Jakarta itu dikenal keras.

Salah satu warga Tanah Abang yang ditemui merdeka.com, Selasa (30/7) kemarin di sekitar kantor PT PT Putraja Perkasa milik Lulung mengatakan, hampir seluruh pedagang kaki lima (PKL) dan tukang parkir di Pasar Tanah Abang menyegani sosok Lulung.

"Asal Mas tahu aja, itu perkumpulan orang-orangnya Haji Lulung yang berkedok PT, yang latar belakangnya preman dan suka menagih jatah bagi para PKL di Tanah Abang," ujar warga yang enggan disebutkan namanya.

"Jujur semua warga di sini juga enggak respek sama dia karena memang pola pikirnya tidak mencerminkan seorang wakil rakyat," ujar dia.

Terkait langkah Pemprov DKI yang ingin menertibkan PKL yang membuat macet, dia menyatakan mendukung. "Kita juga enggak mau Tanah Abang jadi macet dan kita dukung penuh Ahok agar berantas saja sekalian orang-orang seperti itu," ujarnya.

Dia pun bercerita jika hari Senin (29/7) sempat diajak oleh orangnya Lulung untuk ikut demo di Balai Kota memprotes Ahok.

"Waktu demo Senin kemarin pun orang-orangnya mengajak warga di sini untuk ikut. Saya tembak aja langsung berani bayar saya berapa? Kalau Rp 100.000 saya mau. Udah panas-panasan dan enggak ada untungnya untuk kita Mas ngapain ikutan demo," tuturnya.

Sebelumnya, Lulung ketika dikonfirmasi mengakui, memang banyak orang yang menilai dirinya sebagai preman Tanah Abang. Ia pun meminta Pemprov DKI duduk bersama dewan dan membahas masalah Tanah Abang ini.

"Saya ini orang lama di Tanah Abang, tapi coba tanya, siapa pun yang di sana, apa pernah Haji Lulung memeras, apa pernah Haji Lulung masuk penjara? Kalau mau disebut preman ya nggak apa-apa," papar Lulung.

Ia mengatakan, dirinya besar di Tanah Abang sejak menjadi tukang sampah, tukang loak, hingga punya bisnis properti, toko, operator parkir, dan jasa keamanan. Sampai saat ini ia memiliki 7.000 karyawan.

Selain itu, Lulung mengaku menjadi pencetus pasar malam di kawasan Tanah Abang, puluhan tahun silam. Namun hal itu bukanlah asal mula PKL. Dulunya pasar malam diadakan di dalam pemukiman, bukan di jalan raya.

"Jadi Wagub harus terbuka, kalau ada oknum DPRD, selain saya main di Tanah Abang, saya sikat, dia berurusan sama saya, makanya saya tersinggung," ujarnya.

Lulung juga mengatakan, dalam menata Tanah Abang, Pemprov DKI seharusnya melihat secara makro. Mulai dari permasalahan sosial, tata ruang, penertiban pedagang kaki lima, lalu lintas, parkir, kajian ekonomi, serta sarana prasarana.

Sumber

Dani Anwar: Pendukung Jokowi Gelap Mata, Nggak Tahu Kondisi Tanah Abang

Jakarta - Senator yang juga anggota DPD DKI Dani Anwar mempersoalkan penertiban yang dilakukan Jokowi-Ahok di Tanah Abang, Jakpus. Bukan soal PKL yang dia permasalahkan, tapi rumah potong hewan yang dipindahkan.

"Pendukung Jokowi gelap mata, nggak tahu posisi. Disangkanya rumah potong hewan bergabung dengan pedagang kaki lima," jelas Dani yang 2014 maju menjadi anggota DPR lewat PKS ini saat berbincang, Selasa (20/8/2013).

Dani menjelaskan, rumah potong hewan ada di Blok G. Logikanya, rumah potong hewan yang sebagian besar milik warga Tanah Abang itu tidak menyebabkan kemacetan.

"Concern saya tidak semena-mena, berikan alternatif buat mereka," tuturnya.

Memang, kalau wilayah itu tidak sesuai peruntukkannya, diharapkan ada kebijaksanaan. Apabila soal kebersihan, tentu bisa diperbaiki.

"Jadi dicarikan tempat dong, jangan di Marunda," imbuh tokoh Tanah Abang ini.

Dani sudah bicara dengan wali kota Jakpus, dan kini tengah dicarikan solusi. Dirinya sudah bicara juga dengan tokoh di Tanah Abang mulai dari Bang Ucu, Haji Lulung, dan yang lainnya.

"Sudah ada solusinya, nanti akan ada pengelolaan limbah yang baik," tuturnya tanpa merinci solusi yang dihasilkan.

Rumah potong hewan yang menempati Blok G ini kini sudah digusur. Pemprov DKI menilai kawasan itu sudah tak layak menjadi lokasi rumah pemotongan hewan. Pemprov akan memindahkan rumah potong hewan itu ke tempat yang bukan di tengah-tengah pemukiman padat penduduk.

[URL="http://news.detik..com/read/2013/08/20/122813/2335004/10/dani-anwar-pendukung-jokowi-gelap-mata-nggak-tahu-kondisi-tanah-abang"]Sumber[/URL]

Jokowi: Saya Tidak Pernah Negative Thinking

Jakarta - Saat ini kondisi kawasan Tanah Abang sudah sudah membaik. Meskipun banyak nada sumir terkait penertiban tersebut, Jokowi tetap menanggapinya dengan santai.

"Saya selalu positif thinking. Nggak ada 1% pikiran jelek," kata Jokowi di Waduk Pluit, Jakarta, Selasa (20/8/2013).

Jokowi menampik tudingan yang mengatakan jika penertiban PKL di Tanah Abang, Jakarta Pusat karena perolehan suaranya di lokasi itu saat Pilkada kemarin rendah.

"PKL di Tanah Abang itu bukan cuma dari Tanah Abang saja. Dari seluruh Indonesia juga ada. Banyak," terangnya.

Sebelumnya,anggota DPD dari DKI Jakarta Dani Anwar mengatakan jika penertiban PKL Tanah Abang adalah balas dendam Jokowi terhadap warga Tanah Abang. Namun, ia tetap mendukung penertiban PKL dan mengapresiasi apa yang telah dilakukan pemprov DKI.

"Ya bagaimanapun harus diapresiasi, berhasil menertibkan PKL. Ini tidak ada gejolak, tapi jangan lupa memikirkan nasib warga," kata Dani Anwar.

[URL="http://news.detik..com/read/2013/08/21/002127/2335713/10/jokowi-saya-tidak-pernah-negative-thinking"]Sumber[/URL]

belom nemu fotonya gan..

Ada Uang di Unjuk Rasa Lurah Susan, Pendemo: Itu Buat Fotokopi KTP

Jakarta - Pendemo yang mengatasnamakan warga Lenteng Agung, Jaksel menepis ada bagi-bagi uang bagi warga yang ikut serta. Para pendemo beralasan, uang yang diserahkan ke tiap RT untuk biaya fotokopi KTP.

"Jadi ini suatu kekeliruan, duit itu uang yang dikumpulkan dari donatur untuk memfotokopi KTP warga. Jadi warga yang ingin menyampaikan aspirasinya kami data dan setelah kami data, KTP di fotokopi di tiap RT," jelas salah satu pimpinan demo,H Nawi yang ditemui di depan kantor lurah Lenteng Agung di Jl Agung Raya, Jaksel, Rabu (28/8/2013).

Kabar yang beredar, ada uang ratusan ribu yang diberikan ke tiap RT untuk memobilisasi warga. Nawi yang mengaku belum pernah bertemu Susan menepis itu.

Menurut dia, aksi yang dilakukan merupakan aksi damai. Mereka hanya mengkritik apa yang Jokowi lakukan dengan menempatkan Susan yang berbeda keyakinan. Nawi tak menggubris walau Susan rajin blusukan dan menyapa warga.

"Jadi ini lagian duit dari donatur, saweran warga. Dari awal ada semacam rasa ketidaksenangan terhadap lurah baru dari lelang jabatan," tutupnya.

[URL="http://news.detik..com/read/2013/08/28/115842/2342867/10/ada-uang-di-unjuk-rasa-lurah-susan-pendemo-itu-buat-fotokopi-ktp"]Sumber[/URL]

Ibu-ibu Peserta Demo Mengaku Cuma Ikut-ikutan, Malah Puji Lurah Susan

Jakarta - Tak semua pendemo benar-benar menolak Susan sebagai Lurah Lenteng Agung, Jaksel. Buktinya ibu-ibu yang ikut unjuk rasa malah mengagumi Susan yang kerap blusukan dan menyapa warga.

"Saya cuma diajak-ajak. Kalau menurut saya sih Ibu Susan baik-baik saja," kata Rini warga RT 10 Lenteng Agung, Jaksel yang ditemui di depan kantor kelurahan, Rabu (28/8/2013).

Rini diajak tetangganya untuk ikut demo. Dia mengaku tak tahu kalau ternyata demonya menolak Susan sebagai lurah di Lenteng Agung.

"Ibu itu sering blusukan datang ke tempat warga. Saya pribadi nggak ada masalah," jelas Rini.

Tak hanya Rini, seorang ibu yang lain bernama Oni juga menyampaikan hal serupa. Malah bagi dia Susan itu ramah dan kerap menyapa warga.

"Ibu itu waktu puasa kemarin bagi-bagi takjilan. Terus kalau banjir juga datang menengok, bagi-bagi sembako. Waktu ada kartu Jakarta pintar juga kita diberi tahu," terang Oni yang warga asli Lenteng Agung. Dia ikut demo karena hanya diajak warga yang lain.

Unjuk rasa ini digelar puluhan orang yang mengatasnamakan warga Lenteng Agung. Menurut salah seorang pimpinan aksi H Nawi, aksi ini sebagai bentuk reaksi atas penempatan Susan Jasmine di Lenteng Agung. Susan dipersoalkan karena perbedaan keyakinan.

"Ini hanya aksi damai saja," jelas Nawi yang mengaku belum pernah bertemu Susan.